China Mendadak Ikut Aturan Trump, Satu Dunia Rasakan Dampaknya
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China dilaporkan tengah menyusun aturan baru yang berpotensi membatasi akses luar negeri terhadap model kecerdasan buatan (AI) paling canggih buatan perusahaan domestik, termasuk model yang belum resmi diluncurkan.
Kebijakan protektif ini sudah lebih dulu dilakukan pemerintahan Trump. Bulan lalu, Trump meminta Anthropic melarang akses model tercanggih Mythos 5 dan Fable 5 untuk semua warga negara asing, termasuk karyawan Anthropic sendiri. Perintah itu kemudian dicabut bulan ini.
Mengutip laporan Reuters, otoritas China dalam sebulan terakhir menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah perusahaan teknologi besar untuk membahas kebijakan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Beijing memperketat perlindungan teknologi AI yang kini dipandang sebagai aset strategis nasional, sama dengan pendekatan yang juga dilakukan Amerika Serikat (AS).
Sejumlah perusahaan yang mengikuti pembahasan tersebut antara lain Alibaba, ByteDance, serta startup AI Z.ai. Ketiga sumber Reuters yang mengetahui jalannya diskusi mengatakan pembicaraan masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan keputusan final.
Kebijakan ini muncul setelah model AI buatan China, terutama sejak kemunculan DeepSeek R1 tahun lalu, makin banyak digunakan secara global. Biaya yang lebih murah serta kemampuan yang terus meningkat membuat model AI China mampu bersaing dengan produk asal AS.
Jika Beijing benar-benar membatasi akses luar negeri terhadap model-model AI tersebut, dampaknya diperkirakan akan terasa di pasar AI global. Banyak perusahaan di berbagai negara berpotensi menghadapi kenaikan biaya karena kehilangan akses ke model AI China yang selama ini menawarkan harga lebih kompetitif.
Dalam pertemuan yang dipimpin Kementerian Perdagangan China itu, para peserta membahas kemungkinan pembatasan terhadap model AI paling mutakhir, baik yang bersifat tertutup atau closed-source maupun model yang lebih terbuka.
Salah satu sumber Reuters mengatakan para pejabat juga membahas kemungkinan menjadikan kebocoran atau pencurian teknologi AI sebagai tindak pidana berdasarkan undang-undang keamanan nasional China yang dikenal sangat ketat.
Selain itu, pemerintah turut mempertimbangkan aturan baru yang membatasi pihak-pihak yang boleh mendanai startup AI dalam negeri.
Cakupan mengenai aturan tersebut masih terus dibahas. Kebijakan itu kemungkinan hanya berlaku untuk model AI generasi mendatang. Hingga kini belum ada kepastian kapan aturan tersebut akan diberlakukan, atau bahkan apakah nantinya benar-benar diimplementasikan.
Kementerian Perdagangan China maupun Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters. Alibaba, ByteDance, dan Z.ai juga belum merespons permintaan komentar tersebut.
Ketiga perusahaan tersebut diketahui memiliki berbagai model AI, baik yang bersifat tertutup maupun open-weight, sehingga pengguna dapat mengunduh, menjalankan, dan memodifikasi sistem dasarnya.
Model Qwen milik Alibaba dan Doubao milik ByteDance saat ini menjadi dua model AI yang paling banyak digunakan di China. Sementara itu, model GLM-5.2 buatan Z.ai belakangan menarik perhatian pelaku industri di Silicon Valley karena kemampuannya dinilai mendekati model AI terdepan asal AS, namun dengan biaya yang jauh lebih murah.
China Khawatir pada Mythos Anthropic dari AS
Dua sumber Reuters mengatakan pemerintah China sangat mengkhawatirkan kemampuan Mythos dalam mengeksploitasi celah keamanan perangkat lunak. Beijing juga disebut cemas Washington dapat menggunakan model tersebut untuk menyerang kepentingan China.
Kekhawatiran itu sejalan dengan pernyataan media pemerintah China dan pendiri perusahaan keamanan siber 360, Zhou Hongyi. Ia sebelumnya mengatakan China perlu mengembangkan "Mythos" versinya sendiri agar tidak tertinggal dalam persaingan AI.
Sepanjang tahun ini, Beijing memang terus memperkuat perlindungan terhadap industri AI domestik.
Pada April, badan perencana negara China memerintahkan Meta membatalkan akuisisi senilai US$2 miliar terhadap startup AI Manus yang didirikan oleh warga China. Kemudian pada awal Juni, pemerintah mengeluarkan aturan baru yang memperketat pengawasan terhadap transaksi luar negeri yang melibatkan investor, teknologi, data, dan kepentingan keamanan nasional China.
Pemerintah China juga meluncurkan penyelidikan terhadap Manus dan sejumlah startup AI lokal lain yang memindahkan operasinya ke luar negeri. Investigasi itu bertujuan memastikan apakah perusahaan-perusahaan tersebut melanggar aturan pengendalian ekspor.
Reuters belum memperoleh informasi mengenai mekanisme pembatasan akses luar negeri terhadap model AI China apabila aturan tersebut benar-benar diterapkan.
Namun, arah kebijakan mulai terlihat dalam diskusi para pakar hukum China pada Mei lalu mengenai regulasi AI sumber terbuka (open-source). Berdasarkan ringkasan yang dipublikasikan jurnal resmi Mahkamah Agung China, para peserta mengusulkan sistem bertingkat, yakni alat AI dasar cukup melalui proses pendaftaran sederhana, teknologi yang lebih canggih harus menjalani peninjauan keamanan, sementara model AI paling sensitif dilarang dirilis ke publik atau hanya boleh digunakan di dalam negeri.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]