Jakarta, CNBC Indonesia - Gejolak energi global mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun ketika harga minyak melonjak, jalur distribusi terganggu, atau pasokan energi tersendat, dampaknya bisa langsung masuk ke dompet masyarakat.
Gejolak energi yang dipicu perang Iran sejak akhir Februari 2026 telah membuat banyak negara cemas. Pasalnya, dunia dihadapkan pada salah satu guncangan energi terbesar dalam sejarah modern, dengan gangguan pasokan yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya.
Konflik Iran dan terganggunya jalur pelayaran di Selat Hormuz menjadi pemicu utama, menghantam salah satu urat nadi perdagangan energi dunia. Badan Energi Internasional (IEA) bahkan menyebut gangguan tersebut sebagai gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global sekaligus salah satu tantangan keamanan energi paling serius yang pernah dihadapi dunia.
Banyak negara kemudian memilih untuk menaikkan harga BBM. Akibatnya, ongkos transportasi meningkat, biaya produksi industri membengkak, hingga harga berbagai kebutuhan ikut terdorong.
Lalu, mengapa masyarakat Indonesia relatif tidak terlalu merasakan dampak gejolak energi global?
Jawabannya bukan karena Indonesia sepenuhnya kebal terhadap krisis energi. Di tengah krisis energi yang menghantam dunia karena perang Iran, Indonesia membangun sejumlah bantalan untuk memastikan BBM tersedia tanpa harus mengorbankan ongkos masyarakat yang besar.
Temuan JPMorgan menjadi penguat atas kondisi tersebut. Dalam laporan Pandora's Bog: The Global Energy Shock of 2026, Indonesia masuk jajaran negara yang relatif paling terlindungi dari guncangan harga minyak dan gas global.
Dalam ukuran total protection factor, Indonesia berada di peringkat kedua, hanya di bawah Afrika Selatan. Jika memperhitungkan kombinasi rendahnya ketergantungan impor minyak dan gas serta tingginya perlindungan energi domestik, Indonesia berada di peringkat ketiga.
 Total faktor perlindungan: porsi energi final berguna yang lebih sedikit terekspos terhadap guncangan global harga minyak dan gas. Foto: JP Morgan
|
Namun, yang lebih penting bagi masyarakat bukanlah peringkat tersebut tetapi dampak yang kemudian dirasakan masyarakat.
Pemerintah juga dibekali instrumen intervensi untuk meredam dampak lonjakan energi global, dalam bentuk subsidi BBMÂ dan listrik hingga kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) batu bara. Dengan mekanisme ini, gejolak harga global tidak langsung diteruskan ke masyarakat.
1. Sumber Energi RI dari Batu Bara
Salah satu bantalan terbesar Indonesia adalah sumber energi domestik.
Dalam bauran energi primer, batu bara masih mendominasi sebesar 40,37%, disusul minyak bumi 28,82%, gas alam 16,17%, dan Energi baru terbarukan (EBT) 14,65%.
Indonesia adala salah satu produsen terbesar batu bara thermal yang dipakai sebagai sumber energi.
Indonesia bahkan menjadi eksportir terbesar batu bara thermal dunia. Indonesia memproduksi batu bara 790 juta ton pada 2025 dan memiliki cadangan yang panjang.
Bagi masyarakat, artinya sederhana. Ketika harga minyak dan gas dunia melonjak, sektor kelistrikan Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada energi impor.
Batu bara menyumbang energi primer sekitar 40,37% atau yang terbesar. Indonesia juga menerapkan domestic market obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan menyetor 25% penjualan batu bara mereka ke PT Produksi Listrik Negara (PLN) untuk menjaga pasokan.
Listrik yang stabil bukan hanya soal lampu rumah tetap menyala.
Listrik menopang pabrik, pusat data, jaringan telekomunikasi, rumah sakit, sekolah, perbankan hingga layanan pemerintahan digital.
Karena itu, ketahanan energi pada akhirnya juga menjadi ketahanan aktivitas ekonomi dan layanan publik.
Untuk memitigasi dampak perang Iran, pemerintah juga belum menaikkan tarif listrik tahun ini. Kebijakan ini tentu saja mengurangi beban masyarakat.
Sebagai perbandingan, Singapura mengalami kenaikan tarif listrik rumah tangga 17% pada Juli-September 2026 menjadi 31,91 sen Singapura/kWh sebelum GST, setelah sebelumnya naik 2,1% pada April-Juni, akibat melonjaknya harga gas alam di tengah konflik Timur Tengah, sementara sekitar 95% listrik Singapura masih bergantung pada gas alam impor.
2. Tidak Serta Menaikkan Harga BBM
Salah satu peredam utama adalah keputusan pemerintah untuk tidak langsung menaikkan harga BBM subsidi ketika harga minyak dunia melonjak.
Ketika banyak negara langsung menaikkan harga BBM besar-besaran setelah perang, pemerintah hanya menaikkan harga BBM non-subsidi sebagian.
Data GlobalPetrolPrices yang memantau harga bahan bakar di 170 negara dan wilayah menunjukkan 143 negara sudah mengerek kenaikan harga BBM. Lonjakan paling tinggi tercatat di Bhutan yakni 56%.
Merujuk data GlobalPetrolPrices menunjukkan harga bensin Bhutan atau Burma naik dari US$0,667/liter pada 23 Februari 2026 menjadi US$1,041/liter pada 24 Agustus 2026. Artinya naik sekitar 56%
Di bawah Bhutan ada Kuba, Myanmar dan Uni Emirat Arab (UEA) 50%. Lonjakan harga di Bhutan dan Myanmar menunjukkan betapa besarnya dampak perang Iran terhadap harga BBM kawasan ASEAN.
Pemerintah menggunakan APBN sebagai shock absorber sehingga kenaikan harga minyak global tidak langsung diteruskan kepada konsumen.
Hingga kini pemerintah belum menaikkan harga BBM subsidi, termasuk Pertalite dan solar.
Kebijakan ini penting karena lonjakan harga BBM dapat dengan cepat merembet ke biaya transportasi, logistik, pangan hingga inflasi.
Pemerintah hanya menaikkan harga BBM non-subsidi seperti Dexlatite hingga Pertamax. Harga BBM Indonesia juga termasuk yang paling murah di ASEAN.
3. Mencari Sumber Minyak dari Negara Lain
Indonesia juga tidak tinggal diam menghadapi risiko gangguan pasokan dari Timur Tengah.
Pemerintah dan Pertamina berupaya mendiversifikasi sumber impor minyak mentah, termasuk mencari pasokan dari Amerika Serikat dan wilayah lain di luar Timur Tengah.
Produksi minyak Indonesia hanya sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Kesenjangan tersebut membuat impor tetap menjadi kebutuhan.
Indonesia menggantungkan 62% pasokan BBM Indonesia 62%-nya ke Singapura, kemudian 35% Malaysia dan 3% adalah yang lainnya.
 Negara asal impor minyak RI Foto: Economist
|
Untuk impor minyak mentah 16%-nya berasal dari Saudi Arabia dan negara Afrika seperti Nigeria, Angola, Gabon dan lainnya serta Kazakhstan.
Pasca perang Iran, Indonesia mulai mendiversifikasi sumber impor minyak mentah dengan mengalihkan sebagian pasokan dari Timur Tengah ke Amerika Serikat, mengamankan pasokan dari Rusia hingga 150 juta barel, serta mencari tambahan pasokan dari Afrika seperti Angola dan Brasil untuk mengurangi ketergantungan pada jalur Selat Hormuz.
Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo buka-bukaan, bahwa Indonesia mendapatkan 150 juta minyak mentah dari Rusia dengan harga khusus.
Hashim mengatakan pasokan minyak yang didapatkan dengan harga khusus itu adalah hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskwa, pada Senin (13/4/2026).
4. Meningkatkan Diversifikasi Energi
Indonesia tak hanya mencari minyak dari luar negeri. Pemerintah juga mempercepat diversifikasi bahan bakar berbasis sumber daya domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.
Salah satunya melalui program B40, yakni peningkatan campuran biodiesel berbasis minyak sawit dalam solar. Kebijakan ini membuat sebagian kebutuhan solar dapat dipenuhi dari bahan baku dalam negeri, sehingga ketergantungan terhadap impor diesel bisa ditekan.
PT Pertamina Patra Niaga menargetkan BBM jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% (B50) dapat terealisasi di seluruh SPBU pada September 2026. Saat ini sebanyak 82% SPBU Pertamina telah menyalurkan B50 sejak implementasinya dimulai pada 1 Juli 2026.
Langkah berikutnya menyasar bensin.
Pemerintah menyiapkan E10, yaitu bensin dengan campuran etanol 10%, yang kemudian diarahkan meningkat menuju E20.
Bahan bakunya juga diupayakan berasal dari komoditas domestik seperti tebu, singkong, dan jagung.
Ketika perang membuat minyak dunia mahal dan jalur impor terganggu, Indonesia berusaha mengurangi ketergantungan dengan memproduksi lebih banyak bahan bakar dari dalam negeri.
Bagi masyarakat, diversifikasi energi berfungsi sebagai bantalan terhadap lonjakan harga energi global.
Program seperti B40 dan pengembangan E10/E20 dapat mengurangi ketergantungan pada solar dan bensin impor, sehingga ketika perang membuat harga minyak dunia melonjak, tekanan kenaikan harga BBM domestik bisa lebih kecil.
Dampaknya kemudian merembet ke ongkos transportasi, biaya logistik, harga makanan dan barang kebutuhan sehari-hari yang lebih terlindungi.
Jadi, manfaat utama diversifikasi energi bukan berarti BBM otomatis menjadi lebih murah, melainkan mencegah kenaikan harga energi global langsung menghantam kantong masyarakat sedalam mungkin.
Strategi ini menjadi semakin penting karena ketahanan energi bukan sekadar soal memiliki minyak, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan energi tanpa terlalu bergantung pada pasokan global.
5. Infrastruktur Energi Jadi Benteng Berikutnya
Ketahanan energi juga tidak cukup hanya dengan memiliki sumber energi.
Energi harus bisa dikirim dari sumbernya ke rumah tangga, industri dan daerah yang membutuhkan.
Karena itu, pembangunan infrastruktur energi menjadi bagian penting dari strategi pemerintah, mulai dari kilang, jaringan gas, infrastruktur BBM, pembangkit listrik hingga jaringan transmisi dan elektrifikasi di wilayah yang belum terjangkau.
Semakin kuat infrastrukturnya, semakin kecil risiko satu gangguan di satu titik langsung melumpuhkan seluruh sistem.
Hal ini juga penting bagi wilayah 3T. Ketahanan energi tidak boleh hanya dirasakan masyarakat di pusat ekonomi Jawa dan kota-kota besar.
Ada beberapa perbaikan dan peningkatan infrastruktur minyak dan gas yang cukup penting pada 2026, terutama jika dilihat dari perspektif ketahanan energi menghadapi perang dan gangguan pasokan global.
a. Pipa gas Cisem II mulai beroperasi penuh
Salah satu proyek paling strategis adalah Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang (Cisem) II.
Pada 6 Juni 2026, Cisem II resmi memasuki operasi penuh setelah rangkaian commissioning. Pipa ini menghubungkan jaringan gas dari Jawa Tengah hingga Jawa Barat dan terintegrasi dengan fasilitas Pertagas di Kandang Haur Timur.
 Fasilitas Penerima Gas atau On Shore Receiving Facilites (ORF) Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap 1 di Tambak Rejo, Semarang, Jawa Tengah, yang dioperasikan PT Pertamina Gas (Pertagas). (Dok. Pertagas) Foto: Fasilitas Penerima Gas atau On Shore Receiving Facilites (ORF) Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap 1 di Tambak Rejo, Semarang, Jawa Tengah, yang dioperasikan PT Pertamina Gas (Pertagas). (Dok. Pertagas)
|
b. Jaringan pipa BBM diperkuat
Pertagas pada 2026 mengalokasikan sekitar US$75 juta untuk pengembangan infrastruktur energi dan peningkatan keandalan jaringan. Salah satu proyek penting adalah pipanisasi BBM Cikampek-Plumpang sepanjang 96 km.
Tujuannya bukan cuma mempercepat distribusi BBM, tetapi juga mengurangi biaya distribusi dan mengurangi ketergantungan pada angkutan darat.
Ini sangat penting ketika terjadi gangguan global. Semakin efisien jaringan distribusi domestik, semakin kecil risiko gangguan di satu titik langsung menyebabkan kelangkaan di wilayah lain.
c. Tangki LNG Arun direvitalisasi
Fasilitas tangki F-6004 LNG Arun di Aceh telah selesai direvitalisasi dan pada 2026 mulai dioptimalkan kembali. Pertagas menyebut fasilitas tersebut akan digunakan untuk memperkuat pasokan gas bagi industri dan pembangkit listrik, sekaligus meningkatkan peran Indonesia dalam jaringan energi regional.
Ini penting karena LNG dapat menjadi bantalan ketika pasokan gas melalui pipa mengalami gangguan.
 Terminal LNG Hub Arun yang dioperasikan PT Perta Arun Gas, anak usaha PT Pertagas, di Lhokseumawe, Aceh. Doc PT Pertamina Gas (Pertagas). Foto: Terminal LNG Hub Arun yang dioperasikan PT Perta Arun Gas, anak usaha PT Pertagas, di Lhokseumawe, Aceh. Doc PT Pertamina Gas (Pertagas).
|
d. Kilang Balikpapan terus diperkuat
Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan bukan sekadar pengembangan kilang biasa.
Ini adalah pembangunan masif yang punya misi besar untuk meningkatkan kapasitas pengolahan naik dari 260 ribu barel menjadi 360 ribu barel per hari, meningkatkan kemandirian dalam mengolah dan menyediakan produk BBM, LPG dan Petrokimia.
 Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan. (Dok. Pertamina) Foto: Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan. (Dok. Pertamina)
|
e. Produksi Gas di Sektor Hulu Terus Digenjot
Produksi gas di sektor hulu terus digenjot, salah satunya melalui pengembangan temuan cadangan besar seperti Blok South Andaman di Aceh. Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan pengembangan proyek gas strategis lainnya, termasuk Blok Masela, untuk menambah pasokan gas nasional di masa mendatang.
Pada 16 Juli 2026, pembangunan fisik proyek Blok Masela resmi dimulai melalui groundbreaking di Kepulauan Tanimbar dengan nilai investasi sekitar US$20,9 miliar. Pemerintah menargetkan konstruksi berlanjut mulai 2027 dan produksi gas dimulai sekitar 2029-2030.
Selain memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada impor, proyek ini diproyeksikan menggerakkan perekonomian Maluku dan Kepulauan Tanimbar melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan rantai pasok lokal, sekaligus menjadi sumber penerimaan negara dalam jangka panjang.
f. Sumber EBT Digenjot
Indonesia terus menggenjot sumber energi ramah lingkungan. Dalam perkembangan terbaru, Presiden Prabowo Subianto resmi tancap gas mengembangkan energi surya nasional.
Pemerintah meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp), yang tahap awalnya mencakup pembangunan 14 PLTS di enam provinsi dengan total kapasitas 5,3 GWp. Program ambisius tersebut diluncurkan langsung oleh Prabowo di PLTS Site Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Mengawali program PLTS 100 GWp, sebanyak 14 PLTS di 6 provinsi diluncurkan. Adapun keempat belas PLTS yang diluncurkan, yakni:
1. PLTS Tembesi di Provinsi Kepulauan Riau;
2. PLTS Pulau Sembur di Provinsi Kepulauan Riau;
3. PLTS Pulau Rengit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. PLTS Saguling di Provinsi Jawa Barat;
5. PLTS Purwakarta di Provinsi Jawa Barat;
6. PLTS Jatiluhur di Provinsi Jawa Barat;
7. PLTS Cirata di Provinsi Jawa Barat;
8. PLTS Jatigede di Provinsi Jawa Barat;
9. PLTS Waduk Gajah Mungkur di Provinsi Jawa Tengah;
10. PLTS Karangkates di Provinsi Jawa Timur;
11. PLTS Madura di Provinsi Jawa Timur;
12. PLTS Pasuruan di Provinsi Jawa Timur;
13. PLTS Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur; dan
14. PLTS Site Gilimanuk di Provinsi Bali.
g. Skema Kontrak Hulu Migas DIbuat Lebih Leluasa
Pemerintah kini memberi keleluasaan lebih besar kepada investor dalam memilih skema kontrak hulu migas. Melalui Permen ESDM No. 13 Tahun 2024, kontraktor dapat memilih skema Cost Recovery atau Gross Split sesuai dengan risiko, kebutuhan investasi, dan keekonomian proyek.
Kebijakan ini mulai terlihat dalam lelang wilayah kerja migas 2026, di mana pemerintah menawarkan skema berbeda sesuai karakter blok. Natuna D-Alpha, misalnya, menggunakan Cost Recovery, sementara Sapukala menggunakan Gross Split.
Pemerintah juga membuat skema Gross Split lebih sederhana dengan memangkas komponen perhitungan dari 13 menjadi 5 dan memungkinkan porsi kontraktor mencapai 75%-95% sebelum pajak untuk migas konvensional.
Sementara pada Cost Recovery, pemerintah menghapus cost ceiling dan memberikan sejumlah insentif. Intinya, pemerintah tidak lagi memaksakan satu model kontrak kepada investor, tetapi membiarkan investor memilih skema yang paling sesuai dengan tingkat risiko dan karakter proyek. Langkah ini diharapkan membuat investasi hulu migas semakin menarik dan mempercepat monetisasi temuan-temuan gas besar Indonesia.
Pada akhirnya, manfaat dari kebijakan energi ini bisa terasa melalui harga BBM yang lebih stabil, biaya logistik yang tidak terlalu tinggi, serta risiko kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari yang lebih kecil.
Namun, pembangunan infrastruktur ini tidak otomatis membuat energi lebih murah karena membutuhkan investasi besar. Manfaat utamanya adalah membuat masyarakat lebih terlindungi ketika terjadi gejolak energi global atau perang.
