Bukan NATO, Aliansi 4 Negara Ini Bisa Jadi Mimpi Buruk AS
Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan antara China, Rusia, Iran, dan Korea Utara semakin erat. Keempat negara ini memang memiliki kepentingan dan kekuatannya masing-masing, tetapi mereka dipertemukan oleh satu tujuan yang sama, yakni mengurangi dominasi Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat dalam tatanan dunia.
Kerja sama mereka tidak lagi sebatas hubungan diplomatik. Keempat negara mulai saling membantu dalam urusan militer, perdagangan, teknologi, hingga menghadapi sanksi ekonomi yang dijatuhkan negara-negara Barat.
Melansir dari The Economist, kedekatan empat negara tersebut menjadi salah satu perubahan penting dalam geopolitik dunia. Meski belum membentuk aliansi militer resmi, hubungan mereka semakin kuat dan berpotensi menimbulkan tantangan serius terhadap AS dan para sekutunya.
Situasi ini muncul di tengah pertemuan Presiden AS Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Shenzhen, China.
Pertemuan tersebut sempat dibandingkan dengan Konferensi Yalta pada Februari 1945, ketika pemimpin Inggris Winston Churchill, Presiden AS Franklin D. Roosevelt, dan pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin bertemu untuk membahas masa depan Eropa menjelang berakhirnya Perang Dunia II.
Namun, pertemuan di Shenzhen dinilai jauh berbeda. Konferensi Yalta menghasilkan keputusan besar yang memengaruhi pembagian kekuatan dunia selama puluhan tahun. Sementara itu, pertemuan Trump, Xi, dan Putin belum tentu menghasilkan kesepakatan yang sama pentingnya.
Justru perkembangan yang lebih besar terjadi di luar meja perundingan, yakni semakin eratnya kerja sama antara China, Rusia, Iran, dan Korea Utara.
Saling Membantu dalam Perang dan Teknologi Militer
Salah satu bentuk kerja sama yang paling terlihat adalah dukungan militer.
Dalam perang melawan Ukraina, Rusia memanfaatkan teknologi drone asal Iran serta berbagai komponen yang dipasok dari China.
Kerja sama tersebut juga memberikan keuntungan kepada Iran. Para insinyurnya dapat mempelajari bagaimana Rusia mengembangkan dan menyempurnakan teknologi drone melalui pengalaman langsung di medan perang.
Sementara itu, Korea Utara dilaporkan telah mengirimkan sekitar 16.000 tentara untuk membantu Rusia. Sebagai imbalannya, Pyongyang memperoleh dukungan keuangan dan akses terhadap teknologi militer.
China mengambil pendekatan yang berbeda. Beijing tidak memberikan bantuan militer langsung seperti Korea Utara, tetapi tetap mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut.
China dapat mempelajari penggunaan drone Rusia dalam pertempuran, termasuk kemampuan dan kelemahannya. Informasi ini cukup berharga mengingat militer China belum terlibat dalam perang besar sejak 1979.
Kerja sama serupa juga terlihat dalam konflik yang melibatkan Iran dan AS di Timur Tengah.
Kemampuan rudal Iran mendapat dukungan dari berbagai teknologi luar negeri. Bahan kimia dari China membantu produksi bahan bakar padat untuk rudal, sementara informasi intelijen Rusia dan data satelit China berpotensi meningkatkan ketepatan serangan.
Hubungan ini menunjukkan bahwa keempat negara tidak harus terlibat dalam perang yang sama untuk saling membantu. Dukungan teknologi, informasi, dan persenjataan sudah cukup untuk memperkuat kemampuan militer masing-masing.
Perdagangan Jadi Cara Menghadapi Sanksi Barat
Selain militer, hubungan ekonomi juga menjadi bagian penting dari kerja sama keempat negara.
China memiliki peran paling besar karena kekuatan ekonomi, teknologi, serta jaringan perdagangannya jauh melampaui Rusia, Iran, dan Korea Utara.
Ketika negara-negara Barat memperketat sanksi terhadap Rusia, perdagangan dengan China membantu Moskow mempertahankan kegiatan ekonominya.
Salah satu perubahan yang cukup besar terlihat dari penggunaan mata uang dalam transaksi perdagangan.
Saat ini, lebih dari 95% perdagangan Rusia dengan China dilakukan menggunakan yuan atau rubel. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan sekitar 25% pada lima tahun sebelumnya.
Perubahan ini memperlihatkan upaya kedua negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan sistem pembayaran yang dikendalikan Barat.
Di sektor energi, Rusia terus memasok minyak ke China dan Korea Utara. Iran juga mengandalkan China sebagai salah satu tujuan utama ekspor minyaknya.
Untuk menghindari pembatasan perdagangan, Iran menggunakan jaringan kapal yang dikenal sebagai shadow fleet atau armada bayangan.
Kapal-kapal tersebut digunakan untuk mengangkut minyak dengan cara yang mempersulit pengawasan terhadap transaksi yang terkena sanksi. Jumlah kapal dalam jaringan tersebut dilaporkan meningkat sekitar 1.500% sejak 2022.
Kerja sama ekonomi juga berlangsung melalui tenaga kerja.
Pekerja asal Korea Utara ikut bekerja di pabrik-pabrik Rusia. Kehadiran mereka membantu mengurangi kekurangan tenaga kerja akibat banyaknya warga Rusia yang dikerahkan dalam perang Ukraina.
Dengan hubungan semacam ini, tekanan ekonomi dari negara-negara Barat menjadi lebih sulit mencapai tujuan karena negara-negara yang dikenai sanksi masih memiliki mitra perdagangan dan sumber dukungan alternatif.
Kompak Menghadapi Barat, tetapi Kepentingannya Berbeda
Kedekatan China, Rusia, Iran, dan Korea Utara juga terlihat dalam hubungan diplomatik.
Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), China dan Rusia kerap menggunakan pengaruhnya untuk menghambat keputusan yang dianggap merugikan kepentingan mereka.
Kedua negara memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, sehingga dapat menggagalkan resolusi tertentu meskipun mendapat dukungan dari banyak negara lain.
Keempat negara juga semakin sering menyampaikan pandangan yang sejalan, terutama terkait kritik terhadap kebijakan luar negeri AS dan sekutunya.
Meski demikian, hubungan mereka bukan berarti tanpa masalah.
China memiliki kepentingan ekonomi yang sangat berbeda dibandingkan Rusia, Iran, dan Korea Utara.
Sebagai salah satu kekuatan perdagangan terbesar dunia, China sangat bergantung pada stabilitas ekonomi internasional. Gangguan terhadap perdagangan global justru dapat merugikan perusahaan dan industri dalam negerinya.
Contohnya, konflik Iran dengan AS yang menyebabkan kenaikan harga minyak dapat menguntungkan Rusia sebagai produsen energi, tetapi meningkatkan biaya impor dan produksi di China.
Beijing juga tidak sepenuhnya mendukung tindakan Korea Utara yang dapat meningkatkan ketegangan di Asia Timur.
Begitu pula dengan perang Rusia di Ukraina. China tidak menginginkan konflik yang lebih luas di Eropa karena negara-negara Eropa merupakan pasar penting untuk produk ekspornya.
Namun, perbedaan kepentingan tersebut tidak serta-merta menghalangi kerja sama.
China tetap memperoleh keuntungan strategis ketika perhatian dan sumber daya militer AS harus terbagi ke berbagai wilayah.
Ketika AS mengerahkan kapal induk dan kekuatan militernya ke Timur Tengah, misalnya, kemampuan Washington untuk memusatkan perhatian di Pasifik menjadi lebih terbatas.
Hal serupa terjadi ketika negara-negara Barat menghabiskan banyak sumber daya untuk membantu Ukraina. Kondisi tersebut dapat mengurangi kapasitas mereka dalam menghadapi potensi konflik lain, termasuk ketegangan di Taiwan.
Inilah salah satu alasan hubungan keempat negara tetap berkembang meskipun mereka tidak selalu memiliki kepentingan yang sama.
Dunia Terancam Menghadapi Konflik di Banyak Tempat
Kerja sama antara negara-negara yang memiliki kepentingan berbeda sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah.
Pada dekade 1930-an, Jerman, Italia, dan Jepang juga membangun hubungan untuk menentang kekuatan besar yang mendominasi dunia saat itu.
Ketiga negara tidak selalu memiliki pandangan yang sama, bahkan tidak seluruhnya bertempur bersama. Namun, perluasan kekuatan mereka di beberapa wilayah sekaligus membuat negara-negara lawan menghadapi tekanan dari berbagai arah.
Situasi saat ini tentu tidak sepenuhnya sama dengan masa menjelang Perang Dunia II.
Namun, terdapat satu risiko yang patut diperhatikan, yakni kemungkinan munculnya beberapa konflik besar secara bersamaan.
Apabila China memutuskan menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan, misalnya, Rusia, Iran, atau Korea Utara berpotensi memicu ketegangan lain pada waktu yang hampir bersamaan.
Konflik tersebut tidak harus berupa perang terbuka. Serangan siber, gangguan infrastruktur, hingga tekanan militer juga dapat digunakan untuk memecah perhatian AS dan sekutunya.
Ancaman ini semakin kompleks seiring perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Teknologi AI dapat meningkatkan kemampuan serangan siber, termasuk membantu menemukan kelemahan sistem digital dan mempercepat operasi peretasan.
Jika kemampuan tersebut dimanfaatkan secara bersama-sama, negara-negara Barat dapat menghadapi tekanan keamanan yang semakin besar.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)