Proyek Data Center BDx Disetop, KDM Minta Dampak Dibuka ke Warga
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta proses analisis dampak lingkungan (AMDAL) proyek pusat data AI milik BDX di Jatiluhut dibuka ke publik. Hal ini diminta setelah proyek pembangunan dihentikan sementara karena perizinan yang belum ada.
Menurut Dedi, keterbukaan ini diperlukan mengingat masyarakat mempertanyakan sejumlah dampak keberadaan data center. Termasuk penggunaan air hingga kebisingannya.
"AMDAL ini barang publik, bukan barang privat," kata pria yang akrab disapa KDM, Jumat (2/10/2026).
Selain itu, Dedi mengatakan masyarakat perlu mengetahui pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan menilai kajian dampak lingkungan proyek. Dia pun meminta agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mengumumkan tim ahli yang dilibatkan dalam proses itu di media sosial.
Keterbukaan, dia menuturkan tidak cukup dengan menyediakan dokumen AMDAL yang sulit dipahami masyarakat umum. Penjelasan juga perlu dilakukan oleh konsultan saat masyarakat menanyakan atau menyuarakan kekhawatirannya di media sosial.
"Ketika di media sosial muncul mengenai orang kecemasan terhadap BDx, air, kebisingan, konsultannya jawab. Muncul memberikan kajian analisisnya agar publik baca," ujarnya.
Dia juga menyoroti mekanisme uji publik AMDAL, yang cenderung dilakukan dalam forum rapat dengan perwakilan masyarakat. Uji publik dinilainya terlalu formatif dan publik tidak mengetahuinya.
Usulnya adalah menggunakan media sosial sebagai ruang tambahan untuk membuka hasil kajian. Dengan begitu memungkinkan masyarakat memberikan tanggapan langsung dan melihat jika ada perbedaan pandangan dari satu pakar dengan pakar lainnya.
Lebih lanjut, dia juga mempertanyakan penyusunan AMDAL dalam proyek BDx. KDM meminta keberadaan pakar yang terlibat dapat dibuka ke publik.
Kabarnya mereka berasal dari sejumlah perguruan tinggi termasuk ITB. Proses penyusunan juga melibatkan pakar pembanding untuk memberikan perspektif lain pada kajian.
Pakar pembanding ini disebutnya diperlukan agar pemerintah bisa melihat persoalan lebih objektif dan tidak hanya mengandalkan satu kajian saja.
"Karena dalam diri kita enggak ada kepentingan apa pun. Apalagi duit segala macam, enggak ada," ujarnya.
(dem/dem) [Gambas:Video CNBC]