Bos BI & BPS Bisik-bisik di Acara Syariah, Ternyata Bicarakan Hal Ini!
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengusulkan adanya laporan Produk Domestik Bruto (PDB) syariah untuk mengukur ekonomi syariah Indonesia.
Destry mengusulkan pembentukan PDB syariah itu untuk menangkap potensi ekonomi syariah yang besar, di mana menurut data mencapai 24,9% dari total PDB Indonesia.
"Tadi saya bisik-bisik dengan Bu Amalia (Ketua BPS: Amalia Adininggar Widyasanti), kayaknya memang BPS harus segera menerbitkan PDB syariah, karena tadi juga ada kata-kata bahwa ekonomi syariah 24,9% dari PDB," ucap Destry saat sambutan di pembukaan ISEF 2026 di JICC, Jakarta pada Selasa (14/10/2026).
Destry pun mengatakan Bank Indonesia siap mendukung penuh pembuatan PDB syariah agar pengembangan syariah bisa lebih terfokus, sehingga rantai pasok halal juga bisa terbentuk.
Ekonomi syariah di Indonesia memiliki potensi yang masih luas dan memiliki ruang untuk pengembangan. Terlebih lagi menjadi bagian penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi dan cepat.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajad Hari Wibowo, mengatakan bahwa penguatan ekonomi syariah dapat memperluas sumber pertumbuhan dan meningkatkan daya saing melalui pembiayaan serta pengembangan industri halal.
"Jadi ekonomi syariah itu menjadi salah satu andalan bagi kita untuk mencapai pertumbuhan 6 persen tahun 2027, dan 8 persen di jangka menengah. Sebagai bagian dari peningkatan daya saing," ucap Drajad saat pembukaan ISEF 2026.
Drajad menuturkan bahwa aset keuangan syariah tanah air kini telah mencapai Rp 3.131 triliun. Didukung dengan pangsa terhadap total keuangan nasional sebesar 11,36%.
Pemerintah menegaskan, dengan besarnya aset keuangan syariah itu, maka dapat dijadikan alat untuk turut serta dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih cepat, yakni menjadi 6% pada 2027 dan 8% pada 2028.
Dirinya memandang peluang ekonomi syariah sangat besar. Menurut paparannya, Belanja muslim global pada tahun 2029 diproduksikan akan mencapai hampir US$3,6 triliun dengan aset keuangan syariah global mencapai US$9,72 triliun.
Untuk terus mengembangkan ekonomi syariah, pemerintah menempuh lima arah strategi, yaitu penguatan industri halal dan UMKM, peningkatan ekspor dan kerja sama internasional, penguatan ekosistem halal, pengembangan keuangan syariah, serta penguatan dana sosial syariah.
"Ini menjadi salah satu peluang, strategi yang kita arahkan," tegas Dradjad.
Menurut pemerintah, rantai nilai halal yang telah berjalan selama ini di tanah air telah mampu mendorong geliat aktivitas ekonomi di Indonesia dengan porsi yang cukup besar, yakni mencapai 25% dari PDB atau senilai Rp 1.524 triliun pada kuartal IV-2025.
"Ekosistemnya juga semakin kokoh, ada 4,4 juta sertifikat halal yang mencakup 14,6 juta produk, dan kemudian 39 negara mitra melakukan mutual recognition, pengakuan sertifikasi, dan ada 4 kawasan industri halal," tutur Dradjad.
(mij/mij) [Gambas:Video CNBC]