Catatan Pascabanjir Aceh: Ketahanan Wilayah hingga Ekonomi Rakyat
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Bencana banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera pada November 2026 menunjukkan bencana tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena alam yang bersifat insidental. Banjir bandang, luapan sungai, dan genangan yang berulang merupakan manifestasi dari persoalan yang lebih kompleks, mulai dari kerentanan geografis, keterbatasan kapasitas mitigasi, degradasi lingkungan, hingga kesiapan kelembagaan pemerintahan dalam mengantisipasi ancaman hidrometeorologi.
Kalau kita ikuti perkembangannya, permukiman di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, tertutup endapan lumpur setinggi 30 sentimeter. Di Desa Muara Kuis, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, luapan Sungai Rawas menggenangi kawasan permukiman hingga mencapai empat meter dan merendam sekitar 40 rumah serta sejumlah fasilitas umum. Sementara itu, di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, tim gabungan melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak genangan banjir.
Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, pada 18 November 2026, menjadi relevan untuk membaca persoalan tersebut. Ia menegaskan, "Ketangguhan tak lagi dilihat dari seberapa cepat kita datang setelah bencana, melainkan seberapa banyak yang sudah kita kerjakan sebelum bencana datang."
Pandangan ini begitu pamungkas merefleksikan pentingnya perubahan paradigma penanggulangan bencana, dari orientasi penanganan dampak menuju tata kelola risiko yang mengutamakan pencegahan dan pengurangan kerentanan.
Perbaikan infrastruktur, pengerahan alat berat, distribusi bantuan, dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga merupakan instrumen penting dalam penanganan dan pemulihan pascabencana. Namun, seluruh upaya tersebut belum memadai apabila tidak diikuti pembenahan sistem mitigasi secara berkelanjutan.
Keberhasilan penanggulangan bencana tidak semestinya hanya diukur dari kecepatan memperbaiki jalan atau membangun kembali rumah warga, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut mengurangi tingkat risiko dan mencegah kerugian serupa pada masa mendatang.
Hidrometeorologi dan Ketahanan Wilayah
Dalam perspektif strategis, bencana hidrometeorologi merupakan salah satu bentuk ancaman nonmiliter yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, pemerintahan, dan keamanan wilayah. Dampaknya tidak terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga dapat melumpuhkan distribusi logistik, menghambat pelayanan kesehatan dan pendidikan, mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, serta menurunkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.
Konsep ketahanan wilayah (resilience) merujuk pada kapasitas suatu wilayah untuk mengantisipasi gangguan, menyerap dampak, beradaptasi, dan memulihkan diri tanpa kehilangan fungsi-fungsi dasarnya. Ketahanan tersebut tidak cukup ditopang oleh ketersediaan infrastruktur fisik. Diperlukan pula kelembagaan yang adaptif, kapasitas masyarakat yang memadai, sistem informasi yang akurat, serta kesinambungan pelayanan publik dalam situasi krisis.
Ketika banjir terus berulang di lokasi yang sama, evaluasi perlu diarahkan pada sejumlah persoalan mendasar. Apakah pembangunan telah mengacu pada peta risiko bencana? Apakah kebijakan tata ruang telah mempertimbangkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS)? Apakah sistem peringatan dini telah menjangkau masyarakat di kawasan rawan? Apakah koordinasi lintas sektor telah berjalan sebelum bencana terjadi?
Pertanyaan tersebut penting karena respons darurat yang tidak diikuti pembenahan sumber kerentanan berpotensi mempertahankan siklus kerusakan dan pemulihan. Negara akan terus mengalokasikan sumber daya untuk memperbaiki kerusakan yang sama apabila akar persoalan tidak diselesaikan melalui kebijakan pencegahan yang terintegrasi.
Beralih dari Respons Darurat ke Pencegahan
Penanganan bencana selama ini kerap lebih terlihat melalui tindakan setelah kejadian, seperti mobilisasi personel, pengerahan alat berat, distribusi logistik, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh tindakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penanggulangan bencana. Namun, investasi pada pencegahan dan mitigasi jangka panjang tidak boleh ditempatkan sebagai agenda sekunder.
Manajemen risiko bencana semestinya mengintegrasikan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi dalam satu kerangka kebijakan yang berkesinambungan. Dengan demikian, penanggulangan bencana tidak berjalan sebagai kumpulan program sektoral yang terpisah, melainkan sebagai sistem tata kelola yang memiliki tujuan, indikator, dan pembagian tanggung jawab yang jelas.
Perubahan paradigma tersebut perlu tercermin dalam perencanaan pembangunan. Jalan dan jembatan tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan konektivitas sehari-hari, tetapi juga harus mempertimbangkan ketahanan terhadap banjir, longsor, dan ancaman hidrometeorologi lainnya. Demikian pula pembangunan permukiman harus memperhatikan kesesuaian tata ruang, karakteristik geografis, daya dukung lingkungan, dan tingkat kerentanan wilayah.
Artinya apa? Banjir tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan curah hujan. Tata ruang, kondisi daerah aliran sungai, perubahan tutupan lahan, dan kualitas pengelolaan lingkungan turut menentukan tingkat risiko yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan bencana harus menempatkan pengelolaan lingkungan dan penataan ruang sebagai bagian integral dari strategi pengurangan risiko.
Pemulihan Ekonomi
Dalam Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Anjong Mon Mata, Kota Banda Aceh, Kamis (19/11/2026), pemerintah memaparkan rencana pemulihan Aceh yang mencakup 7.142 kegiatan dengan kebutuhan anggaran Rp58,973 triliun. Pendanaan tersebut dialokasikan untuk pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat, serta normalisasi sungai dan muara.
Berdasarkan pemaparan dari Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sekaligus Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal, per 18 November 2026, sebagian besar layanan dasar telah kembali beroperasi.
Pemulihan listrik, BBM, dan telekomunikasi mencapai 100 persen, sementara pembangunan hunian sementara (huntara) mencapai 99,83 persen. Dari 3.120 sekolah terdampak, sebanyak 3.048 telah kembali beroperasi di lokasi asal. Sebanyak 906 dari 918 rumah ibadah juga telah difungsikan kembali.
Pada sektor infrastruktur, 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah kembali beroperasi. Sementara itu, pemulihan jalan daerah mencapai 94,32 persen atau 1.545 dari 1.638 ruas. Namun, pemulihan jembatan daerah baru mencapai 58,93 persen atau 386 dari 655 unit. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa konektivitas antarkawasan masih menjadi salah satu prioritas rehabilitasi.
Di sektor perumahan, pembangunan huntara telah mencapai 18.916 dari target 18.949 unit. Sebaliknya, pembangunan hunian tetap (huntap) masih terbatas, yakni 1.758 unit selesai dan 1.221 unit dalam proses dari target 49.184 unit. Dengan demikian, realisasi huntap yang telah selesai baru mencapai 3,57 persen. Adapun penyaluran bantuan isi hunian, jaminan hidup, dan stimulus ekonomi masing-masing telah mencapai 99,34 persen, 99,09 persen, dan 99,06 persen.
Pemulihan ekonomi juga menghadapi tantangan sektoral. Sebanyak 115 dari 127 pasar rakyat telah kembali beroperasi. Di sektor pertanian, bencana berdampak terhadap 57.171 hektare sawah di 19 kabupaten/kota. Dari target pemulihan 31.464 hektare, sebanyak 24.322 hektare telah selesai ditangani atau mencapai 77,30 persen. Sementara itu, sektor kelautan dan perikanan terdampak pada 30.417,17 hektare tambak, 1.953 keramba, dan 2.077 nelayan.
Normalisasi sungai dan muara masih memerlukan percepatan. Dari 31 sungai yang menjadi target penanganan, baru 10 sungai selesai dinormalisasi (32,26 persen). Adapun normalisasi muara baru mencapai 2 dari 23 lokasi (8,70 persen). Pekerjaan ini strategis untuk memulihkan kapasitas aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir berulang.
Secara fiskal, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi periode 2026-2028 sebesar Rp58,973 triliun terdiri atas Rp39,036 triliun dari pemerintah pusat untuk 3.245 kegiatan dan Rp19,938 triliun dari pemerintah daerah untuk 3.897 kegiatan. Besarnya kebutuhan fiskal tersebut menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi bukan semata agenda pembangunan fisik, melainkan juga ujian kapasitas fiskal daerah, sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, serta efektivitas belanja publik.
Karena itu, keberhasilan pemulihan perlu diukur tidak hanya dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari ketuntasan pembangunan, pemulihan aktivitas ekonomi rakyat, keberfungsian layanan dasar, dan penguatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana di masa mendatang.
Sinergi Kelembagaan dan Pertahanan Nirmiliter
Kompleksitas penanggulangan bencana tidak memungkinkan satu lembaga bekerja secara mandiri. Pemerintah pusat dan daerah, BNPB dan BPBD, kementerian teknis, TNI, Polri, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat perlu membangun sinergi dalam kerangka koordinasi yang terstruktur. Setiap institusi harus memiliki pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme kerja yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kebijakan.
Dalam perspektif pertahanan negara, penanggulangan bencana memiliki keterkaitan dengan pertahanan nirmiliter. Ancaman nonmiliter dapat mengganggu keselamatan masyarakat, stabilitas wilayah, serta keberlangsungan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, kapasitas negara dalam menghadapi bencana merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan manusia dan ketahanan nasional.
Sesuai tugas dan fungsinya, TNI dapat memberikan dukungan dalam penanggulangan bencana, antara lain melalui bantuan kemanusiaan, evakuasi, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, dan pemulihan infrastruktur sesuai kapasitas yang dimiliki. Disiplin organisasi, mobilitas personel, dan jaringan kewilayahan dapat menjadi dukungan strategis, terutama ketika akses menuju wilayah terdampak terbatas.
Meskipun demikian, keterlibatan TNI tidak menggantikan tanggung jawab kelembagaan sipil. BNPB dan BPBD tetap menjalankan fungsi koordinasi dan kepemimpinan penanggulangan bencana sesuai kewenangannya. Itu mengapa dukungan militer perlu ditempatkan dalam kerangka koordinasi otoritas sipil, disertai pembagian peran, mekanisme komando, dan prosedur operasional yang terintegrasi.
Agenda Pemulihan yang Lebih Tangguh
Pemulihan pascabencana banjir di Aceh dan Sumatera perlu melampaui rehabilitasi dan rekonstruksi fisik. Diperlukan agenda kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapasitas wilayah, pengurangan risiko, dan peningkatan ketahanan masyarakat. Setidaknya terdapat lima agenda strategis yang perlu menjadi prioritas.
Pertama, membangun sistem informasi dan peta risiko bencana yang terpadu. Pemerintah perlu mengintegrasikan data curah hujan, daerah aliran sungai, topografi, tutupan lahan, kondisi infrastruktur, dan persebaran penduduk ke dalam satu sistem informasi yang dapat digunakan lintas sektor. Kedua, memperbaiki tata kelola lingkungan dan daerah aliran sungai.
Dalam konteks ini, prinsip Build Back Better yang dikembangkan dalam kerangka pengurangan risiko bencana Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu menjadi acuan. UNDRR melalui Terminology on Disaster Risk Reduction (2017) menjelaskan bahwa pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi merupakan momentum untuk meningkatkan ketahanan melalui pengintegrasian pengurangan risiko ke dalam proses pembangunan kembali.
Ketiga, mengimplementasikan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana. Jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan permukiman harus dibangun atau diperbaiki dengan mempertimbangkan hasil analisis risiko serta standar teknis ketahanan yang relevan.
Prinsip Build Back Better tidak sekadar berarti membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi memastikan bahwa infrastruktur hasil rekonstruksi memiliki kualitas, daya tahan, dan kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap ancaman bencana.
Keempat, memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dan sistem peringatan dini. Pemerintah perlu meningkatkan edukasi kebencanaan, menyediakan jalur evakuasi, menyiapkan tempat pengungsian, melaksanakan simulasi secara berkala, dan memastikan tersedianya komunikasi darurat hingga tingkat desa dan kelurahan. Kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting karena kecepatan memperoleh informasi dan mengambil tindakan pada fase awal bencana dapat menentukan keselamatan jiwa.
Kelima, memperkuat evaluasi dan akuntabilitas lintas sektor. Pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja yang tidak hanya berorientasi pada keluaran (output), tetapi juga hasil (outcome) dan dampak (impact). Kelima agenda tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang konsisten, terencana, dan berorientasi pada pengurangan risiko jangka panjang.
Mitigasi dan Ketahanan Wilayah
Banjir yang berulang di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera menjadi ujian terhadap kapasitas negara dalam melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan. Pemerintah tidak cukup hadir ketika bencana telah terjadi, tetapi harus memastikan bahwa sistem pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik memiliki kapasitas untuk mengantisipasi ancaman sebelum berkembang menjadi krisis.
UNDP (1994) dalam: "Human Development Report," menegaskan bahwa keamanan manusia tidak dapat dipisahkan dari rasa aman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan. Gagasan tersebut memperluas pemahaman mengenai keamanan, bahwa keselamatan manusia dan perlindungan terhadap keberlangsungan hidup merupakan bagian penting dari agenda keamanan yang lebih luas.
Dalam konteks penanggulangan bencana, keselamatan masyarakat, ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan, keberlanjutan kegiatan ekonomi, dan kepastian pelayanan publik merupakan kepentingan nasional yang harus dijaga.
Apabila masyarakat terus menghadapi bencana berulang tanpa pengurangan risiko yang memadai, persoalan yang muncul bukan hanya kerusakan hasil pembangunan, melainkan juga tantangan terhadap kepercayaan publik atas kapasitas negara dalam memberikan perlindungan.
Oleh karena itu, pemulihan di Aceh dan daerah lainnya harus menjadi momentum pembenahan tata kelola penanggulangan bencana secara menyeluruh. Sinergi pemerintah pusat dan daerah, dukungan TNI dan Polri, partisipasi masyarakat, serta kontribusi perguruan tinggi dan dunia usaha perlu diarahkan pada pembangunan wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi, ketahanan infrastruktur, dan kesiapsiagaan kelembagaan yang lebih baik.
(miq/miq)