Negara Tetangga RI Jadi Produsen Opium Terbesar Dunia
Jakarta, CNBC Indonesia - Myanmar kembali menyandang status sebagai produsen opium ilegal terbesar di dunia. Konflik berkepanjangan, kemiskinan dan melemahnya kendali pemerintah membuat ladang tanaman poppy semakin luas.
Komoditas yang dijuluki "emas hitam" tersebut kini menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat di daerah terpencil. Di sisi lain, perdagangan opium ikut menghidupi jaringan kriminal dan kelompok bersenjata di negara yang dilanda perang saudara itu.
Mengutip The Economist, produksi opium Myanmar kembali berkembang pesat setelah selama bertahun-tahun negara tersebut berada di bawah bayang-bayang Afghanistan.
Ladang Poppy Capai Rekor Satu Dekade
Berdasarkan Myanmar Opium Survey 2025 yang dirilis Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC), luas lahan tanaman poppy di Myanmar mencapai sekitar 53.100 hektare.
Angka tersebut meningkat 17% dibandingkan 45.200 hektare pada 2024, sekaligus menjadi yang tertinggi sejak 2015.
Meskipun luas perkebunan melonjak, produksi opium hanya meningkat sekitar 1%. Penyebabnya adalah produktivitas rata-rata lahan yang turun 13% akibat konflik dan memburuknya kondisi pertanian.
Namun, produksi sekitar 1.010 ton tetap mengukuhkan Myanmar sebagai sumber utama opium ilegal dunia. Penanaman terkonsentrasi di wilayah timur, terutama Negara Bagian Shan dan Kachin.
Aktivitas serupa juga mulai ditemukan di wilayah baru seperti Sagaing, menunjukkan bahwa bisnis opium mulai menyebar melampaui pusat produksi tradisional.
Harga Naik Lebih dari Dua Kali Lipat
Kenaikan harga membuat tanaman poppy semakin menarik bagi petani. Harga opium segar mencapai sekitar US$329 per kilogram, lebih dari dua kali lipat dibandingkan US$145 pada 2019.
Nilai keseluruhan ekonomi opium Myanmar diperkirakan berada di kisaran US$641 juta hingga US$1,05 miliar. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 0,9% sampai 1,4% produk domestik bruto Myanmar pada 2024.
Bagi petani di daerah terpencil, poppy menawarkan sejumlah keuntungan. Tanaman itu memberikan pendapatan lebih tinggi, mudah dibawa dan memiliki pembeli yang siap menampung hasil panen.
Sebaliknya, pemasaran tanaman legal kerap terhambat jalan yang rusak, kenaikan biaya transportasi dan pertempuran antarkelompok bersenjata.
Kudeta Militer Jadi Titik Balik
Budidaya opium mulai meningkat setelah militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.
Kudeta tersebut kemudian berkembang menjadi perang saudara yang melibatkan militer, kelompok perlawanan dan sejumlah organisasi bersenjata etnik. Konflik menghancurkan kegiatan ekonomi serta membuat pengawasan pemerintah di kawasan perbatasan semakin lemah.
Ketidakstabilan itu memberikan ruang bagi produksi dan perdagangan narkotika. Sebagian masyarakat juga beralih menanam poppy karena kehilangan pekerjaan dan tidak mempunyai sumber pendapatan lain.
Pertumbuhan ekonomi opium dengan demikian bukan hanya didorong tingginya permintaan. Kondisi tersebut juga menggambarkan dalamnya krisis ekonomi dan kemanusiaan di Myanmar.
Myanmar Geser Afghanistan
Petani opium di Afghanistan Foto: REUTERS/Stringer |
Posisi Myanmar sebagai produsen terbesar tidak terlepas dari kebijakan Taliban di Afghanistan. Setelah kembali berkuasa, Taliban melarang penanaman poppy dan membuat produksi opium negara itu jatuh tajam.
Pada 2025, luas tanaman poppy di Afghanistan diperkirakan hanya sekitar 10.200 hektare, jauh di bawah Myanmar. Produksi opiumnya turun menjadi kurang lebih 296 ton.
Penurunan pasokan Afghanistan menggeser pusat produksi global menuju Asia Tenggara. Myanmar resmi melampaui Afghanistan sebagai produsen terbesar sejak 2023 dan memperkuat kembali posisi kawasan Segitiga Emas dalam perdagangan narkotika internasional.
Ancaman Menyebar ke Seluruh Asia
Opium merupakan bahan baku untuk memproduksi morfin dan heroin. Karena itu, peningkatan produksi Myanmar berpotensi memperbesar pasokan heroin ke negara-negara Asia dan pasar internasional.
Myanmar juga dikenal sebagai salah satu pusat utama produksi narkotika sintetis, khususnya metamfetamin. Produk tersebut didistribusikan melalui jalur darat, laut dan udara menuju berbagai negara di Asia-Pasifik.
Upaya pemberantasan menghadapi tantangan besar karena pusat produksi banyak berada di kawasan pegunungan dan perbatasan yang hanya sedikit dikendalikan pemerintah pusat.
Beberapa wilayah bahkan berada di bawah kekuasaan kelompok bersenjata yang diduga memanfaatkan perdagangan narkotika untuk memperoleh pemasukan.
Selama perang dan kemiskinan belum berakhir, pembasmian tanaman saja kemungkinan tidak akan menyelesaikan persoalan. Bagi banyak petani Myanmar, "emas hitam" bukan sekadar bisnis ilegal, melainkan pilihan terakhir untuk bertahan hidup.
-
Sanggahan: Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(gls/gls)