Pindar Tak Boleh Menjamin, Bank Tak Boleh Lengah
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Peringatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar bank tidak sembarangan menggandeng pinjaman daring (pindar) bukan sekadar pengulangan prinsip kehati-hatian. Di baliknya ada pertanyaan mendasar: siapa menanggung apa ketika kerja sama bank dan platform berjalan buruk?
Per September 2026, tingkat wanprestasi pendanaan di atas 90 hari (TWP90) industri pindar mencapai 5,36 persen, melampaui batas aman 5 persen dan naik dari 4,73 persen sebulan sebelumnya. Outstanding pendanaannya Rp106,48 triliun. Per Mei 2026, pendanaan bank melalui pindar mencapai Rp67,61 triliun atau 65,17 persen dari outstanding saat itu sebesar Rp103,73 triliun. Memburuknya kualitas pendanaan berpotensi merambat ke kualitas aset bank yang mendanainya.
Pada CNBC Indonesia Digital Bank Forum, 10 November 2026, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meminta bank mengevaluasi kemitraannya dengan platform, bahkan menghentikan sementara penyaluran melalui mitra yang kredit bermasalahnya melonjak. Arahan itu hanya bisa dijalankan bila kontrak memberi bank kendali atas penyaluran, termasuk hak menjeda, serta batas tegas pengalihan risiko. Mengenal platform saja tidak cukup.
Bank Pemilik Piutang, Platform Perantara
Dalam skema channeling, bank menyalurkan kredit kepada debitur melalui penyelenggara pindar (selanjutnya disebut platform). Menurut POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, bank berkedudukan sebagai pemberi dana, sedangkan platform mempertemukannya dengan penerima dana.
POJK yang sama melarang penyelenggara bertindak sebagai pemberi dana atau penerima dana. Jadi, bank tidak meminjami platform untuk dipinjamkan kembali. Perbedaan itu menentukan letak piutang dan risiko.
Secara perdata, hubungan bank dan platform dekat dengan pemberian kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata) yang terbatas pada pekerjaan operasional, seperti verifikasi, penyaluran, dan penagihan. Penerima kuasa tidak boleh melampaui kuasanya (Pasal 1797 KUH Perdata) dan bertanggung jawab atas kelalaiannya (Pasal 1801 KUH Perdata). Namun, penggunaan mitra tidak memindahkan risiko kredit dari bank.
Bagi bank syariah, kedudukan ini justru lebih terang. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menempatkan platform sebagai wakil, dengan akad wakalah bil ujrah untuk pekerjaan operasional. Fikih muamalah sejak awal membedakan amanah dari dhaman (tanggungan), di mana wakil memegang amanah, bukan menanggung hasil. Keputusan membiayai tetap pada bank.
Tidak Menjamin, Bukan Bebas Tanggung Jawab
Pasal 158 POJK 40/2024 melarang penyelenggara memberikan jaminan dalam segala bentuk atas pemenuhan kewajiban pihak lain. Larangan ini mencegah platform berubah dari perantara menjadi penanggung utang debitur.
Bila debitur gagal membayar karena usahanya merugi, padahal penilaian dan penyaluran sesuai ketentuan, itu risiko kredit yang tidak boleh dibebankan kepada platform seolah-olah ia penjamin. Lain halnya bila kerugian timbul karena platform memanipulasi informasi, melampaui kewenangan, atau lalai. Tuntutan lalu bertumpu pada kesalahannya sendiri, bukan pada kegagalan debitur.
Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah mengatur bahwa wakil menanggung ganti rugi hanya bila ia lalai, melampaui kewenangan, atau menyalahi syarat. Hukum perdata, regulasi OJK, dan fatwa bertemu pada satu garis: tidak boleh menjamin bukan berarti boleh lepas tanggung jawab.
Garis itu juga berlaku ke arah konsumen. Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingannya. Bank tidak bisa berlindung di balik mitranya, termasuk ketika mitra itu menagih atas namanya.
Satu Wakil, Dua Amanah
Persoalannya, dalam sebagian skema, platform sekaligus menjadi wakil bank dan wakil debitur. Contohnya anjak piutang syariah atas tagihan pemasok yang belum dibayar pembelinya. Merujuk Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 dan Fatwa 117, inti produk ini adalah wakalah penagihan: debitur mewakilkan penagihan tagihannya, dan dalam praktik platformlah yang menjalankannya. Talangan dilunasi dari hasil tagihan itu.
Dua wakalah ini sama-sama sah. Namun, bank bukan pihak dalam akad penagihan, padahal dari situlah sumber pelunasannya mengalir. Ketika pembeli terlambat membayar, sebagai wakil bank platform semestinya segera melapor, sedangkan sebagai wakil debitur ia cenderung memberi kelonggaran. Satu tangan memegang amanah dua pihak, sementara bank hanya melihat laporan dari tangan yang sama.
Karena itu, bank perlu jalur informasi sendiri, yakni hak audit dan akses langsung ke data penagihan, serta pegangan atas arus kas melalui rekening penampung hasil tagihan dalam penguasaan bank. Batasnya tegas: menampung hasil tagihan milik debitur adalah pengendalian arus kas, sedangkan meminta platform menaruh dananya sendiri sebagai pengaman menyerupai penjaminan. Di titik itulah rasa aman mulai berubah menjadi masalah.
Jebakan Jaminan Terselubung
Rasa aman itu sering ditawarkan lewat dana talangan, pembelian kembali kredit macet, kewajiban platform menanggung kerugian pertama, atau penempatan dana platform di rekening bank sebagai pengaman. Yang menentukan bukan nama klausul, melainkan pemicu pembayaran dan kerugian yang ditanggung.
Bila platform wajib membayar setiap kali debitur gagal, tanpa ada kesalahan darinya, klausul itu sedang menjadikannya penjamin. Jika bertentangan dengan Pasal 158, urusannya bukan hanya kepatuhan kepada OJK.
Keabsahan klausul dapat dipersoalkan berdasarkan syarat "sebab yang halal" dalam Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata, yang tidak hanya menunjuk larangan peraturan, tetapi juga kesusilaan dan ketertiban umum. Larangan itu norma prudensial penjaga sistem keuangan, bukan sekadar urusan administrasi.
Kebutuhan akan perlindungan tetap sah, dan salurannya tersedia: Pasal 148 POJK 40/2024 membuka ruang asuransi kredit atau penjaminan kredit melalui perusahaan asuransi atau lembaga penjamin yang berizin OJK. Bagi bank syariah, kebutuhan akan kafalah semestinya dipenuhi perusahaan penjaminan syariah, bukan dibebankan kepada platform. Namun, perlindungan itu tidak menggantikan penilaian kredit oleh bank.
Saringan Bank Bukan Stempel
Pagar terbaik dipasang sebelum dana disalurkan. Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan mewajibkan bank umum memiliki keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikad, kemampuan, dan kesanggupan debitur melunasi utangnya. Pasal 23 ayat (1) UU Perbankan Syariah memuat kewajiban sejalan untuk penyaluran pembiayaan.
Bank dapat menetapkan kriteria penerimaan risiko atau Risk Acceptance Criteria (RAC). Namun, kriteria di atas kertas belum membuktikan pengendalian. Siapa yang menetapkan dan mengubah kriteria, siapa yang berwenang menerima atau menolak pendanaan, dan apakah bank memperoleh data yang cukup untuk menguji hasil penilaian?
Di sinilah larangan lain dalam Pasal 158 relevan: penyelenggara tidak boleh mewakili pemberi dana dalam melakukan pendanaan atau menyediakan fitur pendanaan otomatis. Yang ditutup bukan wakalah bil ujrah untuk pekerjaan operasional, melainkan keleluasaan platform menempatkan dana menurut pilihannya sendiri.
Peran semacam itu lebih menyerupai wakalah bil istitsmar, yaitu perwakilan untuk menginvestasikan dana, sebagaimana diatur Fatwa DSN-MUI Nomor 126/DSN-MUI/VII/2019. Akadnya sah secara syariah, tetapi POJK tidak memberikan peran itu kepada platform.
Otomatisasi tidak boleh mengaburkan tanggung jawab. Pemeriksaan sampel, pemantauan kualitas per kelompok waktu pencairan, dan batas eksposur per mitra menguji apakah saringan benar-benar bekerja. Dari situ pula bank tahu kapan harus menjeda penyaluran. Tanpa itu, RAC hanya menjadi stempel atas hasil platform.
Menyelaraskan Insentif
Pengendalian perlu ditopang insentif yang sehat. Jika imbal jasa mengikuti volume, sementara turunnya kualitas pendanaan tidak memengaruhi pendapatan platform, dorongan memperbesar penyaluran bisa mengalahkan dorongan menjaga kualitas. Teori keagenan menyebutnya moral hazard.
Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial, sebagaimana diuraikan Agus Yudha Hernoko, menawarkan arah: beban dibagi sesuai peran dan kendali tiap pihak. Fatwa 113 membolehkan ujrah ditetapkan dalam angka nominal, persentase, atau rumus yang disepakati dan diketahui para pihak. Sebagian ujrah dapat dikaitkan dengan mutu pelaksanaan perwakilan: ketelitian verifikasi, kepatuhan pada kriteria bank, dan ketepatan melaporkan tunggakan.
Kaidah bahwa muamalah pada dasarnya boleh, pijakan fatwa-fatwa DSN-MUI pun memberi ruang untuk itu. Penyesuaiannya sebaiknya berlaku untuk ujrah periode berikutnya, sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah bahwa ujrah dapat ditinjau atas manfaat yang belum diterima, bukan menarik kembali ujrah yang telah dibayar.
Yang diukur adalah mutu kerja wakil, bukan lunas tidaknya debitur. Memotong ujrah setiap kali debitur gagal bayar sama saja dengan menjadikan wakil penjamin. Rumusnya harus jelas sejak awal agar tidak mengandung gharar yang dilarang Fatwa 117. Tujuannya menyelaraskan insentif, bukan menyamarkan penjaminan.
Mitra yang Diuji
Kerja sama bank dan pindar dapat memperluas akses pembiayaan, termasuk bagi UMKM. Manfaatnya lebih berkelanjutan bila batas kewenangan, aliran informasi, dan pembagian tanggung jawab terang sejak awal. Bank menanggung konsekuensi keputusan kreditnya; platform bertanggung jawab atas kewajiban dan kesalahannya sendiri. Keyakinan atas debitur adalah amanah yang tidak bisa dititipkan begitu saja.
Wallahu a'lam bish-shawab
(miq/miq)