Negara-Negara Kaya Eropa Dikepung Krisis Utang, Siapa Paling Seram?
Jakarta,CNBC Indonesia - Sejumlah negara maju kini menghadapi persoalan utang yang semakin mengkhawatirkan, tidak terkecuali negara-negara Eropa. Utang yang membengkak, pengeluaran pemerintah yang terus bertambah, serta biaya pinjaman yang semakin mahal mulai menekan keuangan negara-negara tersebut.
Di antara negara-negara Eropa, Prancis menjadi salah satu yang paling dikhawatirkan.
Negara dengan perekonomian terbesar kedua di zona euro setelah Jerman itu kini menghadapi tekanan utang yang semakin berat, bahkan memunculkan kekhawatiran akan terulangnya krisis utang Eropa seperti yang pernah terjadi pada awal 2010-an.
Besarnya peran Prancis dalam perekonomian Eropa terlihat dari nilai produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.
Data Bank Dunia menunjukkan PDB Prancis mencapai sekitar US$3,37 triliun pada 2025, berada di bawah Jerman sebesar US$5,05 triliun dan Inggris sebesar US$4 triliun, tetapi masih melampaui Italia sebesar US$2,55 triliun.
Namun, besarnya ekonomi Prancis ternyata tidak membuat negara tersebut terbebas dari persoalan keuangan. Pemerintah justru semakin kesulitan mengendalikan utang yang terus meningkat.
Situasinya semakin panas ketika parlemen Prancis mulai membahas rancangan anggaran 2027 pada Selasa (13/10/2026). Saat pemerintah berusaha mengurangi pengeluaran, ribuan pelajar justru turun ke jalan menuntut perbaikan layanan pendidikan.
Prancis pun berada dalam posisi sulit. Pemerintah harus mengurangi pengeluaran untuk mengendalikan utang, tetapi masyarakat justru menuntut tambahan anggaran untuk pelayanan publik.
Lantas, apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan Prancis?
Persoalan keuangan Prancis sebenarnya sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Pemerintah Prancis terus mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang diterima, sementara berbagai upaya untuk mengurangi pengeluaran belum mampu memperbaiki kondisi keuangan negara secara signifikan.
Data Eurostat menunjukkan defisit anggaran Prancis mencapai 5,1% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025, jauh melampaui batas Uni Eropa sebesar 3%.
Bahkan, selama tiga tahun berturut-turut, defisit anggaran Prancis selalu berada di atas 5% PDB. Angkanya mencapai 5,4% pada 2023, meningkat menjadi 5,8% pada 2024, sebelum sedikit turun menjadi 5,1% pada 2025.
Besarnya pengeluaran yang tidak diimbangi pendapatan membuat pemerintah Prancis harus terus mencari tambahan dana melalui pinjaman. Akibatnya, utang Prancis semakin menumpuk dari tahun ke tahun.
Data lembaga statistik Prancis, INSEE, menunjukkan utang pemerintah mencapai €3,595 triliun pada akhir Juni 2026, atau setara 119% PDB. Jumlah tersebut bahkan bertambah €59,6 miliar hanya dalam tiga bulan.
Sebagai gambaran, sebelum pandemi Covid-19, rasio utang Prancis masih berada di bawah 100% PDB. Kini, jumlah utangnya sudah lebih besar daripada nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian Prancis dalam setahun.
Utang yang terus membengkak juga membuat pemerintah harus menyediakan anggaran lebih besar untuk membayar bunga.
Dalam rancangan anggaran 2027, pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai €91,2 miliar, meningkat dari €79,2 miliar pada 2026.
Beban tersebut berpotensi semakin berat karena investor mulai meminta premi lebih tinggi untuk membeli surat utang pemerintah Prancis.
Pada awal Oktober 2026, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun bahkan sempat menyentuh 4,92% atau mendekati level 5% dan sekaligus menjadi level tertinggi sejak 2002.
Kekhawatiran investor juga terlihat dari semakin lebarnya selisih imbal hasil obligasi Prancis dibandingkan obligasi Uni Eropa.
Dalam laporan The Focal Point yang dirilis pada 12 Oktober 2026, tim Economics and Industry Research BCA turut menyoroti kondisi tersebut.
"Selisih imbal hasil obligasi Prancis terhadap obligasi Uni Eropa melebar menjadi 81,9 basis poin (bps), dari 31,1 bps pada awal tahun," tulis BCA dalam laporannya.
Kenaikan tersebut menunjukkan investor kini meminta tambahan imbal hasil yang lebih besar untuk memegang surat utang Prancis. Kondisi ini semakin menyulitkan pemerintah yang masih membutuhkan pinjaman besar untuk membiayai pengeluarannya.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah juga harus menanggung pengeluaran besar untuk membayar pensiun, menyediakan layanan kesehatan, dan membiayai berbagai program bantuan sosial.
Besarnya beban pensiun bahkan terlihat dari anggaran pendidikan. Pembayaran pensiun pegawai negeri menyerap sekitar 32% anggaran Kementerian Pendidikan Prancis, atau setara €28,5 miliar.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Prancis juga masih lemah. Pemerintah memperkirakan perekonomian hanya tumbuh 0,5% pada 2026. Kondisi ini membuat penerimaan pajak sulit meningkat lebih cepat, padahal kebutuhan pengeluaran terus bertambah.
Pemerintah sebenarnya sudah berusaha memperbaiki keadaan. Perdana Menteri Sébastien Lecornu menyiapkan rencana perbaikan anggaran senilai €54 miliar pada 2027, termasuk melalui penghematan belanja dan perubahan kebijakan pajak.
Namun, upaya tersebut tidak berjalan mudah karena menghadapi penolakan dari berbagai kelompok politik dan masyarakat.
Situasinya semakin rumit menjelang pemilihan presiden pada 2027. Perbedaan pandangan mengenai pemangkasan anggaran dan kenaikan pajak membuat pemerintah kesulitan mencapai kesepakatan.
Penolakan masyarakat juga semakin terlihat. Pada Selasa (13/10/2026), lebih dari 161.000 orang turun ke jalan menuntut perbaikan layanan pendidikan, termasuk penambahan tenaga pengajar dan anggaran sekolah.
Pemerintah Prancis pun menghadapi pilihan sulit. Di satu sisi, pengeluaran harus dikurangi agar utang tidak terus bertambah. Namun, di sisi lain, masyarakat justru menuntut pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang untuk memperbaiki pelayanan publik.
Persoalan inilah yang membuat kondisi Prancis semakin dikhawatirkan.
Peraih Nobel Peringatkan Prancis Terlalu Besar untuk Diselamatkan
Persoalan Prancis bahkan mendapat perhatian ekonom peraih Nobel Ekonomi 2008, Paul Krugman.
Dalam tulisannya pada 8 Oktober 2026 berjudul What's the Matter With France?, Krugman mempertanyakan apakah Prancis kini telah berubah dari too big to fail menjadi too big to save.
Maksudnya, ekonomi Prancis terlalu besar untuk dibiarkan mengalami krisis, tetapi biaya untuk menyelamatkannya juga bisa terlalu mahal.
Kekhawatiran tersebut semakin besar karena Prancis menggunakan euro, sehingga tidak bisa secara sepihak mencetak mata uang untuk membayar utangnya.
Jika investor semakin kehilangan kepercayaan, biaya pinjaman Prancis dapat melonjak dan membuat utangnya semakin sulit dikendalikan.
Krugman mempertanyakan apakah Bank Sentral Eropa (ECB) dan negara-negara Eropa lainnya sanggup menyelamatkan Prancis apabila krisis benar-benar terjadi.
Meski demikian, peringatan tersebut bukan berarti Prancis sudah bangkrut atau pasti mengalami gagal bayar utang.
Negara-Negara Eropa Lainnya Juga Mengalami Hal Serupa
Persoalan keuangan pemerintah ternyata tidak hanya dialami Prancis.
Sejumlah negara Eropa lainnya juga menghadapi defisit anggaran, utang besar, serta pembayaran bunga yang semakin membebani pengeluaran negara.
Data Eurostat menunjukkan rata-rata defisit anggaran di kawasan eropa mencapai 2,9% PDB pada 2025.
Namun, beberapa negara mencatat defisit jauh lebih besar.
Belgia bahkan mencatat defisit lebih besar daripada Prancis, mencapai 5,2% PDB pada 2025.
Persoalan tersebut turut memicu penolakan masyarakat. Pada Senin (12/10/2026), sejumlah layanan publik Belgia terganggu akibat aksi mogok nasional menentang rencana penghematan pemerintah.
Sebaliknya, Italia berhasil memangkas defisit dari 7,1% PDB pada 2023 menjadi 3,1% pada 2025. Spanyol juga menunjukkan perbaikan.
Namun, defisit bukan satu-satunya masalah. Utang pemerintah sejumlah negara Eropa juga sudah melampaui ukuran perekonomian mereka.
Yunani dan Italia ternyata memiliki rasio utang lebih tinggi daripada Prancis.
Namun, kondisi keduanya berbeda. Yunani mulai berhasil menurunkan rasio utangnya, sementara Italia masih menghadapi beban bunga yang besar.
Jerman juga perlu diperhatikan. Meski rasio utangnya jauh lebih rendah, pemerintah memperkirakan angka tersebut meningkat menjadi 78,25% PDB pada 2030 seiring tambahan belanja infrastruktur dan pertahanan.
Sementara itu, Inggris mencatat utang neto sektor publik sebesar £2,99 triliun atau 93,8% PDB pada Agustus 2026.
Pembayaran Bunga Utang Menguras Anggaran
Persoalan lain yang semakin mengkhawatirkan adalah besarnya uang yang harus disediakan pemerintah setiap tahun untuk membayar bunga utang.
Italia menjadi negara dengan beban bunga terbesar di antara lima negara tersebut.
Sederhananya, dari setiap €100 yang dibelanjakan pemerintah Italia, sekitar €7,5 habis hanya untuk membayar bunga utang.
Inggris juga menghadapi tekanan serupa. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun sempat mencapai 5,527% pada 8 Oktober 2026, tertinggi sejak 2007.
Beban tersebut semakin berat ketika pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk pensiun, kesehatan, pertahanan, dan kebutuhan masyarakat lainnya.
IMF pada Rabu (14/10/2026) bahkan memperingatkan bahwa utang pemerintah global semakin mendekati 100% PDB.
Meski demikian, besarnya utang tidak otomatis membuat suatu negara bangkrut.
Kemampuan pemerintah mengendalikan pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan menjaga kepercayaan investor menjadi faktor penting.
Prancis kini menjadi pusat kekhawatiran karena persoalan utang yang besar bertemu dengan tekanan politik dan kenaikan biaya pinjaman. Jika terus memburuk, masalah tersebut berpotensi mengguncang pasar keuangan Eropa dan merembet ke negara lainnya.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)