8 Indikator Ekonomi RI Bicara, Masih Sehat atau Mulai Sakit?

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) kembali mengambil langkah agresif dalam kebijakan moneternya. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan pada 17-18 Juni 2026, bank sentral memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%.

Kenaikan ini bukan langkah yang berdiri sendiri. Sebelumnya, BI sudah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 bps pada RDG 19-20 Mei 2026, dari 4,75% menjadi 5,25%. Tidak lama setelah itu, BI kembali mengejutkan pasar melalui RDG mingguan pada 9 Juni 2026 dengan menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%.

Dengan tambahan kenaikan pada RDG Juni, total kenaikan BI Rate dalam kurun waktu sekitar satu bulan sudah mencapai 100 bps. Langkah ini menunjukkan bahwa BI memilih berdiri sangat tegas di jalur stabilisasi, terutama untuk menjaga nilai tukar rupiah dan menahan risiko inflasi di tengah tekanan global yang masih tinggi.

BI menegaskan, kenaikan suku bunga tersebut menjadi langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, sekaligus sebagai langkah pre-emptive agar inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam sasaran pemerintah.

Baca: Daftar Bunga Deposito Bank Digital Terbaru per 23 Juni: Jago - Allo

Namun, kebijakan suku bunga tinggi tentu tidak hanya berdampak pada pasar keuangan. Dalam jangka lebih panjang, kenaikan bunga juga bisa memengaruhi konsumsi, kredit, investasi, daya beli, hingga aktivitas dunia usaha.

Lantas, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat BI kembali agresif mengetatkan kebijakan moneter?

Berikut tim riset CNBC Indonesia merangkum kondisi terbaru perekonomian Indonesia berdasarkan sejumlah indikator utama.

1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Ekonomi Indonesia masih menunjukkan kinerja yang kuat pada awal tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tumbuh 5,61% secara tahunan atau year on year/yoy.

Angka ini menjadi sinyal positif karena ekonomi masih mampu tumbuh di atas level psikologis 5%. Pertumbuhan tersebut juga menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih cukup kuat, meski tekanan global dan pasar keuangan terus meningkat.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 13,14%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan paling tinggi, yakni 21,81%.

Meski begitu, jika dibandingkan dengan kuartal IV-2025, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 0,77% secara kuartalan. Hal ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan masih perlu dijaga, terutama ketika suku bunga mulai bergerak lebih tinggi dan berpotensi menahan ekspansi dunia usaha maupun konsumsi masyarakat.

2. Inflasi

Inflasi Indonesia masih berada dalam rentang sasaran BI. Pada Mei 2026, inflasi tercatat sebesar 0,28% secara bulanan atau month to month/mtm. Secara tahunan, inflasi berada di level 3,08% yoy.

Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi 2,5±1%. Artinya, dari sisi harga barang dan jasa, tekanan inflasi nasional masih relatif terkendali.

Inflasi inti juga masih terjaga. Pada Mei 2026, inflasi inti tercatat sebesar 0,22% mtm dan 2,59% yoy. Inflasi inti penting dicermati karena menggambarkan tekanan harga yang lebih mendasar, terutama dari sisi permintaan masyarakat.

Dengan kondisi inflasi yang masih terkendali, kenaikan suku bunga BI kali ini terlihat lebih banyak diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengantisipasi risiko ke depan, bukan semata-mata karena lonjakan inflasi domestik saat ini.

3. Nilai Tukar Rupiah

Rupiah masih menjadi salah satu alasan utama BI memilih untuk mengetatkan kebijakan moneter. Tekanan terhadap nilai tukar dalam beberapa waktu terakhir cukup besar, terutama karena adanya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang membuat tingginya permintaan terhadap dolar AS.

Pada perdagangan Jumat (19/6/2026), rupiah kembali melemah ke posisi Rp17.830/US$ pada saat pembukaan perdagangan. Pelemahan ini terjadi setelah pada perdagangan sebelumnya, Kamis (18/6/2026), rupiah sempat ditutup menguat 0,17% ke level Rp17.700/US$.

Posisi rupiah saat ini memang perlahan mulai pulih pasca tren pelemahan rupiah pada beberapa waktu sebelum ini, yang membuat nilai tukar rupiah sempat menembus Rp18.000/US$ bahkan mencatatkan level terlemah sepanjang masa di posisi Rp18.170/US$ pada penutupan perdagangan Senin (8/6/2026). 

Pergerakan ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah belum sepenuhnya reda. Kenaikan BI Rate diharapkan bisa membantu menjaga daya tarik aset rupiah, menahan arus keluar modal asing, sekaligus meredam volatilitas nilai tukar.

Namun, tantangannya tidak kecil. Jika tekanan dolar AS masih kuat, kenaikan suku bunga belum tentu langsung cukup untuk membawa rupiah kembali menguat secara konsisten ke depannya.

4. IHSG

Tekanan juga terasa di pasar saham. IHSG ditutup melemah 0,78% ke posisi 6.172,34 pada perdagangan Kamis (18/6/2026), setelah BI kembali menaikkan BI Rate menjadi 5,75%.

Jika ditarik dari level tertingginya tahun ini, tekanan IHSG sudah sangat dalam. Berdasarkan data Refinitiv, IHSG sempat menyentuh 9.134,70 pada 20 Januari 2026. Dibandingkan posisi 18 Juni 2026, IHSG sudah ambles sekitar 32,4%. Ini sudah jauh lebih baik, dibandingkan dengan level terendah IHSG di 2026 ini yang sempat menyentuh 5.300-an pada awal pekan lalu.  

Tekanan terhadap IHSG tidak hanya datang dari suku bunga tinggi, tetapi juga dari sentimen MSCI sejak awal tahun. Pada akhir Januari 2026, MSCI melakukan pembekuan sementara atau interim freeze terhadap sejumlah perubahan indeks saham Indonesia karena menyoroti persoalan transparansi free float, struktur kepemilikan saham, dan indikasi perdagangan terkoordinasi.

Kekhawatiran pasar bertambah karena MSCI juga membuka peluang penurunan status Indonesia dari Emerging Market ke Frontier Market jika perbaikan transparansi dinilai belum memadai.

Dalam Global Market Accessibility Review Juni 2026, MSCI kembali memberi catatan terhadap Indonesia, terutama pada kriteria arus informasi atau Information Flow yang memburuk. Sorotan utama masih terkait transparansi kepemilikan saham dan proses pembentukan harga yang wajar.

Meski demikian, BEI telah melakukan sejumlah pembenahan, termasuk membuka data kepemilikan saham di atas 1%, merilis data High Shareholding Concentration atau HSC, serta memperbaiki keterbukaan informasi bagi investor.

5. Indeks Keyakinan Konsumen

Dari sisi konsumen, optimisme masyarakat masih bertahan, meski mulai melemah. Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei 2026 berada di level 120,9.

Angka tersebut masih berada di atas 100, yang berarti konsumen tetap optimistis terhadap kondisi ekonomi. Namun, posisi ini lebih rendah dibandingkan April 2026 yang sebesar 123,0.

Penurunan terutama terlihat pada Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), yang turun menjadi 112,2 dari sebelumnya 116,5. Ini menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini mulai melemah.

Sementara itu, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) masih kuat di level 129,7, sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 129,6. Artinya, masyarakat masih cukup optimistis terhadap kondisi ekonomi enam bulan ke depan, meski mulai lebih berhati-hati melihat kondisi saat ini.

Dalam konteks suku bunga tinggi, indikator ini penting karena keyakinan konsumen sangat berkaitan dengan belanja rumah tangga. Jika optimisme terus melemah, konsumsi masyarakat bisa ikut tertahan.

6. Indeks Penjualan Ritel

Aktivitas penjualan eceran juga masih menunjukkan daya tahan. Bank Indonesia memperkirakan Indeks Penjualan Riil (IPR) Mei 2026 sebesar 225,0.

Secara bulanan, penjualan eceran Mei 2026 diprakirakan turun 0,9% mtm. Meski masih turun, kontraksi ini jauh lebih baik dibandingkan April 2026 yang anjlok 11,6% mtm.

Perbaikan ini didorong oleh permintaan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional, seperti Kenaikan Yesus Kristus, Iduladha, dan Waisak.

Pada April 2026, IPR tercatat sebesar 226,9. Kinerja tersebut masih ditopang oleh penjualan kelompok suku cadang dan aksesori, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta barang budaya dan rekreasi.

Data ini menunjukkan bahwa konsumsi ritel belum benar-benar melemah tajam. Namun, tren ke depan tetap perlu dicermati karena kenaikan suku bunga dapat membuat biaya kredit lebih mahal dan menahan belanja barang tahan lama.

7. Jumlah PHK 

Dari sisi ketenagakerjaan, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK masih menjadi tantangan yang perlu di perhatikan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari hingga Mei 2026 terdapat 23.470 tenaga kerja yang terkena PHK.

Angka tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap dunia usaha masih terasa, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global, pelemahan permintaan, tekanan biaya produksi, hingga dinamika nilai tukar rupiah.

Meski demikian, jumlah PHK pada lima bulan pertama tahun ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Januari-Mei 2025, Kemnaker mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 46.015 orang. Artinya, secara tahunan, angka PHK pada Januari-Mei 2026 turun hampir 50%.

Dari sisi wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK terbanyak, yakni 5.044 pekerja. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 21,49% dari total tenaga kerja ter-PHK yang tercatat secara nasional. Setelah Jawa Barat, provinsi dengan jumlah PHK terbesar berikutnya adalah Banten sebanyak 2.596 orang, Jawa Timur 2.332 orang, Kalimantan Selatan 1.841 orang, dan Kalimantan Timur 1.831 orang.

Tingginya PHK di sejumlah wilayah industri menunjukkan bahwa sektor padat karya dan manufaktur masih menghadapi tekanan. 

8. Harga BBM

Dari sisi energi, harga bahan bakar minyak atau BBM juga menjadi indikator penting yang perlu dicermati. Di tengah kenaikan BI Rate yang agresif, harga sejumlah BBM non-subsidi Pertamina ternyata juga sudah naik cukup tajam dibandingkan posisi akhir 2025.

Berdasarkan data perubahan harga BBM Pertamina, harga BBM subsidi masih ditahan. Solar subsidi tetap sebesar Rp6.800 per liter, sementara Pertalite juga tidak berubah di Rp10.000 per liter.

Namun, kondisi berbeda terlihat pada BBM non-subsidi. Harga Pertamax naik dari Rp12.750 per liter pada akhir 2025 menjadi Rp16.250 per liter per Juni ini. Artinya, harga Pertamax naik Rp3.500 per liter atau sekitar 27,5%.

Baca: Menko Pangan Buka-bukaan Soal Koperasi Desa Merah Putih, Ada Apa?

Kenaikan juga terjadi pada Pertamax Green 95, dari Rp13.500 per liter menjadi Rp17.000 per liter, atau naik Rp3.500 per liter. Sementara Pertamax Turbo melonjak dari Rp13.750 per liter menjadi Rp20.750 per liter, naik Rp7.000 per liter atau 50,9%.

Kenaikan paling besar terjadi pada produk diesel non-subsidi. Harga Dexlite naik dari Rp14.700 per liter menjadi Rp23.000 per liter, atau naik Rp8.300 per liter. Sementara Pertamina Dex naik dari Rp15.000 per liter menjadi Rp24.800 per liter, atau naik Rp9.800 per liter.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan biaya energi sudah mulai terasa, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang menggunakan BBM non-subsidi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga bisa merembet ke biaya logistik, operasional bisnis, dan harga barang tertentu.

Meski BBM subsidi masih ditahan sehingga dampak ke inflasi umum bisa lebih terbatas, kenaikan BBM non-subsidi tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai.

CNBC INDONESIA RESEARCH 

[email protected]

(evw/evw) Add as a preferred
source on Google