Aturan Baru Trump Bawa Petaka, Amerika Terancam Pecah
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden AS Donald Trump mengungkapkan rencananya untuk meneken perintah eksekutif pada pekan ini. Perintah eksekutif itu akan menciptakan satu kerangka regulasi teknologi kecerdasan buatan (AI), yang secara efektif membatalkan aturan-aturan AI yang diberlakukan di negara bagian.
Langkah ini menandai upaya paling agresif dari pemerintahan Trump dalam mengatur pengembangan AI di negara adikuasa. Trump mengumumkan rencana tersebut melalui akun media sosial pribadinya.
"Saya akan membuat perintah eksekutif untuk satu aturan [AI] minggu ini. Anda tak bisa berharap satu perusahaan harus mendapatkan 50 persetujuan setiap kali mereka ingin melakukan sesuatu," tulis Trump, dikutip dari eWeek, Selasa (9/12/2025).
Pernyataan tersebut dilaporkan Bloomberg pada Senin (8/12) waktu setempat, menandai keberpihakan Trump yang besar kepada para raksasa teknologi. Selama ini, raksasa teknologi mengeluhkan aturan yang berlapis dan membebani di skala negara bagian untuk mengembangkan AI.
Industri teknologi mewanti-wanti aturan yang ruwet akan memperlambat inovasi di momen-momen kritis dalam perlombaan AI global.
Draf perintah eksekutif Trump yang sebelumnya dikaji oleh Bloomberg, mengindikasikan bahwa Departemen Kehakiman AS (DOJ) akan memiliki otoritas untuk menuntut negara bagian yang memiliki aturan AI sendiri.
Perintah tersebut juga memberikan keleluasaan bagi pemerintah federal untuk memberikan ancaman pemangkasan anggaran kepada negara-negara bagian yang memberlakukan regulasi yang membebani pengembangan AI.
Ketentuan-ketentuan tersebut akan menandai perluasan peran pemerintah federal di negara-negara bagian. Sejauh ini, California dan Tennessee merupakan dua di antara beberapa negara bagian yang sudah memberlakukan atau mengusulkan undang-undang terkait keamanan AI, hingga pembatasan deepfake.
Kongres yang belum menyetujui kerangka kerja federal yang komprehensif terkait AI membuat negara-negara bagian mengisi kekosongan regulasi yang ada. Namun, aturan-aturan yang ada menghasilkan pendekatan yang sangat berbeda terhadap perlindungan konsumen, transparansi, dan tanggung jawab.
Jika diterapkan, perintah eksekutif Trump akan mengatur ulang dinamika tersebut dengan menegaskan bahwa hanya pemerintah federal yang dapat menentukan aturan dasar pengembangan dan penerapan AI. Implikasinya akan melampaui konsistensi regulasi.
Gugatan hukum terhadap negara bagian dapat memicu pertempuran hukum yang panjang mengenai batasan kewenangan eksekutif, hak-hak negara bagian, dan peran federal dalam teknologi yang sedang berkembang. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu perpecahan di AS.
Namun, pemerintahan Trump menilai perintah eksekutif tersebut merupakan strategi untuk mempertahankan kepemimpinan AS dalam perlombaan AI, terutama dalam menghadapi kompetisi yang sengit dari China.
Trump telah berulang kali menekankan taruhan geopolitiknya, dengan menulis, "Kita mengalahkan SEMUA NEGARA pada titik ini dalam persaingan, tetapi itu tidak akan bertahan lama jika kita melibatkan 50 negara bagian, banyak di antaranya aktor jahat, dalam ATURAN dan PROSES PERSETUJUAN. TIDAK ADA KERAGUAN TENTANG INI! AI AKAN DIHANCURKAN PADA MASA AWALNYA!".
Perintah eksekutif yang dijanjikan akan membuka jalan bagi sikap federal yang lebih jelas terhadap AI, tetapi belum tentu akan menyelesaikan perdebatan nasional. Negara bagian yang telah mengesahkan undang-undang terkait AI mungkin akan menolak upaya apa pun untuk membatalkannya, sementara Kongres masih terpecah dalam isu-isu seperti keamanan AI, perlindungan hak-hak sipil, dan dampak ekonomi teknologi tersebut.
Namun, langkah Trump menandakan bahwa pemerintah memandang pengawasan terpusat tidak hanya bermanfaat bagi industri, tetapi juga krusial untuk mempertahankan keunggulan kompetitif AS.
Apakah perintah tersebut memberikan kejelasan atau memicu babak baru konflik politik dan hukum, akan bergantung pada seberapa agresif pemerintah berupaya menegaskan otoritas federal dan bagaimana negara bagian memilih untuk meresponsnya.
(fab/fab)[Gambas:Video CNBC]