B50 Berlaku Besok 1 Juli 2026, Ini Jejak Panjang Biodiesel Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi memulai implementasi mandatori Bahan Bakar Minyak (BBM) biodiesel 50% atau B50 pada 1 Juli 2026, membuka babak baru dalam kebijakan energi nasional yang telah dibangun hampir dua dekade. Berbeda dengan peluncuran program sebelumnya, penerapan B50 tidak dilakukan sekaligus. Pemerintah menetapkan masa transisi selama tiga bulan agar rantai distribusi dan proses pencampuran bahan bakar dapat berjalan bertahap sebelum seluruh SPBU di Indonesia menjual B50 secara penuh pada 1 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan, masa transisi tersebut diberikan untuk menghabiskan stok biodiesel B40 yang masih beredar di lapangan, sekaligus memberi waktu bagi badan usaha melakukan penyesuaian operasional.

Selama periode itu, proses pencampuran (blending) dilakukan secara bertahap dengan spesifikasi yang terus meningkat menuju B50. Pemerintah mencatat sekitar 30 badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) terlibat dalam proses pencampuran, dengan PT Pertamina (Persero) dan AKR menguasai sekitar 70% porsi distribusi nasional. Volume penyaluran akan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing perusahaan.

Pemerintah juga menegaskan seluruh badan usaha wajib memenuhi jadwal implementasi tersebut. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban pencampuran sesuai ketentuan akan dikenai sanksi administratif.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peluncuran B50 menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional. Dalam pidatonya pada Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII di Gorontalo, 24 Juni 2026, Prabowo mengatakan pemanfaatan campuran 50% Solar dan 50% minyak sawit akan memangkas ketergantungan Indonesia terhadap impor Solar.

"Dengan demikian kita tidak akan impor Solar lagi dari luar negeri," ujar Prabowo.

Jejak Panjang Biodiesel Indonesia

Kebijakan biodiesel di Indonesia tidak lahir bersamaan dengan B50. Program ini telah berkembang selama hampir dua dekade melalui serangkaian peningkatan kadar campuran biodiesel dalam Solar. Setiap tahapan disusun untuk memperbesar pemanfaatan minyak sawit domestik sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

2006-2008: Awal Program Biodiesel

Pemanfaatan biodiesel sebagai campuran solar sebenarnya sudah dimulai pada 2006 dengan kadar sekitar 5%. Dua tahun kemudian, pemerintah memperkuat landasan hukumnya melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel). Regulasi tersebut menjadi titik awal program mandatori biodiesel di Indonesia, dengan target peningkatan kadar campuran secara bertahap pada berbagai sektor, mulai dari transportasi, industri, pembangkit listrik, hingga sektor komersial.

2013-2015: Regulasi Terus Disempurnakan, Era B10-B15

Pemerintah kemudian beberapa kali merevisi aturan tersebut untuk mempercepat pengembangan biodiesel. Revisi pertama dilakukan melalui Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2013 yang memperbesar target pemanfaatan biodiesel. Sejak 1 September 2013, mandatori pemanfaatan biodiesel ditingkatkan menjadi sebesar 10% (B10).

Setahun kemudian terbit Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2014 yang kembali menaikkan target campuran hingga 30%. Penyempurnaan berlanjut lewat Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2015, regulasi yang hingga kini masih menjadi dasar pelaksanaan mandatori biodiesel nasional. Pada 23 Maret 2015, pemerintah resmi meluncurkan mandatori biodiesel 15% (B15).

2016-2022: Era B20 dan B30

Tahap berikutnya dimulai pada 2016 saat Indonesia menjalankan mandatori B20 secara luas pada sektor transportasi. Program ini menjadi pijakan menuju implementasi B30 pada 2020. Melansir dari Kementerian ESDM, Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan biodiesel dengan kadar campuran 30% secara nasional.

Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 2022 menjelaskan pengembangan biodiesel dipicu oleh lonjakan harga minyak dunia pada pertengahan dekade 2000-an, sementara Indonesia memiliki produksi minyak sawit yang melimpah. Menurut Kementerian ESDM, implementasi B30 menghasilkan nilai ekonomi lebih dari US$4 miliar pada 2021 serta mampu menekan emisi sekitar 25 juta ton CO₂ ekuivalen.

2023-2025: Menuju Campuran Lebih Tinggi

Mandatori kemudian meningkat menjadi B35 yang berlaku mulai 1 Februari 2023. Melansir dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), implementasi B35 sepanjang 2023 menghemat devisa sekitar Rp120,54 triliun. Pada periode yang sama pemerintah mulai menyiapkan peningkatan kadar biodiesel berikutnya melalui berbagai uji teknis, penyesuaian distribusi, serta kesiapan pasokan bahan baku dari industri sawit nasional.

2025: B40 Menjadi Jembatan Menuju B50

Memasuki 2025, pemerintah meningkatkan kadar campuran biodiesel menjadi B40 sebagai tahap lanjutan sebelum implementasi B50. Kementerian ESDM memastikan seluruh pengujian teknis B40 telah rampung dan program siap dijalankan pada awal tahun. Saat itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan pemerintah telah menyiapkan peta jalan pengembangan biodiesel hingga B100 dalam beberapa tahun ke depan. B40 menjadi fase penting untuk menguji kesiapan industri, infrastruktur distribusi, serta kapasitas pasokan bahan baku sebelum Indonesia meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% pada 2026.

2026: Memasuki Era B50

Tahapan tersebut akhirnya bermuara pada implementasi B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Target menuju B50 sebenarnya telah diumumkan sejak akhir 2024. Saat itu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia berpeluang menghentikan impor solar setelah kadar campuran biodiesel mencapai 50%.

Dari sisi bahan baku, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut produksi crude palm oil (CPO) nasional sekitar 46 juta ton per tahun, sedangkan tambahan kebutuhan untuk mendukung B50 diperkirakan sekitar 5,3 juta ton. Angka tersebut menjadi dasar keyakinan pemerintah bahwa pasokan CPO domestik mampu menopang implementasi program B50 secara nasional.

CNBC Indonesia Research

(emb/emb) Add as a preferred
source on Google