Norwegia Siap Beli 12 Juta Ton Kredit Karbon, Mengapa RI Jadi Pilihan?
Jakarta, CNBCÂ Indonesia - Indonesia dan Norwegia resmi menyepakati kerja sama perdagangan karbon internasional dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) COP31 di Antalya, Turki, pada Rabu (11/11/2026).
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA), yang membuka peluang bagi Norwegia membeli hingga 12 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) hasil pengurangan emisi dari proyek energi terbarukan Indonesia selama 10 tahun.
Perjanjian yang ditandatangani PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) ini menjadi MOPA pertama Indonesia untuk mengimplementasikan Pasal 6.2 Perjanjian Paris.
Kerja sama ini menarik perhatian mengingat Norwegia merupakan salah satu produsen minyak dan gas dunia. Berdasarkan data Global Carbon Project, minyak bumi menyumbang sekitar 54,3% dari total emisi CO2 fosil Norwegia pada 2025, menjadikannya sumber emisi terbesar di negara tersebut.
Kesepakatan ini juga hadir di tengah upaya global menekan emisi karbon. Global Carbon Budget 2026 memperkirakan emisi CO2 dari bahan bakar fosil dunia turun tipis 0,4% menjadi 38,2 miliar ton pada 2026, dengan emisi dari minyak diproyeksikan turun 1,9%.
Melalui kerja sama tersebut, pengurangan emisi dari proyek energi bersih Indonesia dapat diperdagangkan secara internasional, sekaligus menjadi sumber pendanaan tambahan bagi pengembangan energi terbarukan.
Namun, pembayaran tidak otomatis diterima. Norwegia hanya akan membayar pengurangan emisi yang benar-benar tercapai, terverifikasi, dan memenuhi persyaratan transfer internasional.
Apa Itu Perdagangan Kredit Karbon dan Bagaimana Mekanisme-nya?
Pasar karbon (carbon market) merupakan mekanisme yang memungkinkan perdagangan unit karbon untuk memberikan nilai ekonomi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca.
Melansir Indonesia Carbon Market White Paper 2024 yang diterbitkan PwC Indonesia, satu kredit karbon umumnya mewakili pengurangan, penghindaran, atau penyerapan satu ton CO2 ekuivalen (CO2e) yang dapat diverifikasi.
Secara sederhana, proyek energi terbarukan dapat menghasilkan kredit karbon apabila terbukti mengurangi emisi dibandingkan kondisi yang akan terjadi tanpa proyek tersebut.
Pengurangan emisi harus melalui proses Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), yakni pemantauan, pelaporan, dan verifikasi menggunakan metodologi yang diakui serta pemeriksaan oleh pihak independen sebelum kredit karbon dapat diterbitkan dan diperdagangkan.
Secara umum, proses perdagangan kredit karbon mencakup delapan tahapan, mulai dari perancangan proyek pengurangan emisi, validasi dan registrasi, hingga penerbitan serta perdagangan kredit karbon.
Dalam kerja sama Indonesia-Norwegia, perdagangan berlangsung melalui Pasal 6.2 Perjanjian Paris, yang memungkinkan transfer hasil pengurangan emisi antarnegara atau Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs).
Transfer tersebut memerlukan pencatatan dan penyesuaian akuntansi karbon (corresponding adjustment) untuk mencegah pengurangan emisi yang sama diklaim dua negara sekaligus.
Mengapa Norwegia?
Norwegia bukan mitra baru Indonesia dalam pendanaan iklim. Kedua negara telah bekerja sama dalam perlindungan hutan melalui skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) sejak 2010.
Kerja sama tersebut mengandalkan pembayaran berbasis hasil pengurangan emisi yang telah diverifikasi, terutama dari upaya mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. Melalui kesepakatan terbaru, kerja sama diperluas ke sektor energi terbarukan.
Langkah ini juga berkaitan dengan target iklim Norwegia untuk memangkas emisi gas rumah kaca sebesar 70-75% pada 2035 dibandingkan level 1990. Namun, kemajuan pengurangan emisi yang lebih lambat dari perkiraan dan ketidakpastian kebijakan iklim Uni Eropa meningkatkan risiko target tersebut tidak tercapai.
Berdasarkan laporan Climate Status and Plan for 2027, pemerintah Norwegia mengusulkan peningkatan batas anggaran pembelian kredit karbon internasional dari 15 miliar kroner Norwegia (NOK) menjadi NOK26,1 miliar, atau bertambah NOK11,1 miliar.
Indonesia bukan satu-satunya negara yang menjadi mitra Norwegia. Berdasarkan Reuters (16/11/2026), Norwegia juga menyepakati pembelian hingga 8,78 juta ton kredit karbon dari Maroko selama 10 tahun, selain hingga 12 juta ton pengurangan emisi dari Indonesia.
Dari sisi emisi, berdasarkan data Global Carbon Budget 2026 yang ditampilkan Our World in Data, emisi CO2 fosil per kapita Norwegia pada 2025 berada di kisaran 6,5 ton per orang, sementara Indonesia sekitar 2,9 ton per orang.
Emisi CO2 Per Kapita Norwegia dan Indonesia (1750–2025) Foto: Our World in Data, 2026 |
Melalui kerja sama tersebut, Norwegia berupaya memperkuat strategi pencapaian target iklimnya, sementara Indonesia memperoleh peluang pembiayaan tambahan untuk pengembangan energi terbarukan.
Apa Isi Kesepakatan Indonesia-Norwegia?
MOPA ditandatangani PLN bersama GGGI yang bertindak sebagai pengelola dana Norwegian Article 6 Climate Action (NACA) Fund, mewakili Pemerintah Norwegia.
Penandatanganan disaksikan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Moh Jumhur Hidayat dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrun Aasland.
Kesepakatan ini mendukung program Generation-Based Incentive (GBI), yaitu pemberian insentif berdasarkan listrik bersih yang dihasilkan serta pengurangan emisi yang terverifikasi.
Fokus awalnya adalah pembangunan PLTS terapung, terutama yang dipadukan dengan Battery Energy Storage System (BESS).
Sistem baterai memungkinkan listrik tenaga surya disimpan dan digunakan pada periode kebutuhan tinggi, termasuk malam hari, sehingga membantu mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit fosil.
Insentif karbon diberikan sebagai pendapatan tambahan ketika harga jual listrik belum mencukupi untuk membuat proyek energi terbarukan layak secara finansial.
Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kisaran harga karbon dalam negosiasi awal mencapai US$20-40 per ton CO2e. Namun, nilai akhir transaksi bergantung pada ketentuan perjanjian dan realisasi pengurangan emisi.
Syarat Ketat Perdagangan Karbon, Mampukah Indonesia Memenuhinya?
Kesepakatan Indonesia-Norwegia menawarkan peluang pembiayaan energi bersih, tetapi keberhasilannya bergantung pada pengurangan emisi yang nyata dan terverifikasi.
GGGI menyatakan bahwa proyek harus memenuhi prinsip additionality, yakni menghasilkan pengurangan emisi tambahan yang tidak akan terjadi tanpa insentif karbon, serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan.
Untuk memastikan kredibilitasnya, program menerapkan sistem digital Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) dan audit independen. Mekanisme ini penting untuk memastikan pengurangan emisi benar-benar terukur sekaligus mencegah greenwashing atau klaim lingkungan yang tidak terbukti.
Selain itu, Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) dan corresponding adjustment diperlukan untuk mencegah double counting, yakni pengurangan emisi yang sama diklaim oleh dua negara.
Dari sisi ekonomi, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pendapatan kredit karbon dapat meningkatkan tingkat pengembalian investasi (internal rate of return/IRR) proyek sekitar 2-4 poin persentase. Artinya, proyek dengan IRR 10% berpotensi meningkat menjadi 12-14%, bergantung pada harga karbon dan karakteristik proyek.
Pendapatan tambahan tersebut juga dapat meningkatkan daya tarik proyek bagi perbankan, mengurangi kebutuhan pembiayaan utang, serta berpotensi menekan biaya pinjaman.
Namun, angka 12 juta ton CO2e merupakan batas maksimum pembelian, bukan jaminan realisasi. Jika proyek gagal mencapai target pengurangan emisi, pendapatan karbon akan berkurang dan dapat mengganggu kelayakan finansial proyek.
Fabby memperingatkan bahwa kegagalan tersebut juga berisiko merusak kredibilitas Indonesia dan meningkatkan premi risiko yang diminta investor dalam pembiayaan iklim berikutnya.
Sebaliknya, keberhasilan kesepakatan ini berpotensi membuka akses pendanaan lebih besar bagi pengembangan energi terbarukan Indonesia.
(slm/slm)