Jangan Anggap Enteng, Polusi Bikin Kantong Anda Jebol!

Jakarta, CNBC Indonesia - Polusi udara menjadi tantangan multidimensi yang semakin mendesak untuk ditangani, terutama di kota-kota besar dan kawasan industri Indonesia. CNBC Indonesia menggelar forum terbuka yang tidak hanya mengangkat isu ini ke permukaan, tetapi juga menghadirkan solusi nyata dan kolaboratif melalui Merdeka Polusi dengan tema "Solusi Menekan Biaya Ekonomi Dampak Polusi Udara" yang diadakan di 25Hours Hotel, Jakarta pada Rabu (30/7/2025)

Dalam acara ini CNBC Indonesia turut menghadirkan para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah dan pelaku industri untuk Bersama menyuarakan dan menyusun langkah nyata menuju udara bersih.

Berikut beberapa poin penting dari pada tokoh yang hadir :

Prof. Firdaus Ali - Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta

1. Kerugian akibat polusi udara di Jakarta sangat besar, mencapai Rp1,2 triliun atau sekitar 2,2% dari PDB Jakarta. Kualitas udara jelek memicu ISPA, kardiavaskular banyak hal. Angka itu 1,2T it besar.
2. Salah satu kebijakan kunci Pemprov DKI adalah ASN DKI Jakarta wajib naik angkutan umum setiap hari Rabu tanpa pengecualian. Lebih dari 80 ribu ASN DKI ikut serta, dan harapannya, ASN kementerian dan lembaga lain turut mengikuti.

Foto: Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Prof. Firdaus Ali menyampaikan paparan dalam acara Merdeka Polusi di 25Hours Hotel, Jakarta, Rabu (30/7/2025). (CNCB Indonesia/Tri Susilo) Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Prof. Firdaus Ali menyampaikan paparan dalam acara Merdeka Polusi di 25Hours Hotel, Jakarta, Rabu (30/7/2025). (CNCB Indonesia/Tri Susilo)

     3. Kebijakan tidak bisa hanya bertumpu pada Pemprov, apalagi jika pembangkit listrik masih berbasis batu bara. Diperlukan kerja bersama           antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha. 3. Perlu Kolaborasi dan Solusi Struktural, Bukan Parsial

     4. Strategi 'Push and Pull' Transportasi melalui subsidi besar untuk Transjabodetabek agar menarik pengguna kendaraan pribadi ke                       angkutan umum. Sedangkan Kebijakan tarif parkir lebih mahal sebagai bentuk "push" agar masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi.

     5. Jakarta sangat rentan terhadap krisis iklim, seperti banjir akibat curah hujan ekstrem dan naiknya permukaan laut. Penurunan emisi                menjadi faktor penting untuk daya saing ekonomi, investasi, dan keberlanjutan (ESG).

Sumasna - Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat

1. Pemprov Jabar mulai mempertimbangkan apakah kualitas udara menjadi faktor dalam keputusan investasi, khususnya di kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
2. Industri menjadi salah satu dari empat sektor utama penyumbang polusi udara di Jabar, selain transportasi, permukiman, dan perkantoran.
3. Kawasan industri besar sudah dimonitor real-time oleh pemerintah pusat, namun industri kecil, menengah, dan rumahan belum mendapatkan pengawasan yang memadai.
4. Kemacetan lalu lintas, terutama di kota besar seperti Bandung, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi dan penurunan kualitas udara.
5. Penggunaan kendaraan listrik di jalan masih sangat minim, sehingga dampaknya terhadap pengurangan polusi belum terasa.
6. Wilayah baru seperti Subang, Majalengka, Sumedang, Indramayu, dan Cirebon masih relatif aman dari polusi, namun perlu diantisipasi agar tidak mengalami degradasi seperti kawasan industri lama.

Foto: Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Sumasna saat menyampaikan paparan dalam acara Merdeka Polusi di 25Hours Hotel, Jakarta, Rabu (30/7/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Sumasna saat menyampaikan paparan dalam acara Merdeka Polusi di 25Hours Hotel, Jakarta, Rabu (30/7/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

     7. Pemprov Jabar telah mulai mengonversi armada bus ke Listrik, 5 dari 21 rute layanan di Bandung Raya kini menggunakan bus listrik               atau sekitar 30%.

     8. Pemprov menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal, seperti anjuran leluhur Sunda untuk menanam pohon kayu dan bambu di                    lahan miring guna menjaga kestabilan tanah dan kualitas udara.

Rasio Ridho Sani - Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup

1. Kondisi Udara Jabodetabek Sangat Buruk dan Perlu Tindakan Serius, selama Januari-Juli 2025, 48 hari tercatat kualitas udara tidak sehat di Jabodetabek. Ini menunjukkan lebih dari sebulan penuh masyarakat menghirup udara berbahaya.
2. Pemerintah bersama pemda menargetkan: Emisi kendaraan, lewat dorongan kendaraan listrik, transportasi umum, dan sanksi kendaraan tidak layak. Industri, terutama di 48 kawasan industri Jabodetabek, dengan pemasangan alat pemantau emisi real-time, dan pengurangan polusi dari debu, sampah, dan pembakaran terbuka.
3. Seruan Gerakan Besar "Rebut Kembali Langit Biru Kita". Semua pihak harus bertanggung jawab: DKI, Jabar, Banten, KLHK, dan masyarakat umum. "Kita semua adalah pencemar dan juga korban." Saatnya bergerak bersama, mengurangi emisi, memperluas ruang terbuka, dan mengedukasi publik.

Foto: Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Rasio Ridho Sani menyampaikan paparan dalam acara Merdeka Polusi di 25Hours Hotel, Jakarta, Rabu (30/7/2025). (CNCB Indonesia/Tri Susilo) Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Rasio Ridho Sani menyampaikan paparan dalam acara Merdeka Polusi di 25Hours Hotel, Jakarta, Rabu (30/7/2025). (CNCB Indonesia/Tri Susilo)

Sri Nuryanti - Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah BRIN

1. BRIN sebagai lembaga riset nasional mendukung kebijakan pemerintah melalui analisis ilmiah terhadap kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
2. Salah satu indikator efektivitas kebijakan adalah meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya kasus penyakit akibat polusi udara.
3. Kebijakan seperti ASN wajib naik transportasi umum setiap Rabu di Jakarta adalah langkah baik, namun tidak cukup jika berdiri sendiri.
4. Diperlukan kebijakan terpadu yang mencakup infrastruktur pendukung, penegakan hukum, alokasi anggaran yang jelas, dan koordinasi lintas sektor.
5. BRIN turut mengembangkan berbagai teknologi pengurangan polusi, seperti modifikasi cuaca, analisis aerosol, teknologi nuklir, kimia atmosfer, hingga hidrometeorologi.
6. BRIN memiliki kelompok riset yang secara khusus meneliti isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, kualitas udara, dan dinamika cuaca.
7. Di tingkat daerah, BRIN hadir melalui BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah), yang dapat menjadi mitra strategis bagi pemda dalam perumusan kebijakan berbasis sains.

Foto: Dirut Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah, Sri Nuryanti saat menyampaikan paparan dalam acara Merdeka Polusi di 25Hours Hotel, Jakarta, Rabu (30/7/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Dirut Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah, Sri Nuryanti saat menyampaikan paparan dalam acara Merdeka Polusi di 25Hours Hotel, Jakarta, Rabu (30/7/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

     8. BRIN mendorong kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menerapkan teknologi ramah               lingkungan.

     9. Pendekatan pembangunan dan pembiayaan ke depan harus mempertimbangkan aspek BUMiHR (Budaya, Manusia, dan Hak-hak                       Rakyat) sebagai basis kelayakan proyek.

Rio Christiawan - Co-Founder & CEO Pagatan Usaha Makmur

1. Dekarbonisasi menjadi agenda yang sangat penting karena suhu bumi yang semakin meningkat memicu risiko bencana seperti kebakaran hutan dan lahan. Reforestasi dinilai sebagai solusi cepat yang bisa menekan emisi sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan.
2. Sektor swasta memiliki peran besar dalam menangani perubahan iklim, salah satunya melalui pendekatan nature-based solution seperti konservasi dan restorasi hutan, yang tidak hanya mengurangi gas rumah kaca tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.
3. Reforestasi dinilai lebih realistis dan efisien dibanding teknologi seperti carbon capture and storage (CCUS) yang mahal, rumit, dan memerlukan pemetaan infrastruktur bawah tanah yang belum tersedia secara lengkap di Indonesia.
4. Upaya reforestasi sejalan dengan agenda ekonomi kerakyatan pemerintah dan bisa menjadi bagian dari model bisnis yang berbasis keberlanjutan, konservasi satwa, serta pelestarian tanaman langka.
5. Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam menerapkan solusi berbasis alam karena memiliki kawasan hutan tropis terluas ketiga di dunia dan potensi mangrove yang besar, serta karakteristik sebagai negara maritim.
6. Pendekatan nature-based tidak hanya berlaku di daerah pedesaan atau hutan, tapi juga bisa diterapkan di kota-kota besar melalui program seperti ProKlim dan pembangunan taman kota, meski perlu disertai perubahan perilaku masyarakat.

Foto: Co-Founder & CEO Pagatan Usaha Makmur, Rio Christiawan menyampaikan paparan dalam acara Merdeka Polusi di 25Hours Hotel, Jakarta, Rabu (30/7/2025). (CNCB Indonesia/Tri Susilo) Co-Founder & CEO Pagatan Usaha Makmur, Rio Christiawan menyampaikan paparan dalam acara Merdeka Polusi di 25Hours Hotel, Jakarta, Rabu (30/7/2025). (CNCB Indonesia/Tri Susilo)

      7. Upaya seperti penggunaan transportasi umum, pergeseran ke energi baru terbarukan, dan pengurangan ketergantungan terhadap PLTU            batu bara harus ditopang dengan sistem pendukung yang kuat dan koordinasi lintas sektor.

      8. Untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga riset            melalui pendekatan lintas sektor dan pendanaan berbasis dampak, agar pembangunan berkelanjutan bisa benar-benar tercapai dan                  masyarakat mendapat kehidupan yang layak.

Budiawansyah - Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Office Vale

1. Vale menyatakan komitmen untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan dampak polusi. Pengakuan bahwa tambang membuka hutan untuk mineral harus dibarengi dengan tanggung jawab mengembalikan lahan melalui reklamasi dan reforestasi progresif.
2. Vale ingin menjadi leading example dengan penerapan responsible mining dan sustainability development goals (SDGs). Penting untuk memastikan nikel sebagai komoditas penting diproduksi dengan cara yang benar dan berkelanjutan.
3. Teknologi memainkan peran kunci dalam mendukung industrialisasi hijau. Vale mendorong penggunaan energi alternatif seperti gas dan green smelter, bahkan menunjukkan karbon intensitas 0 di beberapa lokasi seperti Sulawesi Tengah.
4. Vale mengedukasi masyarakat lokal dilakukan melalui pendekatan langsung: "seeing is believing". Edukasi menyasar kepala desa, komunitas lokal, dan tokoh kampung agar mereka bisa memahami dampak dan manfaat industri dari dekat. Vale menekankan transparansi dan keterlibatan sosial dalam seluruh proses operasional tambang.

Foto: CNBC Indonesia TV Vale Dorong Restorasi Tambang Jadi Contoh Keberlanjutan

      5. Kolaborasi, teknologi, dan kemauan kuat adalah kunci, dan Vale mengajak semua pihak untuk menerapkan standar pertambangan yang            baik (good mining practice) demi masa depan yang berkelanjutan.

CNBC INDONESIA RESEARCH 

[email protected]