Bunga Utang AS Mencekik, Bengkak Ratusan Triliun karena Perang Iran
Jakarta, CNBC Indonesia - Perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran mulai menambah tekanan baru bagi ekonomi Negeri Paman Sam. Bukan hanya lewat harga minyak dan inflasi, tetapi juga melalui biaya utang pemerintah yang kian mahal.
Mengutip Financial Times, pembayar pajak AS berpotensi ikut menanggung beban tambahan dari perang ini. Penyebabnya, imbal hasil atau yield obligasi pemerintah AS terus naik karena investor khawatir konflik berkepanjangan akan membuat inflasi kembali panas.
Tekanan di pasar obligasi AS makin terasa. Biaya pinjaman pemerintah untuk beberapa tenor kini sudah menyentuh level tertinggi sejak 2007. Kondisi ini terjadi saat konflik AS-Israel melawan Iran memasuki minggu ke-12 atau hampir tiga bulan.
Investor melepas obligasi pemerintah AS karena memperkirakan inflasi akan kembali naik. Saat harga obligasi turun akibat aksi jual, yield bergerak naik. Untuk pemerintah AS, yield yang lebih tinggi berarti biaya berutang ikut membengkak.
Yield US Treasury tenor 10 tahun kini berada di 4,58% naik dari sekitar 4% sebelum perang dimulai.
Level ini juga lebih tinggi dibandingkan asumsi dasar lembaga pengawas fiskal AS (Congressional Budget Office/CBO), yang pada Februari lalu memperkirakan yield 10 tahun berada di 4,13% untuk tahun ini.
Artinya, yield 10 tahun saat ini sudah 0,45 poin persentase di atas perkiraan awal CBO. Surat utang pemerintah AS tenor 10 tahun juga berada di level tertinggi sejak Januari 2025, sementara yield tenor 30 tahun mencapai level tertinggi sejak Juli 2007.
Tagihan Bunga Bisa Bengkak Puluhan Miliar Dolar
Dampak kenaikan imbal hasil bisa langsung berdampak ke anggaran pemerintah AS.
Jika yield 10 tahun bertahan di 4,58% selama sisa empat bulan tahun fiskal berjalan yang berakhir pada 30 September 2026, pembayaran bunga utang AS bisa bertambah sekitar US$8 miliar atau setara Rp141,84 triliun dengan asumsi kurs Rp17.730/US$.
Beban itu bisa jauh lebih besar jika tekanan berlangsung lebih lama. Jika yield 10 tahun tetap berada di level yang sama sepanjang tahun fiskal 2027, tambahan tagihan bunga utang AS bisa mencapai sedikit di atas US$30 miliar.
Padahal, beban bunga utang AS memang sudah berada di jalur kenaikan tajam.
Proyeksi CBO menunjukkan pembayaran bunga pemerintah AS akan naik lebih dari dua kali lipat, dari US$1 triliun atau 3,3% dari PDB pada 2026 menjadi US$2,1 triliun atau 4,6% dari PDB pada 2036.
Masalah utamanya adalah defisit anggaran AS masih lebar. Jika pemerintah tidak mampu menekannya, kebutuhan berutang tetap besar. Saat bunga makin mahal, beban anggaran otomatis ikut meningkat.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent me
nilai proyeksi CBO terlalu pesimistis. Menurut Bessent, ekonomi AS masih punya ruang tumbuh lebih kuat di bawah kebijakan Presiden Donald Trump. Jika pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, beban bunga terhadap pembayar pajak bisa lebih ringan.
Namun, pelaku pasar belum sepenuhnya tenang. Sejumlah investor besar khawatir kenaikan yield jangka panjang bisa berubah menjadi lingkaran yang sulit diputus.
Saat biaya utang naik, pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membayar bunga. Untuk menutup kebutuhan itu, pemerintah bisa kembali berutang lebih besar.
Bill Campbell, manajer portofolio di DoubleLine, menilai AS masih berada di jalur utang yang terus menanjak. Menurutnya, pasar mulai melihat bahwa kemauan politik untuk mengatasi defisit belum cukup kuat.
Inflasi Panas, Pasar Minta Bunga Lebih Tinggi
Tekanan imbal hasil ini juga mulai menjalar ke masyarakat AS. Kenaikan suku bunga jangka panjang ikut mendorong bunga kredit perumahan atau mortgage rate, sehingga biaya membeli rumah di AS menjadi semakin mahal.
Sinyal tekanan makin jelas ketika lelang obligasi pemerintah AS tenor 30 tahun mencatat yield 5% untuk pertama kalinya sejak 2007. Angka ini menunjukkan investor meminta imbal hasil lebih tinggi untuk memegang utang jangka panjang pemerintah AS.
Kondisi pasar makin sensitif setelah AS melaporkan inflasi produsen naik ke 6% pada April, level tertinggi dalam empat tahun.
Inflasi produsen penting karena menggambarkan kenaikan biaya di tingkat perusahaan. Jika biaya produksi naik, konsumen biasanya akan ikut merasakan kenaikan harga dalam beberapa bulan berikutnya.
Setelah data itu keluar, ekspektasi inflasi investor untuk satu tahun ke depan naik ke atas 4%. Kekhawatiran tersebut kemudian memicu aksi jual obligasi yang masih berlanjut.
Pasar juga mulai mempertanyakan kesiapan bank sentral AS, The Federal Reserve, dalam menghadapi tekanan inflasi baru.
Pada pertemuan terakhir, The Fed masih mempertahankan sinyal kebijakan yang cenderung longgar, meski harga minyak sudah naik sekitar 50%. Ada tiga presiden The Fed yang tidak sependapat dengan bahasa kebijakan tersebut.
Mengutip dari Financial Times, Bob Michele, Chief Investment Officer dan Head of Global Fixed Income, Currency and Commodities di JPMorgan Asset Management, menilai kenaikan yield global mencerminkan keraguan investor terhadap sikap bank sentral.
Menurutnya, pasar melihat bank sentral terlalu berhati-hati karena lebih khawatir terhadap risiko ekonomi dari kenaikan suku bunga.
Dengan kondisi itu, investor obligasi kembali memainkan peran besar. Dalam istilah pasar, mereka sering disebut bond vigilantes, yaitu investor yang menekan pemerintah melalui aksi jual obligasi ketika kebijakan fiskal atau inflasi dianggap tidak terkendali.
Jika bank sentral tidak merespons tekanan inflasi, pasar obligasi bisa memaksa biaya pinjaman naik lebih tinggi. Artinya, pemerintah tetap harus membayar lebih mahal, baik karena inflasi, defisit, maupun menurunnya kepercayaan pasar.
Pemerintah AS dan The Fed sebenarnya punya beberapa pilihan untuk meredam tekanan yield jangka panjang. Salah satunya adalah lebih banyak menerbitkan surat utang jangka sangat pendek. Namun, langkah ini hanya membantu sementara karena tidak menyelesaikan masalah utama, yakni beban utang dan defisit yang besar.
Di Wall Street, ada pula pembicaraan soal kemungkinan The Fed melakukan kebijakan seperti Operation Twist. Dalam skema ini, The Fed menjual surat utang jangka pendek dan membeli surat utang jangka panjang untuk menahan kenaikan yield tenor panjang.
Kebijakan seperti itu pernah digunakan sejak era 1960-an dan kembali dilakukan setelah krisis keuangan global. Robert Dishner, senior portfolio manager di Neuberger Berman, menilai langkah semacam ini tidak mudah, tetapi masih mungkin dilakukan.
Namun, Dishner menegaskan tidak ada satu kebijakan yang bisa langsung menyelesaikan masalah ini. Yang lebih realistis adalah mengelola laju kenaikan yield agar tidak terlalu cepat, bukan langsung menekan levelnya secara drastis.
Banyak investor sebenarnya menginginkan solusi yang lebih mendasar, yakni memperbaiki defisit fiskal AS. Caranya bisa melalui kenaikan penerimaan pajak atau pengurangan belanja. Namun, pasar ragu pemerintah dan parlemen AS punya kemauan politik yang cukup kuat untuk mengambil langkah tidak populer tersebut.
Kenneth Rogoff, ekonom Harvard sekaligus mantan kepala ekonom IMF, menyebut AS dan negara-negara besar lain yang memiliki utang tinggi kini terjepit tekanan populis. Pemerintah cenderung sulit menaikkan pajak atau memangkas belanja karena kebijakan seperti itu tidak populer secara politik.
Menurut Rogoff, memperpendek tenor utang memang bisa menurunkan biaya bunga dalam jangka pendek. Namun, risikonya besar. Jika suku bunga jangka panjang terus naik, pemerintah bisa menghadapi penyesuaian yang jauh lebih berat di kemudian hari.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw) Add
as a preferred
source on Google