Singapura Perintahkan YouTube & X Blokir Postingan Rasis Asal China

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Urusan Dalam Negeri (MHA) Singapura memerintahkan platform media sosial YouTube, Facebook, dan X untuk memblokir akses terhadap 14 unggahan yang menyerang komunitas India.

Hal itu lantaran Singapura menilai konten tersebut merusak model multikulturalisme di Singapura dan teridentifikasi berasal dari platform media sosial berbasis di China.

Menteri Kedua Urusan Dalam Negeri Singapura Edwin Tong menilai bahwa konten bermasalah tersebut berupaya memecah belah masyarakat berdasarkan ras. Ia menegaskan pemerintah Singapura tidak akan menoleransi narasi apa pun yang berupaya merusak keharmonisan rasial, terutama yang disebarkan oleh pihak asing.

Baca: Bikin Kaget! Jumlah Crazy Rich di Negara-Negara Ini Melonjak, Ada RI

"Video-video ini menyerang masyarakat multirasial kita dan mereka mencoba memecah belah orang berdasarkan ras. Namun, ini bukan siapa kita. Setiap komunitas di Singapura di sini berharga dan setiap orang memiliki tempat yang setara," ujarnya dilansir Channel News Asia, Sabtu (6/6/2026).

Kepolisian Singapura telah mengeluarkan arahan penonaktifan akses di bawah Undang-Undang Kerugian Kriminal Online (OCHA). Berdasarkan hasil investigasi, konten tersebut awalnya muncul di ruang informasi China pada bulan Mei sebelum akhirnya dibagikan kembali oleh berbagai situs web dan platform media sosial lainnya.

"Video-video ini menyerang fondasi utama yang membuat Singapura menjadi rumah bagi kita semua dan mereka merusak basis dasar masyarakat kita," lanjut Edwin Tong.

Baca: Heboh Skandal Budak Seks Wall Street, Eksekutif Wanita dan Bankir Pria

Unggahan yang diblokir tersebut berisi klaim inflamasi, termasuk narasi yang menyebutkan bahwa Singapura sedang "dikuasai" oleh etnis India. MHA menegaskan bahwa Singapura sangat menentang segala bentuk nativisme dan xenofobia yang dapat memicu konflik antar-komunitas di dalam negeri.

Hingga saat ini, pemerintah Singapura belum menemukan bukti adanya kampanye terkoordinasi oleh pemerintah negara lain. Otoritas menilai konten tersebut kemungkinan besar dihasilkan secara organik oleh netizen asing melalui berbagai platform digital internasional.

"Saya akan mengatakan negara mana pun yang berupaya menjaga kohesi sosialnya akan setuju dengan kami bahwa konten semacam itu tidak dapat diterima, dan akan mengambil sikap serupa untuk menjaga masyarakat mereka sendiri," tandasnya.

(haa/haa) Add as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]