Trump Mau Teken Aturan Baru, Amerika Bisa Terpecah Belah
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan perintah eksekutif baru yang bisa membawa 'petaka' di negara ekonomi terbesar dunia. Perintah eksekutif itu bertujuan melengserkan undang-undang negara bagian tentang kecerdasan buatan (AI) melalui tuntutan hukum dan penangguhan dana federal.
Jika diteken, perintah eksekutif ini bisa memicu perlawanan dari negara-negara bagian yang sudah memiliki regulasi terkait pengembangan AI. Hal ini sekaligus menunjukkan sikap Trump yang pro raksasa teknologi, agar tak ada 'hambatan' bagi mereka untuk mengembangkan AI.
Pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Reuters bahwa diskusi terkait potensi perintah ekskutif tersebut masih berupa spekulasi, hingga benar-benar diteken oleh Trump.
Dikutip dari Reuters menurut draf dokumen yang dilihat, Kamis (20/11/2025), perintah eksekutif itu akan menugaskan Jaksa Agung Pam Bondi untuk membentuk 'Satuan Tugas Litigasi AI' yang bertanggung jawab menantang undang-undang AI negara bagian.
Alasannya, undang-undang AI negara bagian secara inkonstitusional mengatur perdagangan antarnegara bagian, mendahului peraturan federal yang berlaku, atau melanggar hukum.
|
Pilihan Redaksi
|
Perintah eksekutif itu juga akan menugaskan Kementerian Perdangangan untuk mengaji regulasi negara bagian, serta mengeluarkan panduan yang akan menangguhkan pendanaan broadband di beberapa kasus.
Senat memberikan suara 99-1 untuk menentang upaya pemblokiran undang-undang AI awal tahun ini. Versi awal dari undang-undang tersebut akan memblokir negara bagian yang mengatur AI dari program Ekuitas, Akses, dan Penerapan Broadband senilai US$42 miliar, yang dikenal sebagai BEAD.
Para legislator negara bagian dan jaksa agung dari kedua partai politik bersatu menentang upaya penjegalan undang-undang tersebut. Mereka menyebutnya merugikan kemampuan untuk melindungi penduduk negara bagian dari penipuan, deepfake, dan gambar pelecehan anak.
Isu ini kembali mengemuka setelah Trump pada awal pekan ini mendukung usulan Partai Republik di Kongres untuk menambahkan ketentuan serupa ke dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA).
Beberapa anggota Kongres, termasuk Senator Adam Schiff, seorang Demokrat dari California, dan Josh Hawley, seorang Republik dari Missouri, minggu ini menentang penambahan ketentuan tersebut ke dalam NDAA.
Rancangan perintah eksekutif Trump akan menugaskan direktur legislatif Gedung Putih James Braid dan kepala AI David Sacks untuk merekomendasikan undang-undang federal yang mendahului undang-undang AI negara bagian dan badan-badan federal.
Rancangan perintah eksekutif tersebut mengkritik undang-undang pengungkapan AI yang baru-baru ini disahkan di California, menyebutnya "rumit dan memberatkan."
Disebutkan bahwa undang-undang Colorado yang bertujuan mencegah diskriminasi algoritmik bahkan dapat memaksa model AI untuk menanamkan DEI (diversity, equity, inclusion) dalam pemrograman mereka.
(fab/fab)[Gambas:Video CNBC]