Asia Teriak Krisis Energi, China Tak Mau Jadi "Penyelamat"

Jakarta, CNBC Indonesia- Tekanan energi di Asia Tenggara kian terasa ketika aliran pupuk dan bahan bakar dari China tersendat. Negara-negara yang selama ini bergantung pada pasokan tersebut mulai menghadapi gangguan distribusi, sementara Beijing menjaga pasokan dalam negeri di tengah gejolak pasar global.

Sejauh ini, China hanya memberikan pernyataan yang samar dan bahkan belum secara terbuka mengakui adanya pembatasan ekspor yang dilaporkan oleh Reuters dan pihak lain, karena fokus pada melindungi ekonominya dari dampak perang Iran.

Para analis tidak memperkirakan perubahan dalam waktu dekat, mengingat adanya ketegangan antara ambisi China menjadi pemain besar di kawasan dan realitas kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonominya tetap lebih tinggi dari global.

China adalah eksportir pupuk terbesar kedua di dunia dan juga pemasok bahan bakar utama. Bagi banyak negara Asia seperti Bangladesh, Filipina, bahkan Australia, impor dari China menjadi sumber pasokan penting-yang kini terputus akibat pembatasan ekspor tersebut.

Bangladesh Hingga Filipina Teriak Minta Bantuan

Pemerintah Bangladesh pada awal Maret 2026 meminta China memenuhi kontrak pasokan bahan bakar yang sudah disepakati. Thailand menyiapkan jalur diplomasi untuk memastikan pasokan pupuk tetap berjalan. Malaysia memperingatkan bahwa pembatasan ini akan memperburuk distribusi pupuk, termasuk ke sektor kelapa sawit yang menjadi tulang punggung ekonominya.

Filipina juga mengambil langkah serupa. Pada 17 Maret, menteri pertanian negara itu mendatangi kedutaan China di Manila dan menyampaikan kebutuhan lanjutan pasokan pupuk.

Namun, respons resmi Beijing terbatas pada pernyataan singkat bahwa pembahasan hanya mencakup sektor pertanian. Pada waktu yang sama, Australia membuka komunikasi terkait pasokan bahan bakar jet, mengingat sekitar sepertiga impor bahan bakarnya berasal dari China.

Baca: Dunia Berubah Total Setelah 1 Bulan Perang: Siapa Tertawa & Menangis?

"China mungkin memberikan bantuan simbolis, tetapi sangat kecil kemungkinan-bahkan hampir mustahil-akan berbagi cadangan pangan, energi, atau sumber daya lainnya dalam jumlah signifikan dengan negara lain," kata Eric Olander dari China-Global South Project, kepada Reuters.

Para analis menilai pembuat kebijakan China kemungkinan justru merasa langkah menimbun cadangan sejak awal 2000-an sebagai keputusan strategis yang tepat. Kebijakan ini mungkin terlihat berlebihan saat kondisi normal, tetapi kini terbukti relevan.

Harian People's Daily, media utama Partai Komunis China, dalam editorialnya awal bulan ini menyoroti ketahanan energi China dan menyebut negara itu kini memegang "urat nadi energi" di tangannya sendiri.

Foto: Reuters Ketergantungan energi ke China

 

Di tengah tekanan tersebut, respons China cenderung tertahan. Pemerintah belum secara terbuka mengakui kebijakan pembatasan ekspor yang dilaporkan berbagai pihak. Fokus utama diarahkan pada stabilitas ekonomi domestik, terutama setelah dampak konflik di Iran yang memperketat pasar energi global.

Analis melihat arah kebijakan ini tidak akan berubah dalam waktu dekat. China diperkirakan mempertahankan prioritas pada kebutuhan dalam negeri dibanding memperluas dukungan ke kawasan. Pernyataan Eric Olander dari China-Global South Project menegaskan bahwa peluang China untuk melepas cadangan energi atau pangan ke negara lain sangat kecil dalam kondisi saat ini.

Pendekatan tersebut didukung oleh strategi jangka panjang yang sudah dibangun sebelumnya. Sejak awal 2000-an, China aktif menimbun cadangan energi dan sumber daya penting. Kebijakan ini sempat dianggap berlebihan pada masa stabil, namun kini memberi ruang bagi Beijing untuk menjaga pasokan domestik saat terjadi guncangan global.

Rilis Media pemerintah menekankan bahwa China memegang kendali atas "lifeline" energi melalui perencanaan jangka panjang. Ini mempertegas bahwa stabilitas domestik menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan.

Dari sisi kawasan, konsekuensinya mulai terlihat. Negara-negara Asia Tenggara membuka opsi baru untuk mengamankan pasokan, termasuk menjajaki sumber alternatif seperti Rusia. Langkah ini mencerminkan perubahan arah kebijakan energi regional yang sebelumnya lebih terpusat pada China.

Baca: Perang Iran Jadi Karpet Merah Yuan, Saatnya Xi Jinping Hancurkan Dolar

Pengamat kebijakan di Tony Blair Institute for Global Change menilai China tidak memiliki dorongan untuk menjadi penyangga energi kawasan dalam periode ketidakpastian yang panjang. Pola kebijakan yang digunakan cenderung konsisten: pembatasan ekspor dilakukan lebih dulu, kemudian dibuka kembali secara selektif setelah kebutuhan domestik dianggap aman.

Faktor historis turut memengaruhi pendekatan ini. Pengalaman krisis pangan pada era Mao Zedong membentuk sensitivitas tinggi terhadap risiko kelangkaan. Dalam kondisi seperti sekarang, preferensi kebijakan bergerak ke arah pengamanan cadangan internal.

Baca: Trump Perang, Xi Jinping Berhitung: Diam-Diam China Kuasai Permainan

Implikasinya bagi negara mitra cukup jelas. Dukungan dari China akan bergantung pada kepentingan masing-masing transaksi, bukan dalam kerangka bantuan luas.

Dalam situasi ketika pasokan global terbatas, posisi negara pengimpor menjadi lebih rentan.

Perkembangan ini juga memberi sinyal terhadap dinamika yang lebih luas.

Inisiatif Belt and Road selama ini menjadi simbol keterlibatan China di kawasan melalui pembangunan infrastruktur dan kerja sama ekonomi. Namun dalam konteks energi saat ini, hubungan tersebut bergerak ke arah yang lebih pragmatis, dengan ruang bantuan yang semakin terbatas. 

"China tidak ingin menciptakan ekspektasi yang tidak bisa dipenuhi. Beijing tidak memiliki keinginan menjadi penyangga energi kawasan dalam periode ketidakpastian yang panjang," kata Ruby Osman dari Tony Blair Institute for Global Change.

Sebagai catatan, negara-negara Asia sangat terdampak dari perang Iran dan kini dihadapkan pada krisis energi.

Negara-negara Asia masih sangat bergantung pada energi Timur Tengah. India, China, Jepang, dan Korea Selatan mengimpor sebagian besar minyak dan LNG mereka dari kawasan tersebut, membuat mereka lebih rentan terhadap gangguan pasokan.

Di Asia Tenggara, situasinya bahkan lebih kompleks. Selain bergantung pada impor, sebagian besar negara juga memiliki cadangan energi yang terbatas serta infrastruktur energi yang belum optimal. Hal ini membuat gejolak harga global langsung diterjemahkan menjadi tekanan domestik, baik pada fiskal maupun daya beli masyarakat.

CNBC Indonesia Research

(emb/emb) Add as a preferred
source on Google