Indonesia Mengejar Energi Surya, Ini Peta Kekuatan Emiten Pendukungnya
Jakarta, CNBC Indonesia - Visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi membawa angin perubahan yang sangat signifikan bagi arsitektur ketahanan energi kelistrikan nasional.
Melalui penjabaran Asta Cita, pemerintah menegaskan komitmen untuk memantapkan kemandirian bangsa dengan mendorong ekonomi hijau dan perluasan pemanfaatan energi terbarukan.
Komitmen tersebut diwujudkan dalam target ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW) dalam sepuluh tahun ke depan, yang sejalan dengan arahan untuk mendorong energi yang paling bersih.
Jika target masif ini berhasil direalisasikan, posisi Indonesia dalam peta pemanfaatan energi surya global diproyeksikan akan melompat tajam dari peringkat ke-69 menjadi peringkat ke-4 di dunia.
Angka 100 GW tersebut merepresentasikan skala pekerjaan rumah yang tidak kecil. Berdasarkan data per tahun 2025, capaian total bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) nasional baru menyentuh angka 15,63 GW.
 Foto: Kementerian ESDM |
Dari total tersebut, realisasi pemanfaatan energi surya hanya berada pada angka 1,49 GW, sebuah fraksi yang sangat kecil jika dibandingkan dengan total potensi energi surya Indonesia yang secara teoritis mencapai 3.294 GW.
Konsep awal pemenuhan target 100 GW ini bertumpu pada pemberdayaan PLTS Koperasi Desa, di mana sentra PLTS tingkat kabupaten ditargetkan dapat menyumbang hingga 20 GW.
Secara kalkulasi finansial, dengan asumsi indeks kebutuhan dana sebesar satu juta dolar Amerika Serikat untuk setiap 1 Megawatt (MW), negara membutuhkan injeksi modal hingga US$ 100 miliar untuk mencapai kapasitas penuh 100 GW tersebut.
 Foto: Potensi dan pemanfaatan PLT di Indonesia 2025 dan potensi beberapa tahun mendatang (dok. Kementerian ESDM) |
Peta Jalan RUPTL dan Efek Pengganda Ekonomi
Sebagai landasan transisi menuju target raksasa tersebut, pemerintah telah menyusun proyeksi matang melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025-2034.
Dalam dokumen strategis ini, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas energi baru dan terbarukan sebesar 42,6 GW, yang setara dengan porsi 61% dari total penambahan kapasitas pembangkit.
Dari angka tersebut, energi surya mendapatkan alokasi prioritas tertinggi dengan rencana penambahan mencapai 17,1 GW. Rencana ekspansi kelistrikan ini diperkirakan akan menyerap nilai investasi jumbo sebesar Rp 1.682,4 triliun.
Suntikan investasi tersebut dirancang untuk menciptakan efek pengganda ekonomi yang konkret. Fase pra-konstruksi, konstruksi, operasi, hingga manufaktur komponen dari proyek energi hijau ini diyakini mampu menyerap tenaga kerja ramah lingkungan (green jobs) hingga 760 ribu pekerja.
Lebih jauh lagi, implementasi RUPTL ini menjadi instrumen krusial dalam peta jalan emisi, dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 126,5 juta ton karbon dioksida.
Target 17 GW ini sekaligus diciptakan sebagai katalis pasar bagi produk modul surya dalam negeri, yang saat ini disokong oleh 25 pabrikan lokal dengan total kapasitas produksi mencapai 4,8 GW per tahun
Peta Kekuatan BUMN: PLN sebagai Motor Utama
PT PLN (Persero) beserta entitas subholding-nya saat ini menjadi pengelola portofolio energi surya terbesar di Indonesia. Proyek mercusuar yang telah beroperasi adalah PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp yang diresmikan di Jawa Barat, yang sekaligus menjadi standar bagi pengembangan PLTS terapung skala utilitas di kawasan regional.
PLN juga telah meluncurkan inisiatif pembangunan 1 GW PLTS Atap serta pengembangan berbagai proyek strategis di luar Pulau Jawa, termasuk PLTS Amman di Sumbawa Barat berkapasitas 26,8 MW.
Dalam jangka menengah, PLN terus mematangkan proyek-proyek hibrida dan infrastruktur pendukung di wilayah perdesaan melalui program Listrik Desa (LISDES). Fokus utama juga diarahkan pada penyediaan pasokan energi bersih bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan rencana penambahan kapasitas PLTS sebesar 50 MWp.
Selain itu, pemanfaatan bendungan milik kementerian teknis memiliki potensi pemanfaatan hingga 14,7 GW di 259 lokasi yang dapat dioptimalkan sebagai lokasi PLTS terapung di masa mendatang.
Manuver Emiten Swasta dan Penguatan Rantai Pasok
Pergerakan progresif juga ditunjukkan oleh berbagai perusahaan publik (emiten) di pasar modal yang mulai melakukan diversifikasi agresif meninggalkan ketergantungan pada energi fosil.
PT Indika Energy Tbk (INDY) terus memperluas portofolio pembangkit energi bersih dengan total kapasitas yang telah tervalidasi mencapai 60 MWp. Di sektor surya terapung, PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengambil langkah signifikan melalui pengembangan PLTS Terapung Tembesi di Batam berkapasitas 46 MWp.
Perusahaan energi terintegrasi PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) juga telah merealisasikan pembangkit berkapasitas 25 MWp di wilayah Bali Timur. PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) menyumbang porsi sebesar 11 MWp melalui entitas anaknya.
Selain itu, PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP) turut melengkapi deretan ini dengan mengoperasikan PLTS Atap berkapasitas 9,3 MWp di fasilitas produksinya.
Emiten berbasis pertambangan pun tidak ingin tertinggal dalam transisi ini, meski sebagian besar infrastrukturnya dikhususkan untuk menunjang kebutuhan operasi (off-grid).
PT Bukit Asam Tbk (PTBA) telah mengoperasikan kapasitas sebesar 1 MWp, disusul oleh PT ABM Investama Tbk (ABMM) dengan sistem surya sebesar 0,6438 MWp di kawasan tambang Jambi, serta PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) yang mengelola instalasi sebesar 0,598 MWp di pelabuhan bongkar muat Kelanis.
Berikut adalah tabel rincian gabungan kapasitas PLTS dari entitas BUMN dan emiten swasta:
Tantangan Infrastruktur Penunjang
Gabungan kekuatan antara entitas milik negara dan swasta (bukan keseluruhan) yang menghasilkan angka sekitar 1,33 GW tersebut membuktikan bahwa industri dalam negeri baru mampu merespons sekitar hampir 1,3% dari total visi 100 GW.
Salah satu hambatan teknis yang segera harus diselesaikan adalah modernisasi jaringan kelistrikan menjadi supergrid nasional. Jaringan kelistrikan konvensional membutuhkan teknologi fleksibilitas sistem agar potensi energi surya dapat terserap secara optimal dan stabil.
Untuk mengimbangi sifat energi surya yang bergantung pada cuaca, pemerintah melalui RUPTL juga telah merumuskan kewajiban pembangunan sistem penyimpan energi berbasis baterai atau Battery Energy Storage System (BESS) dengan target kapasitas 6,0 GW.
Infrastruktur pendamping lainnya seperti Pumped Storage bertenaga air juga ditargetkan mencapai 4,2 GW. Pada akhirnya, akselerasi proyek berskala masif ini sangat bergantung pada kepastian regulasi jangka panjang, harmonisasi perizinan pusat dan daerah, serta ketersediaan instrumen pembiayaan yang memiliki tingkat risiko terukur bagi investor institusi.
Transisi dari ketergantungan pada energi konvensional berbasis karbon menuju energi surya bukan sekadar pengadaan barang, melainkan pembentukan ekosistem ekonomi hijau yang komprehensif.
-
Sanggahan: Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(gls/gls) Add
as a preferred
source on Google