Perintah Trump Bawa Petaka Baru, Satu Dunia Bisa Kena Dampaknya

Redaksi,  CNBC Indonesia
24 August 2026 15:45
Presiden AS Donald Trump berbicara dalam acara penandatanganan perintah eksekutif terkait fleksibilitas vaksin, di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, D.C., AS, pada 10 Agustus 2026. (REUTERS/Kylie Cooper)
Foto: Presiden AS Donald Trump berbicara dalam acara penandatanganan perintah eksekutif terkait fleksibilitas vaksin, di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, D.C., AS, pada 10 Agustus 2026. (REUTERS/Kylie Cooper)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menebar ancaman baru di industri kedirgantaraan global. Lewat memorandum kepresidenan teranyar bertajuk National Space Transportation Policy, Gedung Putih mematok target megah, yakni menggenjot frekuensi peluncuran dan pendaratan pesawat luar angkasa komersial hingga menembus lebih dari 1.000 misi per tahun pada 2030 mendatang.

Target ini terbilang sangat agresif. Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2025 AS tercatat 'baru' merampungkan 178 misi peluncuran antariksa. Meski angka tersebut sudah melonjak 10 kali lipat dibanding posisi 2013, yang mayoritas disumbang SpaceX, kebijakan baru Trump dipastikan bakal mengocok ulang peta bisnis antariksa dunia.

"Kebijakan ini merespons pertumbuhan yang sangat pesat sekaligus mengamankan posisi AS sebagai pemimpin di era baru antariksa," tegas Direktur Kebijakan Sains dan Teknologi Gedung Putih, Michael Kratsios, dikutip dari TechRadar, Senin (24/8/2026).

Lahan Federal Disisir, Isu Lingkungan Mengemuka

Menggantikan regulasi lama yang berlaku sejak 2013, aturan baru ini memberi tenggat waktu 90 hari bagi seluruh instansi pemerintah untuk menyisir lahan-lahan milik federal. Lahan tersebut bakal dialokasikan sebagai lokasi spaceport (bandara antariksa) baru untuk aktivitas lepas landas dan pendaratan.

Sederet kemudahan regulasi juga disiapkan demi memuluskan ambisi tersebut. Salah satunya, evaluasi dampak lingkungan (environmental review) dan izin operasional fasilitas peluncuran akan disederhanakan serta diakselerasi. Dampak lingkungan ini bisa jadi turut meluas ke belahan dunia lain. Pasalnya, peluncuran roket menyumbang emisi yang sangat besar di lapisan Bumi.

Selain itu, pemerintah AS memprioritaskan alokasi spektrum nirkabel, koordinasi navigasi udara, hingga penyediaan SDM sektor antariksa secara masif. Lembaga pemerintah dilarang keras membuat kebijakan atau aktivitas yang dapat mematikan daya saing pemain swasta.

Regulasi ekspor teknologi antariksa akan direvisi secara berkala untuk melindungi hak kekayaan intelektual AS sekaligus membuka keran penjualan ke pasar internasional.

Ambisi Mendarat di Bulan hingga Monopoli Elon Musk

Memorandum ini juga menyentil badan antariksa NASA untuk mengakselerasi program lunar. Pemerintah menargetkan astronot AS sudah bisa kembali menginjakkan kaki di Bulan sebelum akhir 2028, disusul pembangunan pangkalan komersial dua tahun setelahnya sebagai batu loncatan menuju Mars.

Saat ini, SpaceX milik miliarder Elon Musk masih menjadi 'penguasa tunggal' industri antariksa AS setelah sukses mengeksekusi 170 Misi dan menerbangkan 2.500 satelit sepanjang tahun lalu.

Otoritas Penerbangan Federal (FAA) bahkan menyebut SpaceX mematok target yang jauh lebih gila, yakni 10.000 penerbangan per tahun dalam lima tahun mendatang.

Kendati demikian, mimpi 1.000 peluncuran saban tahun ini berpotensi membentur tembok tebal di Kongres AS. Sejumlah politisi dilaporkan terus menekan NASA untuk tetap fokus pada proyek Artemis yang telah menyedot anggaran negara hingga miliaran dolar, menandakan bahwa masalah anggaran dan peta politik bakal menjadi batu ganjalan utama bagi ambisi Trump.

(fab/fab) [Gambas:Video CNBC]
Next Article NASA Rilis Penampakan Bulan Bolong Ditabrak Roket Elon Musk


Most Popular
Features