Peta Menang-Kalah Tarif Trump: Ini yang Untung & Boncos, RI Gimana?
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia bersiap untuk mengunci kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS). Perhatian juga mengarah pada negara mana saja yang paling berhasil meraih kesepakatan tarif terbaik dengan AS.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada pekan depan, Kamis (19/2/2026). Dalam agenda tersebut, Prabowo direncanakan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Salah satu poin utama yang dibawa dalam lawatan ini adalah rencana penandatanganan pakta perdagangan timbal balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART). Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan menghadiri pertemuan perdana Board of Peace yang digelar di AS.
Pemerintah berharap kesepakatan ini dapat memberi kepastian baru terkait tarif bagi produk ekspor Indonesia ke pasar AS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan arah kesepakatan tersebut ditujukan untuk memperbaiki posisi tarif Indonesia, di tengah tren proteksionisme yang masih membayangi perdagangan global.
Meski rincian final mengenai besaran tarif dan daftar pengecualian produk belum sepenuhnya dipaparkan, Airlangga menyebut tarif ekspor Indonesia ke AS sebelumnya sudah berhasil ditekan dari 32% menjadi 19%. Pemerintah pun menilai ART berpotensi menjadi dorongan tambahan bagi penguatan hubungan ekonomi strategis kedua negara.
Sejatinya, hubungan perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat juga tengah berada dalam tren positif. Pada 2025, di tengah ketidakpastian akibat penerapan tarif Trump sejak April, surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS justru tercatat menjadi yang tertinggi, paling tidak sejak 2019.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sepanjang 2025 mencapai US$30,95 miliar, sementara impor dari AS sebesar US$12,84 miliar. Dengan begitu, surplus perdagangan Indonesia menembus US$18,11 miliar atau setara Rp304,2 triliun (asumsi kurs Rp16.800/US$1). Hal tersebut menegaskan posisi pasar AS sebagai salah satu kontributor utama surplus dagang RI.
Besarnya surplus ini membuat arah kebijakan tarif AS menjadi krusial, karena sedikit perubahan tarif bisa berdampak langsung pada daya saing ekspor Indonesia. Dari sini, menarik untuk melihat kesepakatan dagang yang sudah diteken Trump dengan sejumlah negara dunia.
Siapa yang Paling Diuntungkan atau Dirugikan dari Kesepakatan Tarif dengan Trump?
Kesepakatan dagang baru dengan Donald Trump kembali memantik kontroversi. Sejumlah negara mendapat keringanan dari sisi persentase tarif, tetapi harus membuka pasar lebih lebar untuk produk dan perusahaan asal AS. Dampaknya pun cepat terasa di dalam negeri, termasuk di India yang kesepakatannya menuai penolakan dari kelompok petani dan oposisi.
Walau banyak kesepakatan dibuat ringkas dan tanpa aturan penegakan yang tegas, perjanjian-perjanjian itu tetap menetapkan ketentuan baru bagi negara mitra untuk masuk ke pasar AS.
Melansir dari The Economist, negara dengan daya tawar kecil seperti Kamboja dan Malaysia dinilai membayar harga paling mahal atau dengan kata lain yang paling dirugikan. Mereka mendapat tarif resiprokal 19% disertai sejumlah pengecualian, tetapi harus memberikan konsesi yang lebih luas, termasuk ketentuan yang mempersempit ruang kebijakan.
Sebaliknya, negara dengan daya tawar yang lebih kuat seperti, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Uni Eropa cenderung memberi konsesi lebih terbatas.
Mereka umumnya berakhir pada besaran tarif 15% dan mampu memiliki tarif yang lebih ringat untuk beberapa sektor tertentu yang memiliki nilai tinggi seperti otomotif, obat-obatan, dan semikonduktor.
 Foto: The EconomistTarif Dagang |
India berada di level tengah dengan tarif 18% dan pengecualian dengan syarat untuk beberapa sektor, dengan imbalan pembukaan pasar AS di India yang lebih terarah.
Indonesia berada di tengah atas dengan tarif 19%.
Sementara itu, negara yang dinilai paling diuntungkan adalah Argentina dan Inggris. Keduanya memperoleh tarif batas 10% dengan pengecualian yang cukup banyak, termasuk kuota ekspor tertentu tanpa tarif, sehingga akses ke pasar AS lebih longgar dibanding negara lain.
Meski begitu, perhitungan menang-kalah tak sesederhana angka tarif. Tarif AS yang lebih tinggi berpotensi membebani konsumen, sementara mitra dagang yang dipaksa membuka pasar bisa saja justru memetik keuntungan jangka panjang bila perubahan itu meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi mereka.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)