Pemilu AS Dinilai Kebablasan, Rakyat Dipaksa Memilih Segalanya
Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) menjadi negara demokrasi maju yang paling banyak menyerahkan keputusan publik langsung kepada pemilih melalui referendum dan inisiatif warga. Akibatnya, warga harus memberikan suara untuk begitu banyak isu dan jabatan, sehingga proses pemilu menjadi jauh lebih rumit dibandingkan negara maju lainnya.
Sering dikatakan bahwa warga Amerika sangat mencintai demokrasi. Mungkin itu sebabnya salah satu kewajiban paling mendasar sebagai warga negara, yaitu memilih, juga dibuat terasa seperti pekerjaan.
Seorang voter di Houston, misalnya, bisa saja sudah enam kali datang ke tempat pemungutan suara hanya sepanjang tahun ini. Di California, pemilih akan diminta menentukan sikap terhadap pajak kekayaan melalui tiga usulan berbeda pada pemilu November. Sementara di Idaho, negara bagian dengan sekitar dua juta penduduk, warga bukan hanya memilih presiden atau anggota parlemen, tetapi juga 49 hakim, sejumlah koroner tingkat county, hingga menentukan senjata api resmi negara bagian.
Di banyak negara maju, sebagian besar keputusan seperti itu diserahkan kepada parlemen atau pemerintah. Di Amerika Serikat, justru pemilih yang diminta memutuskannya secara langsung.
Demokrasi yang Tidak Pernah Selesai
Di Amerika, surat suara tidak berhenti pada nama presiden atau anggota legislatif.
Di banyak negara bagian, pemilih juga memilih hakim, sheriff, koroner, jaksa wilayah, anggota school board, hingga berbagai pejabat pemerintah daerah. Di luar itu, mereka masih harus memberikan suara dalam ballot initiatives atau referendum yang membahas beragam isu kebijakan.
Topiknya pun sangat beragam. Ada yang menyangkut pajak, anggaran negara bagian, tata kelola pemerintahan, hingga isu sosial yang dalam banyak negara lain diputuskan oleh parlemen.
 ersentase inisiatif pemungutan suara (ballot initiatives) yang diprakarsai warga berdasarkan kategori, 2000–2024 Foto: Economist |
Dari Mana Semua Ini Berasal?
Sistem tersebut terbentuk melalui dua gelombang reformasi politik.
Gelombang pertama muncul pada era Presiden Andrew Jackson pada awal abad ke-19, ketika lebih banyak jabatan publik mulai dipilih langsung, bukan lagi ditunjuk.
Gelombang berikutnya datang pada awal abad ke-20 melalui gerakan Progressive Era, yang memperluas penggunaan referendum dan ballot initiatives agar warga memiliki pengaruh lebih besar terhadap kebijakan publik.
David Schleicher, profesor hukum dari Yale University, menilai kedua fase itu berangkat dari kekhawatiran yang sama, yakni kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi di tangan elite politik dan partai. Solusinya adalah menyebarkan kekuasaan kepada pemilih sebagai mekanisme pengawasan.
Ketika Pilihan Menjadi Beban
Semakin panjang surat suara, semakin besar pula tuntutan terhadap pemilih.
Todd Donovan, profesor ilmu politik di Western Washington University, mengatakan pemilih harus memahami fungsi setiap jabatan sekaligus membedakan kualitas para kandidat sebelum memberikan suara. Tantangan itu berulang puluhan kali dalam satu surat suara.
Pada akhirnya, kata Donovan, banyak pemilih harus mengambil keputusan dalam kondisi "flying blind", atau memilih tanpa informasi yang memadai.
Survei Johns Hopkins University pada 2018 memperlihatkan persoalan tersebut. Sekitar sepertiga warga Amerika bahkan tidak mengetahui jabatan lokal apa saja yang berhak mereka pilih, selain gubernur, wakil gubernur, dan anggota legislatif negara bagian.
Semakin banyak pilihan memang memberi ruang partisipasi yang lebih luas. Namun tidak berarti semua pilihan dapat dipahami dengan kualitas yang sama.
Akuntabilitas yang Ikut Memudar
Menurut David Schleicher, demokrasi hanya dapat bekerja jika pemilih mengetahui siapa yang layak diberi penghargaan atau hukuman atas suatu kebijakan. Ketika terlalu banyak pejabat dipilih secara terpisah, hubungan antara kinerja pemerintah dan pertanggungjawaban politik menjadi semakin kabur.
Bahkan bagi orang yang memahami pemerintahan daerah sekalipun, menilai apakah seorang pejabat seperti county comptroller berhasil atau gagal menjalankan tugasnya bukan perkara mudah.
Semakin banyak jabatan yang dipilih langsung, semakin besar pula risiko bahwa pemilih kehilangan gambaran tentang siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan sebuah pemerintahan. Itulah paradoks yang mulai diperdebatkan di Amerika saat ini.
Referendum Tidak Lagi Murah
Secara teori, ballot initiatives memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membawa sebuah isu langsung ke hadapan pemilih, bahkan ketika parlemen belum bersedia membahasnya.
Namun praktiknya kini jauh berbeda dibanding beberapa dekade lalu.
Todd Donovan, profesor ilmu politik di Western Washington University, mengatakan sebagian besar referendum modern tidak lagi digerakkan oleh kelompok sukarelawan. Untuk bisa lolos ke surat suara, sebuah usulan sering kali membutuhkan biaya besar untuk mengumpulkan tanda tangan, menyusun naskah hukum, hingga menjalankan kampanye.
 Tingkat Keterbacaan Inisiatif Referendum Warga di California (2000–2024) Foto: Economist |
Di belakangnya kini berdiri beragam aktor dengan sumber daya yang jauh lebih besar, mulai dari korporasi, serikat pekerja, organisasi berbasis ideologi, hingga para miliarder.
California menjadi salah satu contoh paling jelas. Salah satu usulan pajak kekayaan yang akan dipilih warga tahun ini bukan lahir dari gerakan akar rumput, melainkan disponsori serikat pekerja sektor kesehatan dan disusun dengan bantuan tim pengacara. Di sisi lain, kelompok yang menolaknya juga mendapat dukungan dana besar.
Salah satu penyumbang terbesar adalah Sergey Brin, salah satu pendiri Google, yang telah menggelontorkan sekitar US$82 juta untuk mendukung kampanye penolakan.
Referendum memang memperluas ruang bagi suara publik. Namun agar sebuah isu bisa sampai ke tangan pemilih, sering kali dibutuhkan sumber daya yang tidak dimiliki kebanyakan warga.
Ketika Demokrasi Menjadi Terlalu Rumit
Tidak banyak negara maju yang meminta warganya mengambil keputusan sebanyak Amerika Serikat.
Di satu sisi, sistem itu memberi masyarakat pengaruh yang lebih besar terhadap pemerintahan. Warga bukan hanya memilih pemimpin, tetapi juga ikut menentukan berbagai kebijakan publik secara langsung.
Namun demokrasi tidak hanya membutuhkan hak untuk memilih. Ia juga membutuhkan waktu, informasi, dan pemahaman agar setiap pilihan benar-benar bermakna.
Semakin panjang surat suara, semakin banyak jabatan yang dipilih, dan semakin rumit isu yang harus diputuskan, semakin besar pula kemungkinan pemilih mengambil keputusan dengan informasi yang terbatas. Pada titik itu, banyaknya pilihan tidak otomatis menghasilkan akuntabilitas yang lebih baik.
Perdebatannya pun bergeser. Bukan lagi soal apakah rakyat seharusnya diberi suara lebih banyak, melainkan apakah sistem yang terlalu kompleks justru membuat fungsi demokrasi menjadi kurang efektif.
as a preferred
source on Google