Perang Trump vs Bos Fed Memanas, Pilih Lawan Inflasi atau Gedung Putih
Jakarta, CNBC Indonesia -Â Ketua bank sentral Amerika Serikat (AS) Kevin Warsh, akan menghadapi salah satu keputusan terbesar sejak menduduki kursi tertinggi Federal Reserve (The Fed).
Dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada 15-16 September 2026, Warsh harus memilih antara mempertahankan suku bunga atau mulai melakukan pengetatan dengan menaikannya.
Keputusan tersebut bukan sekadar menentukan apakah suku bunga akan naik dan berapa poin kenaikannya. Tetapi lebih akan mmenguji keseriusan Warsh dalam menghadapi inflasi yang belum kembali ke sasaran The Fed.
Pasar juga menunggu ketegasan Warsh dalam menghadapi tekanan dari Presiden AS Donald Trump yang terus meminta suku bunga diturunkan.
Seperti dilansir dari The Economist, kondisi ekonomi AS saat ini sebenarnya memberikan alasan yang cukup kuat bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga.
Inflasi masih bertahan di atas sasaran The Fed sebesar 2%. Ekonomi juga terus tumbuh, tingkat pengangguran rendah, dan penciptaan lapangan kerja kembali meningkat. Pada saat yang sama, kredit masih mengalir dan pasar saham bergerak di level tinggi.
Dengan kondisi tersebut, risiko ekonomi AS kembali terlalu panas dinilai lebih besar dibandingkan ancaman perlambatan ekonomi.
FOMC September ini akan menjadi kali ketiga Kevin Warsh memimpin pertemuan sejak menjabat sebagai Ketua The Fed. Sebelumnya, Warsh memimpin rapat pada Juni dan Juli 2026.
Sepanjang 2026, The Fed belum sekalipun mengubah suku bunga acuannya. Dalam pertemuan terakhir pada 28-29 Juli 2026, suku bunga kembali dipertahankan di kisaran 3,50%-3,75%.
Namun, keputusan tersebut tidak diambil secara bulat. Tiga dari 12 anggota FOMC memilih menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin.
Inflasi Belum Benar-benar Jinak
Data Biro Statistik AS menunjukkan indeks harga konsumen atau Consumer Price Index (CPI) naik 0,4% secara bulanan pada Agustus 2026. Kenaikannya lebih tinggi dibandingkan Juli yang hanya sebesar 0,1%.
Secara tahunan, inflasi AS tercatat sebesar 3,4%. Angka tersebut tidak berubah dibandingkan Juli, tetapi masih jauh berada di atas target inflasi The Fed sebesar 2%.
Kenaikan harga energi menjadi pendorong utama. Harga bensin melonjak 3,9% secara bulanan dan menyumbang lebih dari sepertiga kenaikan CPI selama Agustus. Secara tahunan, harga bensin bahkan telah naik 27,4%, sementara keseluruhan kelompok energi melonjak 16,3%.
Lonjakan harga energi tidak berhenti di pompa bensin. Biaya bahan bakar yang lebih tinggi ikut mengerek ongkos pengiriman barang, tiket pesawat, hingga biaya perjalanan.
Tekanan harga juga terlihat ketika komponen pangan dan energi dikeluarkan dari perhitungan. Inflasi inti naik 0,3% secara bulanan, menjadi kenaikan terbesar sejak April 2026.
Secara tahunan, inflasi inti memang melandai dari 2,5% menjadi 2,4%. Namun, angka tersebut masih melampaui sasaran The Fed dan kenaikan bulanannya menunjukkan tekanan harga dasar belum benar-benar hilang.
Data tersebut membuat pelaku pasar semakin yakin bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga. Peluang kenaikan sebesar 25 basis poin sempat melonjak menjadi 91%, sebelum kembali bergerak ke sekitar 87%. Sehari sebelum data CPI keluar, peluangnya masih sebesar 72%.
Inflasi memang masih dapat melandai dengan sendirinya jika kenaikan harga akibat perang dengan Iran dan tarif impor hanya berlangsung sementara. Pertumbuhan upah juga telah melambat.
Namun, The Economist juga menilai bahwa The Fed tidak dapat begitu saja mengandalkan kemungkinan tersebut.
Inflasi AS telah bertahan di atas target selama sekitar lima tahun. Setelah pengalaman panjang tersebut, terlalu cepat menganggap tekanan harga telah berakhir justru dapat menjadi kesalahan.
Inflasi bukan satu-satunya alasan untuk menaikkan suku bunga. Perekonomian AS juga belum menunjukkan kondisi yang membutuhkan bantuan dari biaya pinjaman yang lebih rendah.
Tingkat pengangguran berada di posisi 4,1%, sementara jumlah lowongan pekerjaan mulai meningkat. Penambahan tenaga kerja pada Agustus juga jauh lebih kuat dibandingkan perkiraan.
Ledakan investasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sejauh ini juga belum memicu gelombang pemutusan hubungan kerja seperti yang sebelumnya dikhawatirkan. Pembangunan pusat data serta belanja perangkat keras dan perangkat lunak justru ikut menciptakan pekerjaan dan mendorong investasi.
Kondisi pasar keuangan juga menunjukkan uang masih beredar dengan cukup longgar. Penyaluran kredit terus berjalan dan pasar saham masih bergairah.
Pasar obligasi memang mengalami tekanan. Namun, salah satu penyebabnya adalah investor mulai memperkirakan suku bunga harus bertahan tinggi atau kembali dinaikkan untuk meredam inflasi. Ketika perkiraan suku bunga naik, harga obligasi biasanya turun dan imbal hasilnya meningkat.
Dengan inflasi yang masih tinggi serta pasar tenaga kerja yang kuat, sejumlah acuan kebijakan moneter konvensional akan menempatkan suku bunga AS lebih tinggi dibandingkan posisinya sekarang.
Tekanan Trump Membuat Keputusan Semakin Rumit
Trump berulang kali meminta The Fed menurunkan suku bunga. Bahkan, ia mengancam menghentikan perdagangan dengan negara-negara yang menyebabkan AS mengalami defisit perdagangan.
"Turunkan suku bunga atau saya akan menghentikan perdagangan dengan negara-negara yang membuat kami mengalami defisit," tulis Trump melalui Truth Social pada Jumat (4/9/2026), dikutip dari Reuters.
Trump kembali menegaskan keinginannya menjelang pertemuan The Fed. Ketika berbicara kepada wartawan di Irlandia pada Minggu (13/9/2026), ia mengatakan suku bunga AS seharusnya menjadi yang paling rendah di dunia, terlepas dari data inflasi ataupun kondisi ekonomi.
"Amerika Serikat seharusnya membayar suku bunga paling rendah di dunia," ujar Trump.
Tekanan tersebut menempatkan Warsh dalam posisi sulit. Jika The Fed mempertahankan suku bunga ketika inflasi masih tinggi, keputusan itu dapat menimbulkan kesan bahwa bank sentral mengikuti keinginan Gedung Putih.
Persoalannya tidak berhenti pada komentar Trump. Pada pertengahan Agustus, Menteri Keuangan AS Scott Bessent melakukan pembelian kembali obligasi pemerintah AS dalam jumlah besar.
Langkah tersebut sempat menurunkan imbal hasil obligasi jangka panjang.
Pembelian kembali itu dapat dilihat sebagai upaya memanfaatkan harga obligasi yang sedang murah. Namun, langkah tersebut juga dapat dipandang sebagai pelonggaran kondisi keuangan melalui jalur pemerintah, tanpa melibatkan bank sentral.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)