Microsoft Mau Bangun Data Center Raksasa, Presiden Waswas Listrik Mati
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana Microsoft dan perusahaan kecerdasan buatan (AI) asal Abu Dhabi, G42 membangun pusat data (data center) senilai US$ 1 miliar di Kenya semula digadang-gadang menjadi angin segar bagi transformasi digital negara tersebut.
Pasalnya, proyek tersebut menjanjikan banjir investasi asing sekaligus pemanfaatan energi panas bumi ramah lingkungan. Namun di balik hal itu, Kenya kini menghadapi persoalan krusial yakni keterbatasan pasokan listrik untuk menopang operasional pusat data AI.
Mengutip Detik.com, Minggu (17/5/2026), proyek yang diumumkan pada Mei 2024 itu direncanakan berdiri di kawasan panas bumi Olkaria, Lembah Rift, Kenya. Infrastruktur yang dibangun G42 nantinya akan digunakan Microsoft untuk menghadirkan cloud region Azure baru di kawasan Afrika Timur.
Ancaman Pemadaman Listrik Massal
Pada tahap awal, pusat data AI tersebut diperkirakan membutuhkan pasokan listrik hingga 100 Megawatt (MW). Ke depan, kapasitasnya bahkan ditargetkan terus diperluas hingga mencapai 1 Gigawatt (GW). Di sinilah letak masalah utamanya.
Sebagai perbandingan, total kapasitas listrik terpasang Kenya saat ini hanya sekitar 3 hingga 3,2 GW. Sementara itu, beban puncak konsumsi listrik nasional tercatat mencapai 2,4 GW pada Januari lalu.
Menyadari besarnya kebutuhan daya tersebut, Presiden Kenya William Ruto secara blak-blakan mengakui pemerintah bisa saja terpaksa memadamkan listrik di separuh wilayah negara itu apabila pusat data AI milik Microsoft beroperasi dalam kapasitas penuh.
Bahkan untuk tahap awal yang "hanya" membutuhkan 100 MW pun, proyek ini akan menguras porsi yang sangat signifikan dari total produksi kompleks panas bumi Olkaria yang hanya menghasilkan sekitar 950 MW.
Tersandung Jaminan Finansial
Selain persoalan pasokan listrik, berdasarkan laporan mengungkap bahwa Microsoft dan G42 juga menuntut agar pemerintah Kenya memberikan jaminan pembayaran tahunan untuk sejumlah kapasitas tertentu dari data center tersebut.
Negosiasi akhirnya menemui jalan buntu karena pemerintah Kenya tidak sanggup memberikan jaminan keuangan yang diminta oleh perusahaan yang bermarkas di Redmond tersebut.
Meski proyek ini belum dibatalkan secara resmi, para pejabat setempat mengakui bahwa skala proyek ini masih memerlukan restrukturisasi, sebuah isyarat bahwa rencana ini sedang tidak berjalan mulus.
(pgr/pgr) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]