Hashim Sebut Warga RI Akan Dapat HP Gratis Buat Bansos, Ini Tujuannya!
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana membagikan telepon seluler atau handphone (HP) gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital.
Utusan Khusus Presiden RI untuk Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan perbankan sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara.
Hashim menjelaskan, pemerintah memutuskan untuk menggratiskan biaya pembukaan rekening bank yang sebelumnya mencapai Rp50.000 bagi masyarakat yang belum bisa mengakses perbankan. Dengan kebijakan ini, setiap warga negara Indonesia nantinya akan mendapatkan rekening bank tanpa dikenakan biaya pembukaan.
Selain memperluas akses perbankan, pemerintah berencana mengubah mekanisme penyaluran bantuan sosial yang selama ini diberikan dalam bentuk uang tunai. Hashim mengatakan, bantuan tunai untuk keluarga yang membutuhkan nantinya akan disalurkan langsung ke rekening penerima dan dapat diakses melalui telepon seluler yang diberikan ke masyarakat.
"Setiap warga akan diberikan handphone yang terhubung dengan rekening digital. Seluruh dana bantuan akan disalurkan langsung ke rekening masing-masing, dan melalui mekanisme inilah pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan negara," ungkap Hashim dalam Prasasti Policy Forum 2026, di Jakarta, Selasa, (12/10/2026).
Hashim menegaskan, digitalisasi penyaluran bansos tersebut juga diharapkan dapat membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara. Dengan semakin banyaknya masyarakat dan aktivitas ekonomi yang masuk ke dalam sistem perbankan digital, pemerintah berharap dapat memperluas basis penerimaan negara.
Diketahui, pemerintah telah menugaskan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk menyediakan rekening bank bagi 30% penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening.
Menurut Hashim, perluasan akses perbankan dan digitalisasi transaksi menjadi salah satu cara untuk menjangkau aktivitas ekonomi yang belum tercatat dalam sistem formal atau grey economy. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kemampuan dalam menghimpun penerimaan negara dari aktivitas ekonomi yang selama ini belum terjangkau secara optimal.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]