Ekonomi Desa Dipercepat, Prabowo Bangun Jembatan hingga Koperasi
Jakarta, CNBC Indonesia - Pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (14/8/2026).
Arah kebijakan yang dipaparkan bergerak pada tiga aspek utama, yakni penguatan ekonomi desa, pembangunan infrastruktur dasar, dan perluasan akses layanan publik.
Pemerintah menilai desa menjadi fondasi ketahanan ekonomi nasional. Pandangan tersebut merujuk pada pengalaman Indonesia saat menghadapi krisis ekonomi 1998, ketika sektor ekonomi rakyat dinilai mampu bertahan di tengah tekanan terhadap dunia usaha skala besar.
"Kekuatan ekonomi Indonesia ada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengerajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita dan anak-anak muda kita yang bangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri." ujar Prabowo, dalam pidatonya.
Pemerintah menempatkan konektivitas desa sebagai syarat utama agar aktivitas ekonomi rakyat berjalan lebih efisien. Distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga mobilitas masyarakat dinilai masih terhambat di banyak wilayah.
Karena itu pemerintah mempercepat pembangunan jembatan desa. Dalam delapan bulan pertama 2026, sebanyak 2.500 jembatan desa telah dibangun oleh TNI, sementara 874 jembatan lainnya dikerjakan Kepolisian Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 5.000 jembatan desa pada akhir 2026.
Pembangunan tersebut diarahkan untuk mengurangi biaya sosial yang selama ini ditanggung masyarakat desa. Presiden menyoroti masih adanya anak-anak yang harus mempertaruhkan keselamatan untuk menuju sekolah akibat belum tersedianya jembatan.
"tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyebrang sungai ke sekolah karena tidak ada jembatan, berangkat sekolah berjalan berjam-jam, berangkat basah, di kelas basah, pulang basah, tidak boleh terjadi." Imbuhnya.
Presiden juga meminta pemerintah daerah aktif memetakan kebutuhan infrastruktur di wilayah masing-masing.
Presiden menyampaikan, "kita harap para gubernur, bupati, camat, kepala desa semuanya mengecek desa-desanya di mana lagi dibutuhkan jembatan desa. Laporkan, kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa atasi, pemerintah pusat akan turun dan atasi. Kita tidak akan biarkan rakyat kita terlantar."
Selain konektivitas, pemerintah mempercepat pembangunan akses air bersih di kawasan pedesaan. Hingga delapan bulan pertama 2026, sebanyak 3.000 titik air desa telah dibangun oleh TNI. Presiden mengatakan, "tahun ini di delapan bulan pertama 2026 kita sudah bangun 3.000 titik air desa yang dibangun TNI."
Ia menjelaskan masih banyak masyarakat desa yang harus berjalan jauh untuk memperoleh air bersih.
Menurutnya banyak rakyat kita yang tidak punya akses ke air bersih, mereka harus jalan susah payah berkilo-kilo hanya untuk mengambil satu atau dua dirigen air bersih, untuk minum, mandi, untuk wudhu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka.
Penguatan ekonomi desa juga dilakukan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah melaporkan 10.000 koperasi telah beroperasi, dengan sekitar 3.300 koperasi telah mencapai status operasional optimal. Target pemerintah adalah 30.000 koperasi beroperasi optimal pada akhir 2026.
Presiden menjelaskan, "per hari ini sudah 10 ribu koperasi. Operasional optimal artinya sarana prasarana sudah ada semua, jalan, stok dipantau sistem digital pusat, koperasi sudah bisa jadi offtaker pembeli perikanan dan pertanian terdekat, sudah punya angkutan sendiri. Ini pertama dalam sejarah bahwa koperasi diorganisasi, dibantu dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri."
Model tersebut diharapkan memperpendek rantai distribusi hasil pertanian sehingga kehilangan hasil panen dapat ditekan.
Prabowo mengatakan, "tidak lagi ada panen rusak karena tidak ada yang mau beli, tidak ada truk yang angkut panen, mangga rusak, rambutan rusak, tomat rusak, wortel rusak. InsyaAllah ini bisa kita bantu rakyat kita optimal."
Untuk memperluas cakupan program, pemerintah memasang target yang lebih tinggi hingga akhir tahun.
Presiden menegaskan, "target kita 30 ribu koperasi optimal pada akhir 2026."
CNBC Indonesia Research
(emb/emb)