Dana Haji Tembus Rp200 T, DPR Mau BPKH Investasi Hotel-Pesawat
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) lebih leluasa mengembangkan investasi dana haji. Hal ini akan diperjuangkan melalui revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Marwan menilai fleksibilitas investasi BPKH perlu diperluas agar dana haji yang kini telah mencapai lebih dari Rp200 triliun bisa menghasilkan nilai manfaat lebih besar bagi jemaah.
Menurutnya, besarnya dana kelolaan tersebut belum diikuti pertumbuhan nilai manfaat yang signifikan bagi para jemaah haji.
"Dana kelolaan ini cukup besar. Karena bertambah terus, sekarang sudah di atas Rp200 triliun. Tapi dalam hal timbal balik atau nilai manfaat, kita belum melihat pertumbuhan yang signifikan memberikan dampak manfaat bagi jemaah haji," ujar Marwan usai memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama sejumlah menteri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari situs DPR, Selasa (17/11/2026).
Marwan mengatakan, salah satu hal mendasar yang ingin diperbaiki melalui revisi UU Haji adalah memberikan ruang lebih luas kepada BPKH untuk mengembangkan instrumen investasi.
Dia menilai investasi dana haji sebaiknya tidak hanya berorientasi pada instrumen keuangan, tetapi juga diarahkan ke sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan ibadah haji.
Beberapa sektor yang dinilai potensial antara lain penerbangan, perhotelan, dan konsumsi jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
"Kalau investasinya lebih cermat, maka kita sebetulnya cukup di ekosistem haji saja. Jadi keuangan ekosistem haji itu meliputi penerbangan, hotel, konsumsi. Mestinya di situ," jelasnya.
Dengan investasi yang lebih terarah ke ekosistem haji, BPKH diharapkan tidak hanya memperoleh imbal hasil, tetapi juga dapat mendukung kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.
Meski mendorong keleluasaan investasi, Marwan menegaskan pengelolaan dana haji harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keamanan, dan akuntabilitas.
Menurutnya, revisi UU Haji juga harus mengatur secara jelas mekanisme pengamanan investasi, termasuk pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian.
Dia menyoroti ketentuan tanggung renteng dalam undang-undang sebelumnya yang membebankan kerugian investasi kepada para pengelola. Ketentuan tersebut dinilai perlu dikaji kembali agar tidak menghambat pengembangan investasi BPKH.
Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah penyediaan dana jaminan kerugian untuk memberikan perlindungan terhadap risiko investasi.
"Jangan sampai uang haji ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena salah kelola. Instrumen apa yang akan dipakai untuk mengamankan ini? Kemungkinan-kemungkinan ini saya kira yang akan dimasukkan dalam klausul di pasal-pasal nanti," tegasnya.
Marwan menambahkan, fleksibilitas investasi harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola, pengawasan, serta mekanisme mitigasi risiko. Dengan demikian, pengembangan dana haji tidak mengorbankan keamanan uang milik jemaah.
Sementara itu, terkait proses legislasi, Marwan menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI telah memutuskan untuk mengusulkan revisi UU Haji, bukan menggantinya dengan undang-undang baru.
Karena itu, pembahasan bersama pemerintah akan mengikuti mekanisme revisi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Jadi usulan Komisi VIII itu kan diputuskan sebagai revisi. Maka prosedur melakukan revisi itu kita mengikuti peraturan pembuatan perundang-undangan. Kalau penggantian prosedurnya kan tidak seperti itu," ungkapnya.
Revisi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan haji sekaligus membuka peluang peningkatan nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]