Tantangan Bisnis Pertahanan Indonesia & Korea Selatan: Kepercayaan

Alman Helvas Ali,  CNBC Indonesia
17 November 2026 13:53
Alman Helvas Ali
Alman Helvas Ali
Alman Helvas Ali adalah konsultan pada Marapi Consulting and Advisory dengan spesialisasi pada defense industry and market. Pernah menjadi Country Representative Indonesia untuk Jane’s Aerospace, Defense & Security pada tahun 2012-2017. Sebagai konsultan.. Selengkapnya
SEOUL, SOUTH KOREA - MAY 27:  South Korean war veterans and conservative protesters hold an anti-North Korea rally in front of City Hall on May 27, 2010 in Seoul, South Korea. North Korea declared to cut all the ties with the South as a punishment fo
Foto: Bendera Korea Selatan. (Getty Images/Chung Sung-Jun)

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Sidang Defense Industry Cooperation Committee (DICC) ke-12 Indonesia dan Korea Selatan sudah diselenggarakan pada 11 November 2026 di Jakarta yang diikuti oleh puluhan industri pertahanan dari kedua negara, selain tentu saja delegasi Kementerian Pertahanan Indonesia dan Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Korea Selatan.

Pertemuan DICC ke-12 merupakan rapat yang pertama kalinya dilaksanakan dalam empat tahun terakhir, di mana sejak DICC pertama pada 2012 hingga DICC Ke-11 pada 2022 selalu digelar setiap tahun. Antara tahun 2023 sampai 2025 tidak ada forum DICC yang boleh jadi dipengaruhi oleh dinamika kerja sama industri pertahanan kedua negara terkait program KF-21.

Baik soal pembayaran cost sharing maupun penahanan (in custody) sejumlah insinyur PT Dirgantara Indonesia karena kecerobohan mengenai flash disk. Persamuhan DICC tahun ini dilakukan saat tidak ada lagi isu-isu sensitif yang berdampak pada kemitraan industri pertahanan Indonesia dan Korea Selatan, walaupun isu ketidakpercayaan bersama (mutual distrust) masih belum hilang.

Pada forum yang mengambil tempat di Kementerian Pertahanan tersebut, di antara kesepakatan business to business (B-to-B) yang dicapai menyangkut produksi tiga komponen KF-21 oleh PT Dirgantara Indonesia, di mana ketiga komponen itu terkait dengan senjata dan peralatan elektro-optik. Beberapa bulan sebelumnya kedua maskapai sepakat menjalin kerja sama industri lewat Industrial Collaboration Agreement (ICA) mengenai produksi pesawat tempur berkursi tandem itu.

Kesepakatan demikian merupakan peluang bagi PT Dirgantara Indonesia agar dapat menjadi pemain yang signifikan dalam industri aerostructure dunia, suatu peluang yang dilewatkan begitu saja pada dasawarsa silam ketika Airbus menawarkan prospek serupa. Dapat dipastikan bahwa ICA baru dapat diimplementasikan kalau Indonesia bisa mewujudkan komitmen pembelian 16 KF-21 Block II seperti yang pernah dijanjikan kepada Korea Selatan pada awal tahun ini.

Mencermati sejumlah isu yang diperbincangkan dalam sidang DICC ke-12, sukar untuk ditepis bahwa secara langsung atau tidak langsung perkara ketidakpercayaan mewarnai sidang tersebut pada tingkat B-to-B. Dalam konteks ini ialah ketidakpercayaan sejumlah firma Korea Selatan kepada mitra mereka di Indonesia, baik pemerintah maupun dunia usaha.

Hal demikian merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Indonesia, sebab kepercayaan adalah suatu perihal mendasar dalam kerjasama apapun. Tidak berlebihan guna menyatakan bahwa Korea Selatan memiliki defisit kepercayaan kepada Indonesia dalam urusan kerjasama industri pertahanan yang muncul sejak satu dekade lalu.

Soal ketidakpercayaan pertama ialah jadwal penandatanganan kontrak akuisisi 16 KF-21 Block II oleh Indonesia yang semula dirancang sebelum akhir tahun 2026 berdasarkan perhitungan pengurusan anggaran bagi program tersebut di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Masalah melesetnya pemberian kontrak KF-21 kepada KAI berkaitan erat dengan jadwal produksi KF-21 yang telah disusun oleh pabrik pesawat terbang Korea Selatan selaku produsen jet tempur generasi 4.5 bermesin ganda tersebut.

Isu ketidakpercayaan kedua adalah mengenai penyelesaian transaksi pembayaran munisi kaliber besar antara Poongsan dan PT Pindad, di mana Poongsan mengklaim telah menyerahkan semua pesanan PT Pindad pada Agustus 2025, akan tetapi PT Pindad belum melaksanakan pembayaran penuh kepada perusahaan Korea Selatan itu.

Bukan suatu hal yang janggal pula jika dalam DICC minggu lalu Poongsan meneken MoU dengan PT Multipar Pertahanan Indonesia mengenai pengembangan dan produksi munisi kaliber besar oleh perusahaan Indonesia tersebut.

Sebenarnya Kementerian Pertahanan tidak akan menemui masalah pendanaan sebesar US$3 milyar untuk program akuisisi KF-21 andaikata terdapat keinginan politik memakai alokasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar US$34,8 miliar yang sudah disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Yang menjadi masalah ialah tidak ada transparansi anggaran terkait kuota demikian, termasuk pula program apa saja yang diakomodasi dalam Blue Book 2025-2029.

Selama ini telah muncul kecurigaan kuat di sejumlah kalangan bahwa dana itu akan dipakai guna berbelanja beragam peralatan pertahanan dengan kualitas yang diragukan melalui peran makelar. Terkait dengan ekspor KF-21, Korea Selatan tidak mengizinkan penjualan pesawat tempur itu ke Indonesia lewat tangan makelar, melainkan kontrak langsung dengan pemerintah Indonesia.

Adapun persoalan antara Poongsan dan PT Pindad secara teknis terkait dengan kapasitas BUMN Indonesia di bidang keuangan, di mana bukan suatu hal yang aneh bila cash flow perseroan bleeding. Nampaknya PT Pindad mengandalkan pada pembayaran per termin yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan selaku pemberi kontrak, sementara di sisi lain Kementerian Pertahanan belum menerima penyerahan final munisi kaliber besar yang dipesan lewat firma milik negara itu.

Sikap Poongsan yang mengangkat perkara pembayaran pesanan munisi dalam DICC kali ini menunjukkan bahwa perusahaan Korea Selatan tersebut sudah merasa bahwa cara-cara biasa dalam mencari penyelesaian outstanding payment tidak dapat diandalkan lagi. Keputusan Poongsan guna menjalin kemitraan bisnis dengan firma partikelir Indonesia dalam urusan munisi kaliber besar mencerminkan ketidakpercayaan terhadap PT Pindad.

Dihadapkan pada isu ketidakpercayaan firma Korea Selatan terhadap rekan perniagaan mereka di Indonesia, terdapat beberapa pertanyaan yang patut untuk diajukan. Apakah pihak-pihak terkait di Indonesia, baik sektor pemerintah maupun dunia usaha, sadar dengan ketidakpercayaan itu?

Seumpama sadar, lalu langkah apa yang dapat dilakukan oleh Indonesia guna mengembalikan kepercayaan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kepercayaan yang hilang dari Korea Selatan bisa dipulihkan kembali?

Selain isu ketidakpercayaan dari pihak Korea Selatan, terdapat juga tantangan lain yang merupakan pekerjaan rumah berikutnya bagi Indonesia pasca DICC. Meskipun sejumlah maskapai partikelir Indonesia berminat menjalin kemitraan dengan firma-firma Korea Selatan, terdapat hambatan internal bagi pihak pertama agar kerja sama dapat diwujudkan.

Hambatan tersebut merupakan buah dari kebijakan Kementerian Pertahanan yang memberikan preferensi kepada pihak tertentu saja dalam kerjasama industri pertahanan dengan negara-negara lain, baik dalam urusan dagang maupun kolaborasi teknis. Selama hambatan demikian tidak disingkirkan, sulit untuk berharap terciptanya level playing field di antara firma-firma swasta nasional sebab pihak yang lemah secara politik pasti akan tersingkir.

Menjadi pertanyaan, yakni apakah Kementerian Pertahanan dapat menjadi wasit yang adil bagi para pelaku industri pertahanan domestik? Memperhatikan kondisi saat ini hingga setidaknya 2030, sukar mengharapkan Kementerian Pertahanan dapat bertindak sebagai wasit yang adil.

Perkembangan demikian niscaya membuat maskapai-maskapai pertahanan swasta menghadapi tantangan untuk mengembangkan bisnis sekaligus belajar kepada perusahaan-perusahaan pertahanan Korea Selatan yang telah menjelma menjadi pemain global.


(miq/miq)
Next Article Menebak Arah Kerja Sama Industri Pertahanan Indonesia - Korea Selatan