Di Balik Belanja Alutsista RI: Duit dari Mana sampai Krisis Tetangga
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia resmi menambah daftar belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan menyetujui pembelian rudal BrahMos dan Astra dari India. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sekaligus memodernisasi kekuatan pertahanan nasional.
Kesepakatan tersebut dicapai saat Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi melakukan kunjungan resmi ke Jakarta pada Selasa dan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, India menyepakati ekspor sistem rudal jelajah supersonik BrahMos dan rudal udara-ke-udara Astra kepada Indonesia dengan nilai sekitar US$630 juta atau setara Rp11,3 triliun (asumsi kurs Rp17.980 per dolar AS).
BrahMos merupakan rudal jelajah supersonik hasil pengembangan bersama India dan Rusia yang dikenal memiliki kemampuan diluncurkan dari berbagai platform, baik darat, laut, maupun udara. Sementara itu, Astra adalah rudal udara-ke-udara buatan India yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan tempur pesawat tempur.
Pembelian BrahMos dan Astra semakin memperpanjang daftar pengadaan alutsista strategis Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2019, saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), pemerintah secara agresif melakukan modernisasi alutsista dengan menggandeng berbagai negara mitra, mulai dari Amerika Serikat (AS), Prancis, Italia, Turki, Korea Selatan (Korsel), hingga India.
Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda modernisasi pertahanan yang terus didorong Prabowo, baik saat memimpin Kementerian Pertahanan (Kemhan) maupun setelah menjabat sebagai Presiden. Penguatan dilakukan di seluruh matra, mencakup pesawat angkut, jet tempur, drone, radar, kapal perang, kapal selam, hingga sistem rudal.
Sejumlah alutsista yang telah dipesan Indonesia antara lain pesawat angkut C-130J Super Hercules, Airbus A400M Atlas, jet tempur Rafale, dan drone TAI Anka-S. Ada pula radar pertahanan udara Thales Ground Master 403, fregat Merah Putih, serta kapal kepresidenan Bung Karno Class.
Di sektor pengadaan strategis, Indonesia juga memesan 42 unit jet tempur Dassault Rafale F4 dari Prancis senilai sekitar US$8,1 miliar. Ada juga dua kapal selam Scorpène Evolved dengan estimasi nilai US$2 miliar, serta dua kapal perang Brawijaya Class dari Fincantieri Italia senilai sekitar US$1,39 miliar.
Selain BrahMos dan Astra, Indonesia juga memperkuat kemampuan sistem persenjataannya melalui pengadaan rudal balistik jarak pendek Khan SRBM, rudal pertahanan udara Hisar-O MRSAM, serta rudal antikapal Roketsan Atmaca. Langkah ini menunjukkan strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pengadaan alutsista sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan nasional di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks.
Berikut deretan belanja dan pesanan alutsista Indonesia sejak 2019 yang diolah dari Indonesia Weapon Systems Database milik Laboratorium Indonesia 2045 (Lab45).Â
Lalu, Dari Mana Sumber Pembiayaannya?
Keinginan untuk membangun sistem pertahanan yang lebih modern tentu membutuhkan modal besar. Belanja alutsista seperti pesawat tempur, kapal perang, radar, drone, hingga rudal bukan pengeluaran kecil.
Sebagian besar kontraknya juga menggunakan mata uang asing. Sehingga kebutuhan anggarannya ikut dipengaruhi pergerakan rupiah terhadap dolar AS maupun euro.
Dalam anggaran Kemhan, terutama untuk program modernisasi alutsista, sumber pembiayaan belanja pertahanan berasal dari Rupiah Murni APBN, serta juga dapat berasal dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dan, pada 2026, anggaran Kemhan ditetapkan sebesar Rp187,1 triliun.
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 yang diundangkan pada 28 November 2025. Anggaran tersebut dibagi ke dalam dua fungsi utama, yakni fungsi pertahanan dan fungsi pendidikan.
Fungsi pertahanan menjadi porsi terbesar dengan alokasi Rp186,6 triliun. Sementara itu, fungsi pendidikan mendapat anggaran Rp490 miliar.
Jika dilihat dari programnya, pos terbesar berada pada Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarana Prasarana Pertahanan. Nilainya mencapai Rp84,48 triliun atau sekitar 45,1% dari total anggaran Kemhan 2026.
Menariknya, sumber dana terbesar untuk program modernisasi tersebut justru berasal dari pinjaman luar negeri. Dari total Rp84,48 triliun, pinjaman luar negeri mencapai Rp46,5 triliun, lalu Rupiah Murni sebesar Rp33,44 triliun, pinjaman dalam negeri Rp3,69 triliun, SBSN Rp800 miliar, serta Pendapatan Negara Bukan Pajak sekitar Rp60 miliar.
Komposisi ini menunjukkan bahwa modernisasi alutsista Indonesia tidak hanya bertumpu pada belanja langsung dari kas negara. Untuk pengadaan besar seperti pesawat tempur, kapal perang, radar, hingga sistem rudal, pemerintah juga menggunakan skema pembiayaan lain, terutama pinjaman luar negeri.
Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran Kemhan sendiri bergerak naik. Pada APBN 2024, Kemhan mendapatkan alokasi sekitar Rp139,26 triliun. Pada APBN 2025, angkanya naik menjadi sekitar Rp166,26 triliun.
Namun, angka 2025 itu kemudian mengalami penyesuaian besar menjadi Rp364,1 triliun. Mengutip dari Kehman, kenaikan tersebut diarahkan untuk modernisasi alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, kemandirian industri pertahanan, serta validasi organisasi.
Rencana 2027 juga tidak kalah besar. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp195 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Usulan itu muncul karena kebutuhan anggaran pertahanan nasional disebut mencapai Rp667 triliun, sementara pagu indikatif yang diberikan pemerintah hanya sekitar Rp139 triliun. Jika tambahan Rp195 triliun disetujui, anggaran Kemhan 2027 dapat naik ke kisaran Rp334 triliun.
Besarnya kebutuhan anggaran itu memperlihatkan bahwa modernisasi pertahanan bukan hanya soal daftar belanja alutsista, tetapi juga soal ruang pembiayaan. Makin besar kebutuhan pengadaan, makin besar pula kebutuhan pemerintah untuk membiayainya.
Belajar dari Tetangga
Modernisasi alutsista tetap penting untuk menjaga kedaulatan dan memperkuat daya gentar Indonesia. Namun, besarnya nilai pengadaan juga membuat aspek pembiayaan perlu dikelola hati-hati, terutama jika sebagian kontrak menggunakan mata uang asing dan bergantung pada skema pinjaman.
Pengalaman Thailand pada periode krisis Asia 1997 bisa menjadi pelajaran. Krisis tersebut memang tidak disebabkan oleh satu faktor saja.
Namun, Thailand saat itu menghadapi tekanan besar dari defisit transaksi berjalan, utang luar negeri jangka pendek, dan cadangan devisa yang terkuras ketika bank sentral berusaha mempertahankan baht dari tekanan pasar.
Bank of Thailand mencatat, pada akhir 1997, utang luar negeri Thailand mencapai US$109,27 miliar. Dari jumlah tersebut, porsi utang jangka pendek mencapai 65% dari total utang luar negeri.
Rasio cadangan devisa terhadap utang jangka pendek saat itu hanya 70,4%, membuat posisi eksternal Thailand sangat rentan ketika arus modal berbalik arah. Tekanan ekonomi itu ikut merembet ke belanja pertahanan.
Setelah baht dibiarkan mengambang (floating) pada Juli 1997 dan nilainya jatuh tajam, biaya kontrak dalam mata uang asing menjadi jauh lebih mahal. Thailand akhirnya harus membatalkan pembelian delapan jet tempur F/A-18 dari AS pada 1998 karena krisis ekonomi yang belum mereda.
Kasus Thailand menunjukkan bahwa belanja alutsista berdenominasi asing perlu dikawal bukan hanya dari sisi kebutuhan militer, tetapi juga dari sisi kemampuan fiskal, posisi cadangan devisa, risiko kurs, dan jadwal pembayaran. Pelajarannya bukan menahan modernisasi pertahanan, melainkan memastikan setiap pengadaan besar memiliki ruang pembiayaan yang sehat dan tidak menambah tekanan berlebihan pada APBN maupun stabilitas nilai tukar rupiah.
CNCB INDONESIA RESEARCH
(evw/evw) Add
as a preferred
source on Google