OJK Denda Pelaku Saham SHID, IMPC - KIOS Hingga Miliaran Rupiah
Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda miliaran rupiah kepada sejumlah pihak terkait kasus perdagangan saham sejumlah emiten, di antaranya PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID), PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC), dan PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS).
Merujuk pada publikasi hari ini, Sabtu (31/10/2026) dan berdasarkan dokumen rincian sanksi administratif OJK tahun 2026, Ferry Sudjono dikenai denda Rp2,35 miliar terkait perdagangan saham SHID pada periode 3 Januari hingga 14 Februari 2022. Sanksi tersebut tertuang dalam surat nomor S-4/PM.23/2026 tertanggal 12 Januari 2026.
Sementara itu, dalam kasus perdagangan saham IMPC pada periode Januari hingga April 2016, OJK menjatuhkan denda kepada tiga pihak. PT Dana Mitra Kencana dikenai denda Rp2,1 miliar, sedangkan Melani dan Upita Amalia masing-masing didenda Rp1,8 miliar. Ketiga sanksi tersebut tertuang dalam surat tertanggal 20 Februari 2026.
OJK juga menjatuhkan sanksi kepada empat individu dalam kasus perdagangan saham KIOS selama periode Januari 2021 hingga April 2022. Roby Tan, Trisno Wibowo, dan Jordy Liman masing-masing dikenai denda Rp1,4 miliar. Adapun Tan Heng Lok dijatuhi denda Rp1,7 miliar. Seluruh sanksi tersebut tertuang dalam surat tertanggal 27 Maret 2026.
Dalam kasus SHID, IMPC, dan KIOS, dokumen OJK mencantumkan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), sebagaimana diubah melalui Pasal 22 angka 34 dan angka 35 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK), sebagai ketentuan yang dilanggar.
Secara umum, Pasal 91 mengatur larangan tindakan yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan efek. Sementara itu, Pasal 92 berkaitan dengan transaksi yang bertujuan memengaruhi harga efek.
Rincian sanksi tersebut menunjukkan penegakan aturan terhadap aktivitas perdagangan saham di pasar modal. Namun, dokumen yang dirujuk tidak memerinci pola transaksi yang menjadi dasar pelanggaran maupun peran masing-masing pihak secara terperinci.