Puncak Musim Kemarau 2026 Mendekat, BMKG Warning Petaka Hantam RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat Indonesia diminta bersiap untuk menghadapi puncak musim kemarau pada periode Juli-September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak harus mulai diantisipasi.
Pada Juli 2026, puncak musim kemarau diprediksi akan terjadi di 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26% luas daratan Indonesia, menurut Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani. Sementara itu, pada Agustus ada 369 ZOM (48,84%) dan September ada 169 ZOM (25.41%). Berikut perinciannya:
Puncak Musim Kemarau Juli 2026: Sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur.
Puncak Musim Kemarau Agustus 2026: Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.
Puncak Musim Kemarau September 2026: Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah.
Musim Kemarau di RI Saat Ini
Menurut Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, sebanyak 200 ZOM (11,83%) sudah memasuki musim kemarau di Indonesia sejak Mei 2026. Masing-masing adalah Sumatra, sebagian Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua.
Kemudian, ada 198 ZOM (31,6%) yang diprediksi mengalami kemarau mulai Juni 2026, meliputi sebagian besar Sumatra, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian timur.
Adapun 66 ZOM (7,28%) sisanya disebut akan memasuki musim kemarau mulai Juli 2026 mendatang. Masing-masing Jambi bagian barat, sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku.
Waspada Musim Kemarau Lebih Kering
Menurut Ardhasena, musim kemarau di Indonesia di 2026 diprediksi akan lebih kering dan panjang ketimbang rata-rata normalnya. Hal ini memerlukan penyesuaian ekstra, terlebih karena adanya ancaman El Nino.
"BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen, namun demikian dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode Musim Kemarau hingga pertengahan bulan Oktober," kata Ardhasena, dikutip dari laman resmi BMKG, Jumat (12/6/2026).
Imbauan BMKG
Dalam menghadapi puncak musim kemarau, BMKG rekomendasikan kepada pelaku sektor pangan untuk menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek.
Sementara bagi sektor sumber daya air, dapat melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat.
BMKG turut mengimbau pelaku sektor energi untuk memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA. Kemudian, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan mekanisme respons cepat untuk antisipasi memburuknya kualitas udara yang berpotensi memicu ISPA.
Dengan kondisi iklim yang kering, kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu ditingkatkan. BMKG bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan berkoordinasi untuk memperkuat pencegahan karhutla, salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Plt. Deputi Bidang Meteorologi, Andri Ramdhani, menegaskan bahwa pelaksanaan OMC dilakukan secara situasional dengan menyesuaikan dinamika atmosfer yang sedang aktif dalam skala jam hingga 10 hari.
Faisal mengingatkan, informasi pemutakhiran prediksi iklim ini diharapkan dapat menjadi referensi terkini bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun langkah antisipasi lanjutan dan penguatan strategi adaptasi, khususnya pada sektor-sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim.
"BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti pemerintah daerah (pemda), Forkopimda, BPBD, dan semua pihak yang membutuhkan informasi yang lebih detail dan bagaimana cara memitigasi serta beradaptasi terkait dengan kondisi iklim yang terjadi saat ini," kata Faisal.
(fab/fab) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]