Dunia Sibuk Berjanji di COP31, Kapan Bumi Diselamatkan?
Jakarta, CNBCÂ Indonesia - Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP31 di Antalya, Turki, telah memasuki pekan kedua. Namun, setelah sepekan berlangsung, perundingan iklim global masih menghadapi tantangan besar dalam mengubah berbagai komitmen menjadi aksi nyata.
Sekretaris Eksekutif UN Climate Change, Simon Stiell, mengingatkan bahwa tidak ada satu konferensi iklim yang mampu menyelesaikan krisis perubahan iklim secara instan. Meski demikian, setiap pertemuan harus menghasilkan kemajuan yang nyata.
"No single COP can magic this crisis away. But each must drive progress," ujar Stiell dalam konferensi pers di Antalya, Sabtu (14/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan ketika hampir 200 negara tengah merundingkan 165 mandat dalam COP31. Stiell mengakui bahwa mencapai kesepakatan bukan perkara mudah, mengingat setiap negara memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda.
Ia pun mendesak para delegasi untuk segera membahas persoalan paling sulit dan menghindari penundaan yang disengaja demi kepentingan strategi negosiasi (tactical delays).
Peringatan tersebut mencerminkan tantangan utama COP31. Meskipun berbagai negara telah mengumumkan inisiatif baru terkait transisi energi, elektrifikasi, efisiensi bangunan, hingga pengurangan emisi metana, sejumlah persoalan mendasar khususnya pendanaan belum menemukan titik temu.
Dengan COP31 dijadwalkan berakhir pada 20 November 2026, perhatian kini tertuju pada kemampuan negara-negara peserta menghasilkan kesepakatan yang tidak hanya memperkuat komitmen, tetapi juga mempercepat implementasinya.
Janji Transisi Energi, tetapi Kesepakatan Masih Rumit
Salah satu agenda utama COP31 adalah mempercepat elektrifikasi global sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Turki, sebagai tuan rumah, mendorong peningkatan porsi listrik dalam konsumsi energi final global dari sekitar 23% saat ini menjadi 35% pada 2035.
Elektrifikasi dinilai dapat membantu menekan emisi melalui peralihan penggunaan energi berbasis fosil menuju listrik, terutama pada sektor transportasi, bangunan, dan industri.
Namun, target tersebut belum secara otomatis menjamin penurunan emisi. Pasalnya, proposal elektrifikasi yang dibahas belum mensyaratkan bahwa tambahan kebutuhan listrik harus dipenuhi dari sumber energi terbarukan.
Dengan demikian, manfaat elektrifikasi terhadap pengurangan emisi sangat bergantung pada sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik.
Perbedaan pandangan juga masih terlihat dalam pembahasan mengenai masa depan minyak, gas, dan batu bara.
Mengutip Reuters pada Jumat (13/11/2026), sejumlah produsen dan konsumen utama energi fosil menolak kesepakatan yang menetapkan target baru secara tegas atau mewajibkan percepatan peralihan dari bahan bakar fosil.
Arab Saudi dan Rusia selama ini cenderung menolak pembatasan terhadap penggunaan energi fosil. Sementara itu, India menekankan pentingnya menjaga fleksibilitas kebijakan energi agar transisi tidak menghambat pembangunan ekonomi.
Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil juga membawa risiko ekonomi yang signifikan. Dalam laporan Climate Action, Fuel Dependency and Energy Security (2026), International Monetary Fund (IMF) memperkirakan besarnya potensi kerugian ekonomi akibat gangguan pasokan minyak dan gas di berbagai negara.
20 Negara dengan Estimasi Biaya Ketergantungan Minyak dan Gas Terbesar (2026). Estimasi kerugian ekonomi tahunan akibat risiko gangguan pasokan minyak dan gas, dalam persentase terhadap PDB. Biru menunjukkan komponen minyak dan oranye menunjukkan gas. Simbol belah ketupat menunjukkan total biaya dalam miliar dolar AS per tahun. Foto: IMF, Climate Action, Fuel Dependency and Energy Security (2026) |
Dari 20 negara yang ditampilkan, Thailand mencatat biaya ketergantungan tertinggi secara relatif, mencapai 3,6% terhadap produk domestik bruto (PDB), disusul Afrika Selatan sebesar 2,8%, serta India dan Korea Selatan masing-masing 2,5%. Sementara itu, Indonesia mencatat biaya ketergantungan sebesar 1,8% PDB.
Di sisi lain, Uni Eropa mendukung perluasan elektrifikasi, dengan penekanan bahwa kebutuhan listrik tambahan seharusnya dipenuhi melalui sumber energi bersih.
Perbedaan posisi tersebut memperlihatkan bahwa negara-negara masih menghadapi kesulitan dalam menyepakati bagaimana transisi energi harus dilaksanakan, termasuk seberapa cepat pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dilakukan.
Dokumen awal yang diterbitkan presidensi COP31 pada 13 November juga masih memuat berbagai usulan yang saling bertentangan mengenai energi fosil, pendanaan iklim, dan tanggung jawab negara maju.
Dokumen tersebut belum menjadi kesepakatan bersama dan masih akan menjadi dasar pembahasan lanjutan pada pekan kedua.
Pendanaan Iklim Jadi Persoalan Terbesar
Di tengah perdebatan mengenai transisi energi, pendanaan kembali menjadi salah satu hambatan utama dalam negosiasi COP31.
Pada COP29 di Baku, Azerbaijan, negara-negara menyepakati target pendanaan iklim baru atau New Collective Quantified Goal (NCQG), dengan negara maju memimpin mobilisasi sedikitnya US$300 miliar per tahun bagi negara berkembang pada 2035. Selain itu, terdapat target meningkatkan total pendanaan iklim dari berbagai sumber menjadi sedikitnya US$1,3 triliun per tahun pada 2035.
Namun, persoalannya bukan hanya besarnya komitmen, melainkan siapa yang menyediakan dana dan bagaimana pendanaan tersebut dapat diakses.
Negara berkembang menginginkan pendanaan yang lebih pasti dan terjangkau. Sementara itu, sejumlah negara maju mendorong keterlibatan investasi swasta untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan iklim.
Mengutip The Hindu BusinessLine, Senin (16/11/2026), investor swasta cenderung tertarik pada proyek yang menawarkan keuntungan finansial, seperti pembangkit listrik. Sebaliknya, kebutuhan adaptasi seperti perlindungan banjir, sistem peringatan dini, dan pemulihan pascabencana tidak selalu menghasilkan keuntungan komersial.
Kondisi tersebut tercermin dalam data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sepanjang 2016-2024, pendanaan adaptasi iklim yang disediakan dan dimobilisasi negara maju bagi negara berkembang meningkat dari US$10,1 miliar menjadi US$34,7 miliar.
Namun, pada 2024, sekitar US$31,7 miliar atau 91% pendanaan tersebut berasal dari sumber publik bilateral dan multilateral. Sementara itu, kontribusi pendanaan swasta yang berhasil dimobilisasi hanya mencapai US$3 miliar atau sekitar 9%.
Kesenjangan tersebut terlihat di Nepal, yang diperkirakan membutuhkan US$4,7 miliar untuk pemulihan setelah bencana gletser pada 2026. Namun, alokasi sekitar US$20 juta melalui Loss and Damage Fund baru mencakup sebagian kecil kebutuhan tersebut.
Selain keterbatasan dana, rumitnya mekanisme penyaluran juga menjadi tantangan. Mengutip Reuters (13/11/2026), penyaluran pinjaman bank pembangunan multilateral mencapai rekor tertinggi pada 2025, menurut European Investment Bank (EIB). Namun, negara penerima masih mengeluhkan sulitnya akses pendanaan.
Merespons hal tersebut, sejumlah dana multilateral dalam COP31 menyatakan akan meningkatkan penggunaan hasil penilaian antarlembaga pada proyek pembiayaan bersama untuk mengurangi proses administrasi yang berulang.
Dari sisi swasta, Chief Sustainability Officer HSBC, Julian Wentzel, menekankan bahwa investor membutuhkan pasokan listrik yang andal, biaya yang dapat diprediksi, serta kepastian permintaan sebelum berinvestasi dalam transisi energi.
COP31 juga menghasilkan inisiatif 10by30 yang diluncurkan lembaga pembiayaan pembangunan Inggris, Norwegia, dan Kanada pada 13 November, dengan target memobilisasi investasi iklim sebesar US$10 miliar hingga 2030.
Namun, angka tersebut masih berupa target mobilisasi investasi, bukan dana yang seluruhnya telah dicairkan. Tantangan COP31 kini adalah memastikan komitmen pembiayaan benar-benar dapat mengalir kepada negara berkembang, termasuk untuk kebutuhan adaptasi yang tidak menawarkan keuntungan finansial langsung.
Bagaimana dengan Indonesia?
Bagi Indonesia, hasil negosiasi COP31 memiliki implikasi langsung terhadap kebutuhan investasi transisi energi dan pembangunan rendah karbon.
Melalui Second Nationally Determined Contribution (Second NDC), Indonesia menargetkan pencapaian emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
Namun, pelaksanaan komitmen tersebut membutuhkan investasi besar. Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan kebutuhan pendanaan Second NDC mencapai US$472,6 miliar selama periode 2031-2035, yang tidak dapat dipenuhi hanya melalui keuangan pemerintah.
Sejumlah langkah telah diumumkan Indonesia sepanjang COP31. PT PLN (Persero), misalnya, memperoleh komitmen pendanaan sebesar US$2,94 miliar dari enam mitra internasional, termasuk Bank Dunia, KfW, dan Asian Development Bank (ADB), untuk mendukung pengembangan energi bersih serta penguatan jaringan listrik.
Pemerintah juga menawarkan 30 proyek karbon strategis kepada investor global dan memperkuat kerja sama pasar karbon dengan Norwegia melalui mekanisme Pasal 6.2 Persetujuan Paris.
Meski demikian, berbagai komitmen tersebut mendapat sorotan dari kelompok masyarakat sipil terkait konsistensi kebijakan energi nasional.
Mengutip Mongabay Indonesia, Minggu (15/11/2026), Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengkritik rencana penggunaan batu bara berkalori rendah pada 16 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan konsumsi batu bara, memperbesar emisi karbon, serta memperpanjang masa operasional pembangkit berbasis energi fosil, sehingga dinilai bertentangan dengan semangat transisi energi yang dibahas dalam COP31.
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan mengingatkan agar COP31 tidak sekadar menjadi ajang deklarasi dan pencitraan keberlanjutan. Organisasi tersebut mendesak pemerintah menunjukkan langkah nyata dalam pengelolaan sumber daya alam, perlindungan ekosistem, serta pemenuhan hak masyarakat adat.
Perbedaan antara komitmen internasional dan tantangan implementasi di dalam negeri tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan aksi iklim Indonesia tidak cukup diukur dari besarnya pendanaan atau kerja sama yang diumumkan, tetapi juga dari realisasi proyek, konsistensi kebijakan, dan penurunan emisi yang dapat diverifikasi.
Memasuki pekan kedua, COP31 masih memiliki waktu untuk mempersempit perbedaan pandangan mengenai energi fosil, memperjelas mekanisme pendanaan iklim, dan memperkuat dukungan bagi negara berkembang.
Tanpa kemajuan nyata, konferensi iklim tahunan berisiko kembali menghasilkan berbagai janji baru yang implementasinya masih harus menunggu tahun-tahun berikutnya.
(slm/slm)