Timur Tengah Membara, Perang Teluk Jilid IV di Ambang Mata?
Jakarta, CNBC Indonesia - Perang di Timur Tengah semakin meluas. Arab Saudi kini menghadapi serangan rudal dan drone kelompok Houthi dari Yaman, ketika perang Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran belum juga mereda.
Pada Sabtu (10/10/2026), serangan Houthi menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Operasional bandara terpaksa dihentikan, sementara serangan terhadap fasilitas penting lainnya meningkatkan kekhawatiran mengenai keamanan Arab Saudi.
Pertempuran juga berlangsung di daratan Yaman. Pasukan pemerintah yang didukung Arab Saudi berusaha merebut kembali wilayah sekitar Selat Bab el-Mandeb dari Houthi.
Selat tersebut merupakan jalur perdagangan penting yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Posisinya semakin strategis ketika pelayaran melalui Selat Hormuz juga terganggu akibat perang Iran.
 Api berkobar pada sebuah kendaraan di lokasi yang disebut sebagai Kegubernuran Marib, Yaman, setelah peristiwa yang menurut media militer Houthi merupakan serangan terhadap kendaraan lapis baja pasukan pemerintah; gambar ini diambil dari cuplikan video yang dirilis pada 12 Oktober 2026. (Houthi Military Media/Handout via REUTERS) Foto: Api berkobar pada sebuah kendaraan di lokasi yang disebut sebagai Kegubernuran Marib, Yaman, setelah peristiwa yang menurut media militer Houthi merupakan serangan terhadap kendaraan lapis baja pasukan pemerintah; gambar ini diambil dari cuplikan video yang dirilis pada 12 Oktober 2026. (via REUTERS/HOUTHI MILITARY MEDIA) |
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah perang Arab Saudi-Houthi bisa berkembang menjadi perang regional yang jauh lebih besar, bahkan menyerupai Perang Teluk atau Gulf War pada 1990-1991?
Sejarah "Gulf War"
Istilah Gulf War atau Perang Teluk paling umum merujuk pada perang 1990-1991, ketika Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein menyerbu Kuwait dan akhirnya berhadapan dengan koalisi internasional pimpinan AS.
Namun, cerita perang tersebut bermula dari persoalan ekonomi Irak setelah delapan tahun berperang melawan Iran pada 1980-1988.
Perang panjang itu membuat Irak menanggung utang besar, termasuk kepada Kuwait dan Arab Saudi. Padahal, pemerintah Saddam Hussein membutuhkan banyak uang untuk membangun kembali negaranya.
Saddam meminta sejumlah utang tersebut dihapus. Ia juga menuduh Kuwait memproduksi minyak terlalu banyak hingga harga minyak dunia turun, sehingga pendapatan Irak semakin berkurang.
Perselisihan semakin panas setelah Irak menuduh Kuwait mengambil minyak dari ladang di wilayah perbatasan yang disengketakan kedua negara.
Ketegangan akhirnya berubah menjadi perang pada 2 Agustus 1990, ketika sekitar 100.000 tentara Irak menyerbu Kuwait dan berhasil menguasai negara tersebut dalam waktu singkat.
Invasi itu memicu kekhawatiran bahwa Saddam akan melanjutkan serangannya ke Arab Saudi, salah satu produsen minyak terbesar dunia.
AS kemudian mengerahkan pasukan dan membentuk koalisi internasional bersama sejumlah negara, termasuk Inggris, Prancis, Arab Saudi, dan Mesir.
Setelah sekitar lima pekan serangan udara, operasi darat koalisi hanya berlangsung sekitar 100 jam.
Irak mengalami kekalahan besar, tetapi Saddam Hussein tetap berkuasa hingga akhirnya digulingkan setelah invasi AS ke Irak pada 2003.
Dampak perang juga terasa pada pasar energi dunia. Harga minyak melonjak karena pasokan dari Irak dan Kuwait terganggu.
Ketika mundur, pasukan Irak bahkan membakar ratusan sumur minyak Kuwait dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana perang di kawasan Teluk dapat mengguncang pasokan energi dan perekonomian global.
Bisakah Perang Saudi-Houthi Berujung Invasi Darat Besar?
Kembali ke Oktober 2026, konflik Arab Saudi dan Houthi sebenarnya bukan sesuatu yang baru.
Arab Saudi telah memimpin intervensi militer di Yaman sejak 2015. Gencatan senjata pada 2022 sempat meredakan pertempuran, tetapi tidak menyelesaikan konflik.
Kini, perebutan Selat Bab el-Mandeb kembali mempertemukan kedua pihak.
Menariknya, sejumlah lembaga riset internasional bahkan sudah menggunakan istilah Gulf War untuk menggambarkan perang regional yang berlangsung sepanjang 2026.
Eleonora Ardemagni, peneliti senior Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), dalam analisis pada 30 Maret 2026 menyebut keterlibatan Houthi sebagai perluasan perang di kawasan Teluk.
Menurut Ardemagni, Houthi menggunakan serangan militer untuk mendukung Iran sekaligus meningkatkan tekanan terhadap Arab Saudi. Namun, kelompok tersebut juga berusaha menghindari perang besar yang bisa mengancam kekuasaannya di Yaman.
Pandangan serupa muncul dari International Crisis Group (ICG). Dalam laporan 18 September 2026, ICG memperingatkan bahwa kemajuan Houthi di pesisir Yaman telah membuka medan pertempuran baru dalam perang Timur Tengah dan berisiko menyeret lebih banyak negara.
Lantas, apakah Arab Saudi akan melancarkan invasi darat besar-besaran?
Terdapat dua pilihan operasi militer yang tengah dipertimbangkan oleh Arab Saudi bila dilansir dari Reuters.
Pilihan pertama berupa operasi terbatas untuk merebut wilayah pesisir sekitar Bab el-Mandeb. Sementara pilihan kedua berupa serangan lebih luas di sejumlah wilayah Yaman, termasuk Taiz, Marib, Al-Bayda, dan Al-Jawf.
 Lalu lintas kapal minyak di Selat Bab el-Mandeb. Foto: CNBC |
Dalam skenario operasi besar, lebih dari 100.000 personel pasukan Yaman berpotensi dikerahkan.
Namun, pasukan tersebut terutama berasal dari kelompok militer Yaman yang didukung Arab Saudi, bukan tentara reguler Saudi.
Michael Ratney, mantan Duta Besar AS untuk Arab Saudi, memperkirakan Riyadh akan lebih memilih operasi terbatas.
"Idealnya, operasi itu relatif terbatas untuk merebut kembali wilayah pesisir dan memulihkan lalu lintas pelayaran," ujar Ratney dikutip dari Reuters.
Â
Penilaian tersebut sejalan dengan analisis ICG bahwa Arab Saudi tidak ingin mengulangi operasi militer besar seperti pada 2015 yang membutuhkan biaya sangat mahal.
Saudi dinilai lebih memilih mendukung pasukan Yaman di darat sambil memberikan bantuan serangan udara.
Apalagi, pertempuran di Yaman bukan perkara mudah. Farea al-Muslimi, peneliti Chatham House, menjelaskan bahwa Houthi telah menggunakan masa relatif tenang setelah 2022 untuk memperkuat pasukan serta mengembangkan kemampuan rudal dan drone.
Sebaliknya, kelompok-kelompok bersenjata anti-Houthi masih menghadapi persoalan koordinasi dan perbedaan kepentingan politik.
Risiko perang meluas juga datang dari kemungkinan keterlibatan negara lain.
Amerika Serikat telah memberikan dukungan intelijen kepada Arab Saudi. Sementara itu, negara-negara seperti Turki dan Pakistan memberikan bantuan pertahanan.
Namun, keterlibatan militer langsung dalam operasi darat masih terbatas.
Di sisi lain, Arab Saudi juga punya alasan ekonomi untuk tidak memperpanjang perang.
Analisis Reuters Breakingviews pada 12 Oktober menilai serangan terhadap Riyadh dapat mengganggu kepercayaan investor dan mengancam program diversifikasi ekonomi Vision 2030.
Karena itu, Riyadh menghadapi pilihan sulit antara meningkatkan serangan untuk menekan Houthi atau membatasi operasi agar tidak kembali terjebak dalam perang berkepanjangan.
Lantas, apakah Perang Teluk baru benar-benar akan terjadi?
Sejarah Perang Teluk sendiri sudah berlangsung berjilid-jilid.
1. Perang Iran-Irak (1980-1988)
22 September 1980 - 20 Agustus 1988
Irak di bawah Saddam Hussein berperang melawan Iran. Konflik ini terkadang disebut bagian dari sejarah konflik Teluk, tetapi biasanya tidak dihitung sebagai Perang Teluk pertama.
2. Perang Teluk I (1990-1991)
Agustus 1990 - Februari 1991
Irak menginvasi Kuwait. Koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat kemudian melancarkan operasi militer untuk membebaskan Kuwait.
3. Perang Irak (2003)
Amerika Serikat dan sekutunya menginvasi Irak untuk menggulingkan Saddam Hussein. Konflik ini sering disebut Perang Teluk II dalam sebagian literatur, meskipun istilah yang lebih umum adalah Perang Irak.
Konflik Saudi-Houthi memang berpotensi berkembang menjadi perang regional yang lebih besar, terutama jika operasi darat diperluas dan semakin banyak negara terlibat langsung.
Namun, kondisinya masih berbeda dengan Perang Teluk 1991 yang bermula dari invasi Irak terhadap Kuwait.
ICG juga mengingatkan bahwa perang yang semakin luas bukan satu-satunya kemungkinan. Jalur diplomasi, termasuk mediasi Oman, masih dapat digunakan untuk menekan eskalasi yang lebih lanjut.
Untuk saat ini, risiko terbesar adalah perang Yaman semakin meluas dan menyeret negara lain, bukan kepastian munculnya Perang Teluk baru seperti pada 1991.
Perkembangan yang paling perlu diperhatikan adalah apakah Arab Saudi akhirnya mengirim pasukan darat dalam jumlah besar dan apakah negara-negara lain ikut bertempur secara langsung.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)