Pemilik Perusahaan Ini Wajib Lapor Presiden Sebelum ke Luar Negeri

Jakarta, CNBC Indonesia - China menerapkan pembatasan perjalanan luar negeri kepada talenta AI lokalnya. Kini aturan itu diperluas hingga keluarga mereka yang akan berlibur ke luar negeri.

Aturan itu akan mewajibkan pendiri serta eksekutif perusahaan, termasuk pasangan anak dari pejabat tersebut yang akan berlibur untuk melapor ke pemerintah. Ini juga berlaku meski mereka hanya melakukan perjalanan singkat, dikutip dari Times of India, Rabu (7/10/2026).

Laporan Bloomberg mengutip sumber mengungkapkan pemerintah setempat telah memberitahukan pihak terdampak mengenai aturan tersebut. Menurut laporan tersebut, pihak yang masuk dalam wajib lapor adalah pendiri perusahaan rintisan terkemuka dan eksekutif di perusahaan yang beroperasi di sektor AI strategis.

Dua orang sumber juga mengonfirmasi departemen pemerintah China telah memberitahu sejumlah orang bahwa anggota keluarga mereka yang akan berlibur harus mendapatkan izin terlebih dulu.

Pilihan Redaksi Jangankan Manusia, AI Perempuan Gajinya Lebih Kecil dari Laki-laki Wikipedia Diserang, Ternyata Pelakunya Bukan Manusia UU Satu Data Indonesia Resmi Disahkan, Ini 8 Poin Pentingnya!

Meski begitu belum diketahui apakah aturan serupa berlaku pada keluarga seluruh profesional.

Sebelumnya pembatasan telah dilakukan pada profesional AI di sejumlah perusahaan besar, termasuk Alibaba dan DeepSeek.

Pembatasan perjalanan juga dilakukan pada mereka yang bekerja di sektor penting untuk keamanan nasional, seperti peneliti, ilmuwan nuklir, dan eksekutif di perusahaan milik negara. Hal serupa pun berlaku bagi keluarga mereka.

Upaya yang dilakukan pemerintah China dilaporkan sebagai cara melindungi teknologi, informasi dan talenta lokalnya ke luar negaranya. Termasuk dikaitkan dalam persaingan dengan rival abadinya di bidang teknologi Amerika Serikat (AS).

Times of India mengaitkan pembatasan terbaru dengan akuisisi startup AI asal China bernama Manus oleh Meta. Pemerintah sendiri akhirnya memerintahkan perusahaan AS membatalkan kesepakatan itu.

Namun Bloomberg menyatakan pembatasan belum tentu terkait masalah itu. Hanya saja sebagai cara mencegah adanya transfer teknologi dan talenta sensitif.

(dem/dem) [Gambas:Video CNBC]