Biaya Haji 2027 Terancam Naik Gegara Avtur, Presiden Turun Tangan
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dan Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, ke Istana Negara, Senin (28/9/2026). Pertemuan itu membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Gus Irfan dari rapat itu akan meminta arahan dari presiden, terkait penyelenggaraan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
"Kami akan melaporkan tentang perkembangan pembahasan BPIH, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dan juga karena ini, Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji sedang diproses di DPR, juga kita akan mengharapkan direktif Presiden tentang ini," kata Gus Irfan, sebelum rapat.
Gus Irfan juga mengatakan sudah melakukan rapat panja di DPR RI selama satu bulan untuk membahas biaya haji. Dari perhitungannya, Gus Irfan melihat adanya potensi kenaikan biaya haji pada tahun 2027 mendatang.
Untuk itu dia meminta arahan dari presiden supaya adanya solusi agar biaya penyelenggaraan haji tidak memberatkan jemaah. Meskipun dia belum mau membeberkan berapa estimasi kebaikan biaya haji di tahun 2027 mendatang.
"Kalau biaya penyelenggaraan, biaya totalnya Insyaallah pasti naik, karena dari segi avtur pun udah luar biasa kenaikannya. Tapi kita akan berusaha mencari, makanya saya tadi minta arahan Presiden bagaimana kita bisa tidak terlalu memberatkan kepada jemaah," katanya.
Gus Irfan juga tidak menampik adanya permintaan dari Presiden agar biaya haji tahun depan mengalami penurunan. Namun dengan situasi geopolitik terkini, menurutnya ada kemungkinan biaya penyelenggaraan haji naik di tahun depan.
"Ya, minta turun karena kemarin belum ada situasi geopolitik Timur Tengah yang luar biasa ini. Makanya saya lapor untuk, eh kepada beliau tentang perkembangan terakhir," tuturnya.
"Kemungkinan naik bisa (biaya penyelenggaraan haji)," tambahnya.
Dalam kesempatan terpisah, Dahnil mengatakan bahwa dalam rapat juga dibahas mengenai penyelenggaraan ibadah haji 2027 dan rekonstruksi tata kelola keuangan haji.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan Panja terkait Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji.
"Kan ada juga persiapan panja pemerintah terkait UU keuangan haji nomor 34 tahun 2014. Nanti kita mau minta petunjuk dan direktif dari presiden terkait dengan hal tersebut," kata Dahnil.
(emy/haa) [Gambas:Video CNBC]