PBB Kasih Peringatan Bahaya, Satu Dunia Diminta Siaga Penuh

Redaksi,  CNBC Indonesia
23 September 2026 15:00
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres di KTT ASEAN, Kamis, (7/9/2023). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Foto: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres di KTT ASEAN, Kamis, (7/9/2023). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres melontarkan peringatan keras dalam pidato perpisahannya di hadapan Majelis Umum PBB, Selasa (22/9) waktu setempat. Di tengah gempuran teknologi super canggih, Guterres mendesak dunia bersiaga penuh dan segera menjinakkan "monster" kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dinilai menyimpan ancaman nyata bagi masa depan umat manusia.

Di ujung masa jabatannya yang akan rampung akhir tahun ini, Guterres menyoroti bagaimana teknologi digdaya ini berkembang tanpa kendali yang memadai. Ia secara tegas menuntut adanya kerangka kerja manajemen risiko multilateral yang diawasi secara ketat dan independen.

"Negara-negara yang memimpin revolusi teknologi ini harus berbagi informasi mengenai risiko keselamatan yang muncul, bekerja sama dalam pengujian dan evaluasi, serta mengupayakan perlindungan bersama untuk melindungi kita semua," seru Guterres di hadapan para pemimpin dunia di New York, dikutip dari Reuters, Rabu (23/9/2026).

Benturan Kepentingan dan Ancaman Global

Peringatan ini menjadi sorotan tajam di tengah perpecahan geopolitik global. Pertemuan penting tersebut dibayangi oleh absennya sejumlah pemimpin raksasa ekonomi dunia, termasuk Presiden China Xi Jinping, serta para pemimpin dari Afrika Selatan, India, dan Jerman.

Di sisi lain, posisi PBB sendiri kian terpojok. Di bawah hantaman kritik keras dari berbagai pihak, termasuk Presiden AS Donald Trump yang memangkas pendanaan dan menilai badan dunia tersebut sudah usang, Guterres mengakui bahwa mekanisme aksi kolektif internasional kini berada di bawah tekanan ekstrem.

Padahal, urgensi pengamanan AI berada di titik nadir tertingginya. Menteri Keuangan AS Scott Bessent baru-baru ini mengungkap adanya usulan mekanisme pemberitahuan keselamatan AI baru untuk dibahas dalam KTT antara Donald Trump dan Xi Jinping. Langkah darurat ini disiapkan untuk meredam potensi malapetaka dari insiden AI yang memiliki implikasi langsung terhadap keamanan nasional.

PBB vs Washington, Siapa yang Menang?

Desakan Guterres ini menciptakan kontras tajam dengan sikap Washington. Seperti diketahui, Gedung Putih di bawah kepemimpinan Donald Trump secara terbuka menolak keras penambahan regulasi baru terkait AI, bahkan menepis kekhawatiran publik sebagai hoaks semata dan mengganti istilah AI menjadi Super Intelligence (SI). Trump bersikukuh bahwa hukum yang ada sudah cukup untuk mengontrol korporasi raksasa teknologi.

Namun, di tingkat akar rumput global, kekhawatiran justru tidak terbendung. Dari gelombang protes internal perusahaan hingga mundurnya para peneliti top dunia akibat ketakutan bahwa AI dapat memusnahkan umat manusia, tekanan agar teknologi ini tidak menjadi "kuda liar yang lepas kendali" terus bergemuruh.

Kini, pertanyaannya tinggal waktu, akankah dunia tunduk pada ancaman nyata AI sebelum terlambat, atau justru membiarkan teknologi ini menghancurkan tatanan global dari dalam?

(fab/fab) [Gambas:Video CNBC]
Next Article Sinyal Bahaya dari Amerika Serikat Sudah Sampai ke Eropa


Most Popular
Features