Seller Shopee-Tokopedia Cs Wajib Setor PPh Sampai 20 November 2026
Bogor, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan batas waktu pengumpulan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui marketplace adalah 20 November 2026. Dengan demikian, Bimo belum bisa mengungkapkan realisasi penerimaan PPh Pasal 22 marketplace tersebut.
Perlu diketahui, kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Oktober 2026 melalui empat pelaku marketplace yang diwajibkan untuk memungut PPh Pasal 22 di Indonesia. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli), PT Shopee International Indonesia, PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada), dengan batas waktu pengumpulan PPh pada 20 November 2026.
"Batas waktu untuk pengumpulan PPh itu 20 November. Jadi, kalau menanyakan apakah sudah ada angka penerimaan dari implementasi PPh Pasal 22 marketplace, nanti setelah 20 November kami bisa menyampaikan angkanya," ujar Bimo dalam acara Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, dikutip Jumat (13/11/2026).
Bimo menegaskan bahwa tujuan kebijakan ini adalah menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan (level playing field) antara transaksi konvensional dan transaksi ekonomi digital. Ia memastikan kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru maupun penambahan tarif pajak bagi pedagang marketplace.
Dalam ketentuan ini, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto (omzet) kurang dari Rp500 juta dalam satu tahun tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22 marketplace.
Selain itu, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh platform marketplace dari pedagang dalam negeri dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi wajib pajak yang menggunakan tarif umum sesuai ketentuan yang berlaku.
"Jadi, kredit pajak itu dipungut oleh marketplace dari pedagang yang beroperasi di platformnya. Nantinya, pemungutan PPh Pasal 22 ini bisa mengurangi beban PPh akhir tahun mereka. Tarifnya juga disetarakan dengan tarif untuk UMKM, yakni sebesar 0,5% khusus untuk PPh Pasal 22 ini," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah sempat memberikan masa penyesuaian pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace hingga 31 Oktober 2026 dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi ekonomi masyarakat dan kesiapan implementasi kebijakan. Namun, dalam perkembangannya, berdasarkan hasil evaluasi serta kesiapan sistem dan administrasi penyelenggara marketplace, pemerintah menetapkan pelaksanaan pemungutan dimulai lebih awal pada 1 Oktober 2026.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, marketplace yang telah ditunjuk wajib melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omzet, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pemungutan dilakukan langsung melalui sistem transaksi pada marketplace sehingga administrasi perpajakan diharapkan berjalan lebih sederhana karena dipotong saat transaksi berlangsung.
(fab/fab) [Gambas:Video CNBC]