Perang Data Center Cuma Drama, Banyak yang Cuma Omong Besar
Jakarta, CNBC Indonesia - Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mendorong perusahaan teknologi berlomba membangun pusat data.
Namun, proyek-proyek tersebut semakin sering mendapat penolakan karena dianggap menghabiskan listrik, serta menimbulkan kebisingan, hingga membebani lingkungan disekitar.
Penolakan itu bahkan mulai menjadi isu politik di Amerika Serikat (AS), terutama menjelang pemilihan sela pada November 2026. Sejumlah pejabat daerah berlomba menunjukkan sikap tegas terhadap pembangunan pusat data.
Namun, situasinya tidak mudah. Banyak proyek yang disebut dibatalkan atau dipangkas ternyata sejak awal belum memiliki pendanaan, izin, maupun pasokan listrik yang jelas.
Melansir dari The Economist, yang menilai penolakan terhadap pusat data di AS kerap dibesar-besarkan, sama seperti pengembang yang sering mengumumkan rencana pembangunan dalam skala jauh lebih besar dibandingkan kemampuan merealisasikannya.
Proyek Raksasa yang Belum Tentu Jadi
Salah satu contohnya adalah proyek pusat data yang diumumkan Kevin O'Leary, pengusaha yang terkenal melalui acara televisi Shark Tank.
Pada Februari 2026, O'Leary menyatakan akan membangun salah satu proyek pusat data terbesar di dunia di Utah.
Namun, pengumuman tersebut tidak mendapatkan respons besar dari pasar. Pelaku industri mempertanyakan pengalaman O'Leary, sumber pembiayaan proyek, hingga ketersediaan listrik yang dibutuhkan.
Seorang analis bahkan menggambarkan proyek itu sebagai kapasitas listrik yang hanya besar di atas kertas.
Meski belum jelas akan terwujud, rencana tersebut memicu kegaduhan politik. Pada Juni, Presiden Senat Utah J. Stuart Adams, yang awalnya mendukung proyek itu, meminta kapasitasnya dipangkas hingga 75%.
O'Leary akhirnya menyetujui pengurangan skala proyek. Namun, kontroversi tersebut tetap berdampak terhadap karier politik Adams dan dua pejabat daerah yang kemudian kalah dalam pemilihan pendahuluan.
Kondisi serupa juga terjadi di Arizona. Vermaland, sebuah perusahaan pengelola lahan, sebelumnya mengumumkan rencana pembangunan pusat data berkapasitas 3 gigawatt (GW).
Setelah muncul penolakan dari warga disana, kapasitas proyek dilaporkan dipangkas hingga 80% pada Mei.
Namun, menurut analisis perusahaan sekuritas Bernstein, proyek tersebut sejak awal termasuk rencana yang diragukan dapat benar-benar direalisasikan.
Rencana Banyak, yang Urus Izin Sedikit
Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro ikut merespons penolakan terhadap pusat data dengan menandatangani perintah eksekutif pada 18 Agustus 2026.
Ia menyebut aturan tersebut ditujukan untuk menekan proposal spekulatif yang meresahkan warga, tetapi sebenarnya kecil kemungkinan dibangun.
Dari lebih 100 proyek pusat data yang diumumkan di Pennsylvania, Shapiro mengatakan kurang dari seperlimanya telah mengajukan izin yang diperlukan.
Data tersebut menunjukkan banyak pengumuman proyek masih berada pada tahap rencana dan belum memenuhi persyaratan dasar untuk memulai pembangunan.
Pengembang pusat data juga tidak hanya terdiri atas perusahaan teknologi besar.
Di belakang Google dan Amazon terdapat pengembang properti, perusahaan investasi, penyedia layanan komputasi awan baru, hingga pelaku industri mata uang kripto.
Namun, kemampuan mereka untuk merealisasikan proyek berbeda-beda.
Bernstein menilai rencana pembangunan dari perusahaan besar seperti Google dan Amazon relatif dapat dipercaya.
Sebaliknya, rencana penyedia layanan komputasi awan seperti CoreWeave dan Nebius dinilai hanya memiliki tingkat kepastian sekitar separuh dari kapasitas yang diumumkan.
Adapun proyek O'Leary bahkan tidak dimasukkan dalam perhitungan karena dianggap terlalu sulit dipastikan.
Penolakan Ramai, Aturannya Belum Tentu Menghambat
Menjelang pemilihan sela pada November 2026, sejumlah pejabat AS mulai memperkuat citra sebagai pihak yang membela warga dari pembangunan pusat data.
Namun, kebijakan yang mereka umumkan belum tentu benar-benar menghentikan proyek berskala besar.
Pada Juli, Gubernur New York mengumumkan penghentian sementara proyek pusat data besar selama satu tahun.
Meski demikian, kebijakan tersebut tidak berlaku terhadap proyek yang sudah mendapatkan persetujuan. New York juga bukan lokasi utama pembangunan pusat data di AS.
Virginia memberlakukan pajak listrik senilai US$600 juta terhadap pusat data. Namun, negara bagian tersebut tetap mempertahankan pembebasan pajak penjualan yang nilainya sekitar tiga kali lebih besar.
Di Pennsylvania, aturan baru mewajibkan proyek memperoleh persetujuan pemerintah daerah sebelum diproses pemerintah negara bagian.
Kebijakan tersebut dapat memperlambat pengajuan baru, tetapi tidak otomatis menghentikan pembangunan secara keseluruhan.
Situasi serupa terlihat di Texas, salah satu lokasi yang paling diminati untuk pembangunan pusat data.
Negara bagian tersebut memiliki wilayah luas, pasokan energi besar, serta tenaga ahli yang terbiasa menangani proyek infrastruktur berskala besar.
Namun, operator jaringan listrik Texas telah menerima permintaan sambungan dengan kapasitas mencapai 474 GW.
Jumlah tersebut lebih dari lima kali lipat dibandingkan kebutuhan listrik puncak jaringan Texas saat ini yang berada di kisaran 90 GW.
Perbedaan tersebut menunjukkan tidak semua permintaan sambungan kemungkinan akan berkembang menjadi proyek yang benar-benar dibangun.
Pada 3 Agustus, Gubernur Texas Greg Abbott mengumumkan audit terhadap proyek pusat data. Pemeriksaan diperkirakan berlangsung hingga setelah pemilihan sela.
Menariknya, sejumlah operator pusat data besar justru menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut.
Hambatan Sebenarnya Ada pada Listrik, Chip, dan Pekerja
Meski penolakan warga dan perdebatan politik semakin ramai, proporsi proyek pusat data yang ditunda atau dibatalkan relatif tidak berubah.
Sepanjang satu tahun terakhir, jumlahnya berada di kisaran 10% dari keseluruhan proyek yang direncanakan.
Angka tersebut bertahan meskipun jumlah pengumuman proyek meningkat dan penolakan politik semakin sering terdengar.
Bagi pengembang, hambatan terbesar justru berasal dari persoalan yang lebih mendasar, seperti ketersediaan chip, pasokan listrik, tenaga kerja, dan kesiapan infrastruktur.
Pusat data untuk AI membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar agar server dan sistem pendingin dapat beroperasi terus-menerus.
Karena itu, proyek yang tidak memiliki akses listrik memadai atau belum mendapatkan komponen penting akan sulit berjalan, meskipun tidak menghadapi penolakan warga.
Sebaliknya, pembangunan yang telah memiliki pendanaan, izin, dan dukungan infrastruktur biasanya lebih sulit dihentikan.
Politikus juga cenderung enggan membatalkan proyek yang sudah memasuki tahap konstruksi karena berkaitan dengan investasi dan lapangan kerja.
Pembangunan Pusat Data Tetap Berlanjut
Apabila satu wilayah memperketat aturan, pengembang masih dapat memindahkan proyek ke lokasi lain.
Sejauh ini, sejumlah proyek mulai bergerak ke wilayah barat AS yang menawarkan lahan lebih luas dan peluang pasokan energi lebih besar.
Pembangunan juga berpotensi diarahkan ke lahan milik pemerintah federal atau bahkan ke luar negeri.
Pada akhirnya, sebagian rencana pusat data memang akan diperkecil, ditunda, atau dibatalkan. Namun, banyak proyek yang gugur juga sejak awal belum memiliki dasar kuat untuk direalisasikan.
Di sisi lain, sikap keras sejumlah politikus belum tentu berujung pada penghentian pembangunan yang benar-benar berjalan.
Selama kebutuhan komputasi untuk AI terus meningkat, pembangunan pusat data diperkirakan tetap berlanjut, meskipun tidak seluruh proyek sebesar yang diumumkan para pengembang.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)