Sosialisme Islam dan Agenda Transformasi Indonesia
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Dalam dua pekan terakhir, gagasan Sosialisme Islam Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A. Muhaimin Iskandar, mengundang perbincangan nasional dan diskusi di berbagai daerah. Perbincangan ini melampaui soal istilah: bagaimana pemikiran politik mengarahkan perubahan yang dirasakan rakyat?
Pembangunan tak cukup diukur dari pertumbuhan dan penurunan kemiskinan. Apakah rakyat berkesempatan memperbaiki hidup, pekerja mendapat bagian adil dari hasil produksi, dan kekayaan bangsa dikelola untuk kemakmuran bersama?
Sosialisme Islam meyakini keadilan tak cukup diwujudkan melalui kedermawanan atau pembagian hasil. Ia menuntut perubahan struktur ekonomi: siapa memiliki kekayaan, menguasai sumber daya, dan memperoleh kesempatan hidup. Di Indonesia, ikhtiar ini berakar pada nilai Islam, Pancasila, dan konstitusi.
PERTUMBUHAN, KETIMPANGAN, DAN KONSTITUSI
Ekonomi tumbuh 5,47 persen pada triwulan III-2026 (BPS, 2026a). Kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang. Namun, rasio gini naik menjadi 0,368 dari 0,363 pada September 2025; 40 persen penduduk terbawah hanya menikmati 19,22 persen pengeluaran (BPS, 2026b, 2026c).
Pengangguran terbuka Agustus 2026 masih 4,75 persen dan rata-rata upah buruh Rp3,42 juta (BPS, 2026d). Pertumbuhan belum otomatis menghadirkan pekerjaan layak. Siapa memiliki aset, menikmati nilai tambah, dan menentukan arah ekonomi?
Pancasila dan UUD 1945 telah memberi arah. Pasal 33 menegaskan usaha bersama berasas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang produksi penting dan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat, serta demokrasi ekonomi. Pasal 34 mewajibkan negara memelihara fakir miskin, mengembangkan jaminan sosial, memberdayakan masyarakat lemah, dan menyediakan pelayanan layak.
Kedua pasal itu mengatur pembagian hasil, kepemilikan, dan kekuasaan ekonomi. Transformasi Sosialisme Islam ditempuh secara demokratis-konstitusional, bukan melalui kekerasan atau penghapusan hak milik privat. Negara menjamin kepentingan publik dan memperluas kesempatan rakyat memiliki serta mengelola kegiatan ekonomi.
DARI REDISTRIBUSI MENUJU KEPEMILIKAN
Pemerataan selama ini mengandalkan redistribusi melalui bantuan sosial, subsidi, dan belanja negara. Semuanya penting, tetapi sumber ketimpangan juga harus dibenahi melalui predistribusi: mengubah cara aset, pendapatan, dan kekuatan ekonomi terbentuk sejak awal.
Reforma agraria, akses modal dan teknologi, serta koperasi harus diperluas. Pekerja perlu berkesempatan memiliki saham, menikmati keuntungan, dan ikut mengelola perusahaan. Buruh juga harus mendapat bagian kekayaan hasil kerja bersama, sebagaimana dibahas James Meade dalam Efficiency, Equality and the Ownership of Property (1964).
Perpajakan harus lebih adil dan progresif: beban lebih besar dipikul mereka yang sangat mampu. Pajak atas kekayaan bersih dalam jumlah besar layak dikaji tanpa membebani pekerja, petani, dan usaha kecil. Tujuannya mencegah penumpukan kekayaan dan memperkuat pembiayaan publik, bukan menghukum keberhasilan. Piketty (2014) mengingatkan, konsentrasi kapital memperlebar ketimpangan antargenerasi.
Perlindungan sosial adalah hak, bukan belas kasihan. Jaminan kesehatan, hari tua, kehilangan pekerjaan, dan risiko kehidupan harus menjangkau pekerja formal maupun informal. Dalam jangka panjang, universal basic income (UBI) layak dikaji sebagai jaminan pendapatan dasar bagi setiap warga, dengan penerapan bertahap sesuai kemampuan fiskal (Standing, 2017).
Perlindungan sosial harus disertai kesempatan kerja layak. Transformasi memerlukan industrialisasi nasional yang menciptakan pekerjaan berkualitas dan memperkuat rantai nilai. Petani, nelayan, UMKM, koperasi, dan pesantren perlu akses modal, teknologi, dan pasar, didukung pendidikan serta kesehatan bermutu. Negara harus kuat menjamin kepentingan publik, sekaligus demokratis dan akuntabel.
DARI BELAS KASIH MENUJU KEADILAN
Tauhid, keadilan ('adl), amanah, dan ta'awun memberi landasan etik bagi perubahan. Zakat dan sedekah penting, tetapi tak menggantikan kewajiban membangun institusi ekonomi yang adil. Kedermawanan menolong yang tertinggal; keadilan struktural mencegah ketertinggalan berulang.
Gagasan ini bersinggungan dengan demokrasi ekonomi Mohammad Hatta dan Marhaenisme Soekarno. Dengan pemikiran masing-masing, keduanya menempatkan kemandirian ekonomi rakyat sebagai bagian dari kemerdekaan. Kemerdekaan politik belum lengkap tanpa daya ekonomi menentukan nasib sendiri.
Sosialisme dinilai dari perubahan yang diperjuangkan, bukan nama atau pengucapnya. Sosialisme Islam bermakna ketika memperluas kepemilikan, membagi kekuasaan ekonomi, melindungi pekerja, dan menjadikan kekayaan bangsa sumber kemakmuran bersama.
Rakyat bukan hanya menerima hasil pembangunan; mereka harus ikut memiliki, mengelola, dan menentukan arahnya. Demokrasi ekonomi harus berjalan seiring demokrasi politik agar setiap orang mampu menentukan masa depan secara bermartabat.
(miq/miq)