Pil Pahit Trump! Kasus Pengajuan Kebangkrutan di AS Tembus 620.000
Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah ambisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperkuat perekonomian dalam negeri lewat agenda America First, semakin banyak bisnis di Negeri Paman Sam yang justru mengajukan kebangkrutan.
Tak hanya perusahaan kecil, sejumlah nama besar dari sektor ritel, manufaktur, hingga media juga masuk dalam daftar. Ada yang tertekan beban utang, menghadapi kenaikan biaya operasional, hingga harus merombak bisnisnya agar tetap bertahan.
Data terbaru United States Courts menunjukkan pengajuan kebangkrutan bisnis AS mencapai 27.054 kasus dalam periode 12 bulan hingga September 2026. Jumlah tersebut naik 12,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 24.039 kasus.
Jika digabungkan dengan kebangkrutan individu atau kategori nonbisnis, jumlahnya jauh lebih besar lagi.
Sepanjang periode tersebut, total pengajuan kebangkrutan AS mencapai 621.111 kasus, meningkat 11,4% dari 557.376 kasus pada periode sebelumnya.
Jumlah tersebut melanjutkan tren kenaikan sejak 2022, ketika total pengajuan kebangkrutan AS masih sebanyak 383.810 kasus. Angkanya kemudian meningkat menjadi 433.658 kasus pada 2023 dan 504.112 kasus pada 2024, sebelum menembus 557.376 kasus pada 2025.
Artinya, dalam empat tahun terakhir, jumlah pengajuan kebangkrutan di AS telah meningkat sekitar 61,8%.
Meski terus meningkat, angka tersebut sebenarnya masih jauh di bawah level hampir 1,6 juta kasus pada periode 12 bulan yang berakhir September 2010.
Namun, kenaikan yang berlangsung sejak 2022 menunjukkan bahwa tekanan keuangan terhadap rumah tangga maupun dunia usaha AS belum sepenuhnya mereda.
Kebangkrutan Bisnis AS Naik Lebih dari Dua Kali Lipat
Jika melihat khusus dunia bisnis, kenaikannya bahkan lebih tajam.
Pengajuan kebangkrutan bisnis AS yang masih sebanyak 13.125 kasus pada periode hingga September 2022 meningkat menjadi 17.051 kasus pada 2023 dan 22.762 kasus pada 2024.
Jumlahnya terus bertambah menjadi 24.039 kasus pada 2025, sebelum mencapai 27.054 kasus pada 2026. Dengan demikian, pengajuan kebangkrutan bisnis telah melonjak sekitar 106,1% dibandingkan empat tahun lalu.
Kenaikan ini menunjukkan semakin banyak pelaku usaha yang menempuh proses hukum kebangkrutan. Namun, pengajuan tersebut tidak selalu berarti perusahaan langsung tutup. Sebagian menggunakannya untuk merestrukturisasi utang dan mempertahankan operasional.
Tekanan juga terlihat pada perusahaan besar. Data S&P Global Market Intelligence mencatat 372 pengajuan kebangkrutan perusahaan sepanjang semester I 2026, sedikit meningkat dari 371 kasus pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski kenaikannya tipis, jumlah tersebut menjadi yang tertinggi untuk semester pertama sejak 2010.
Industri hingga Ritel Ikut Tertekan
Dari berbagai sektor yang dipantau S&P Global, industrials mencatat pengajuan kebangkrutan terbanyak sepanjang Januari hingga Juni 2026 dengan 50 kasus.
Posisi berikutnya ditempati consumer discretionary atau sektor barang dan jasa konsumsi nonprimer sebanyak 35 kasus, disusul healthcare dengan 26 kasus.
Dari Saks Global hingga Getty Images, Perusahaan Besar Ikut Mengajukan Kebangkrutan
Di balik ribuan kasus tersebut, sejumlah perusahaan ternama AS juga masuk dalam daftar pengajuan kebangkrutan sepanjang 2026.
Salah satunya Saks Global, perusahaan ritel mewah yang sebelumnya menaungi Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, dan Bergdorf Goodman.
Perusahaan mengajukan perlindungan kebangkrutan pada Januari 2026 dengan utang pendanaan sekitar US$3,4 miliar. Beban utang setelah akuisisi Neiman Marcus pada 2024, perlambatan penjualan barang mewah, hingga persoalan pembayaran kepada pemasok ikut menekan keuangannya.
Saks Global akhirnya menjalani restrukturisasi dan keluar dari proses kebangkrutan pada Juni 2026 dengan nama baru, Exemplar Luxury Group. Melalui proses tersebut, perusahaan berhasil memangkas utangnya hampir 75%.
Dari sektor manufaktur, Trinseo juga mengajukan kebangkrutan pada Mei 2026. Produsen material khusus tersebut menjalani restrukturisasi yang dirancang untuk mengurangi utang sekitar US$ 2 miliar sekaligus memangkas beban bunga tahunan sekitar US$140 juta.
Sementara itu, perusahaan penyedia konten visual Getty Images mengajukan Chapter 11 pada 21 Oktober 2026. Langkah ini menjadi bagian dari restrukturisasi yang mencakup komitmen investasi ekuitas hingga US$533 juta dari keluarga Getty dan afiliasi Koch Equity Development.
Getty Images menyatakan kegiatan operasionalnya tetap berjalan selama proses restrukturisasi berlangsung.
Selain ketiga perusahaan tersebut, nama lain seperti Sleep Number dan West Marine juga masuk dalam deretan perusahaan yang mengajukan kebangkrutan pada 2026.
Daftar yang dihimpun Intellizence memperlihatkan pengajuan kebangkrutan terjadi di berbagai sektor, mulai dari ritel, manufaktur, layanan kesehatan, hingga transportasi. Namun, daftar tersebut bersifat selektif dan bukan keseluruhan kasus kebangkrutan perusahaan di AS.
Di Tengah America First, Tekanan Bisnis Belum Mereda
Meningkatnya pengajuan kebangkrutan terjadi ketika pemerintahan Trump menjalankan agenda America First untuk memperkuat industri dan produksi dalam negeri AS.
Namun, sejumlah kebijakan perdagangan juga membawa konsekuensi biaya bagi perusahaan Amerika, terutama yang masih bergantung pada bahan baku maupun barang impor.
Tarif impor dapat membuat biaya pengadaan meningkat. Persoalannya, tidak semua perusahaan bisa langsung meneruskan tambahan biaya tersebut kepada konsumen tanpa mempengaruhi penjualan.
Laporan Beige Book Federal Reserve pada Oktober 2026 turut mencatat bahwa tarif, biaya energi, dan pengiriman masih menjadi sumber tekanan bagi sejumlah pelaku usaha.
Di sisi lain, tingginya biaya pendanaan dan beban utang juga membuat sebagian perusahaan semakin sulit menjaga kondisi keuangannya.
Meski demikian, lonjakan kebangkrutan AS tidak bisa sepenuhnya dikaitkan dengan kebijakan Trump. Tren kenaikannya sudah berlangsung sejak 2022, sebelum Trump kembali menjabat pada Januari 2025.
Persoalan setiap perusahaan juga berbeda, mulai dari beban utang, persaingan, perubahan perilaku konsumen, hingga tekanan biaya operasional.
Dengan jumlah pengajuan kebangkrutan bisnis yang kini lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2022, data tersebut menunjukkan bahwa sebagian dunia usaha AS masih menghadapi tekanan keuangan, bahkan ketika pemerintah berupaya memperkuat industri domestik melalui agenda America First.
(mae/mae)