Mengapa Trump dan Partai Republik Terpuruk di Pemilu Sela 2026?
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Ada satu pelajaran lama dalam politik Amerika Serikat (AS) yang kembali terbukti pada 3 November 2026: pemilih bisa memaafkan banyak hal, kecuali harga yang terus naik tanpa penjelasan yang masuk akal.
Partai Demokrat merebut kembali DPR sekaligus Senat, mengakhiri dominasi penuh Partai Republik atas Gedung Putih dan Kongres (Cox Media Group, 2026). Kemenangannya bukan tipis.
Demokrat menang di wilayah yang selama puluhan tahun dianggap benteng merah: James Talarico mengalahkan Ken Paxton dan menjadi Demokrat pertama yang memenangi kursi Senat Texas sejak 1988, Kansas mengirim senator Demokrat pertamanya sejak 1932, Sherrod Brown kembali ke Senat dari Ohio, dan Roy Cooper merebut kursi North Carolina (NBC Washington, 2026; Cox Media Group, 2026). Lebih dari 124 juta suara masuk, melampaui rekor pemilu sela 2018 (Gray DC, 2026).
Lebih menarik lagi, di tengah-tengah isu radikalisme, terorisme dan konflik tak berujung di Timur Tengah, justru delapan (delapan) Muslim terpilih ke Kongres AS dalam pemilu sela 3 November 2026: satu senator dan tujuh anggota DPR, semuanya dari Partai Demokrat.
Abdul El-Sayed (Demokrat, Michigan). Ia mengalahkan mantan anggota DPR dari Partai Republik, Mike Rogers, dan menjadi Muslim pertama yang terpilih ke Senat AS. Sedangkan empat petahana yang terpilih kembali adalah André Carson (Indiana distrik 7), Ilhan Omar (Minnesota distrik 5), Rashida Tlaib (Michigan distrik 12), Lateefah Simon (California distrik 12). Keempatnya dari Partai Demokrat.
Serta tiga wajah baru: Adam Hamawy (New Jersey distrik 12), Muslim dan keturunan Arab pertama yang mewakili New Jersey di Kongres. Darializa Avila Chevalier (New York distrik 13), perempuan Latina Muslim pertama yang terpilih ke Kongres, juga Aisha Wahab (California distrik 14).
Bisa dibilang Donald Trump lah biang kerok-nya, Namanya tidak ada di surat suara. Namun, justru dialah yang sebenarnya sedang diadili. Exit poll CBS mencatat tingkat penerimaan kinerjanya hanya sekitar 38 persen, angka terendah bagi seorang presiden pada hari pemilu sela, lebih rendah daripada saat masa jabatan pertamanya (CBS News Exit Poll, 2026). Kekalahan ini lahir dari lima luka yang saling memperparah: ekonomi, lapangan kerja, pajak, imigrasi, dan perang.
Ekonomi: Janji Murah vs Tagihan Mahal
Trump memenangi pilpres AS tahun 2024 dengan satu janji sederhana: menurunkan harga. Dua tahun kemudian, janji itu justru menjadi beban terberatnya. Menurut exit poll, ekonomi adalah isu terpenting bagi 39 persen pemilih, jauh di atas isu lain (Hot Air, 2026). Sekitar tiga perempat pemilih tidak puas dengan arah negara, dan jumlah yang merasa keuangan rumah tangganya memburuk dua kali lebih banyak daripada yang merasa membaik (CBS News Exit Poll, 2026; Hot Air, 2026).
AP VoteCast menangkap inti masalahnya: pemilih tidak sekadar marah pada inflasi, tetapi menyalahkan Trump secara langsung, karena tarifnya, perangnya di Iran, dan janjinya soal harga yang tak kunjung ditepati (AP VoteCast, 2026). Inflasi sempat menyentuh 3,8 persen pada April 2026, tertinggi sejak ia kembali menjabat (WJLA, 2026).
Pada hari pemungutan suara, harga bensin rata-rata masih sekitar 4,15 dolar per galon (Boston Globe, 2026). Setiap kali warga mengisi tangki, mereka diingatkan bahwa hidup makin mahal. Ketika Trump berkampanye di Iowa dengan klaim bahwa harga sedang turun drastis, banyak pemilih merasakan yang sebaliknya di kasir supermarket.
Pengangguran dan Pajak
Angka pengangguran AS sebenarnya tidak buruk. Tingkatnya berkisar 4,1 persen hingga 4,2 persen, rendah menurut ukuran sejarah. Namun, angka besar itu menyembunyikan kecemasan.
Sebulan sebelum pemilu, laporan September 2026 hanya mencatat 29.000 pekerjaan baru, kira-kira sepertiga dari perkiraan ekonom, dan pengangguran naik ke 4,2 persen (PBS, 2026). Laporan Oktober 2026 yang jauh lebih kuat baru keluar tiga hari setelah pemilu, terlambat untuk mengubah suasana hati siapa pun (KY3, 2026).
Partai Republik meloloskan undang-undang pemotongan pajak besar-besaran pada 2025, dan semestinya itu menjadi modal kampanye. Kenyataannya, banyak politisi Republik sendiri mengeluh bahwa pemilih tidak merasakan manfaatnya (Semafor, 2026). Penyebabnya adalah jenis pajak lain yang dirasakan setiap hari: tarif impor.
Tarif pada dasarnya adalah pajak atas barang impor, dan sebagian besar bebannya diteruskan ke konsumen. Exit poll menunjukkan mayoritas pemilih nasional menilai tarif Trump merugikan ekonomi, dan pandangan itu muncul di negara bagian dari California sampai Mississippi (CBS News, 2026; AP VoteCast, 2026).
Survei YouGov pada Juli mencatat 72 persen pemilih menyalahkan tarif atas mahalnya harga (Washington Examiner, 2026). Inilah paradoksnya: Republik menjual potongan pajak yang abstrak, sementara pemilih membayar pajak terselubung yang konkret setiap kali berbelanja. Sebagian tarif itu bahkan sudah dibatalkan pengadilan federal (Boston Globe, 2026), menambah kesan bahwa kebijakan ini bukan hanya mahal, tetapi juga sembrono.
Blunder Kebijakan Imigrasi
Imigrasi pernah menjadi isu paling ampuh bagi Trump. Pada 2026, isu itu berubah wajah. Bukan karena pemilih tiba-tiba ingin perbatasan terbuka, tetapi karena cara penegakannya. Sekitar 57 persen pemilih menilai penegakan hukum imigrasi pemerintahan Trump sudah kelewat batas; hanya 20 persen yang merasa belum cukup keras (Hot Air, 2026). Kepercayaan publik makin tergerus setelah dua pengunjuk rasa AS tewas ditembak aparat federal di Minnesota pada Januari 2026 (FES, 2026).
Dampaknya terlihat pada koalisi Trump sendiri. Pemilih berusia muda dan keturunan Latino, yang ikut mengantarnya menang pada 2024 karena janji ekonomi, kini bergeser ke Demokrat (WEAR, 2026). Perempuan kulit putih, yang secara historis condong ke Republik, secara tipis-tipis kini memilih Demokrat (CBS News, 2026). Ketika razia terasa lebih sebagai pertunjukan kekuasaan daripada penegakan hukum, pemilih moderat menjauh.
Perang di Timur Tengah
Jika ada satu keputusan yang paling menentukan nasib Trump tahun ini, itu adalah perang AS-Israel melawan Iran yang dimulai 28 Februari 2026. Sejak itu, tingkat penerimaannya terus merosot (Al Jazeera, 2026). Gangguan lalu lintas di Selat Hormuz, jalur bagi sekitar seperlima minyak dan gas dunia, mendorong harga energi melonjak, dan lonjakan itu merembet ke seluruh perekonomian (WJLA, 2026).
Secara langsung, hanya sedikit pemilih yang menyebut politik luar negeri sebagai isu nomor satu. Tetapi itu menyesatkan, karena perang ini dirasakan lewat dompet. Sebanyak 74 persen pemilih menyebut perang Iran sebagai faktor krusial atau besar dalam pilihan mereka, dan sekitar 63 persen dari kelompok itu memilih Demokrat (Hot Air, 2026).
Mayoritas menilai keputusan menyerang Iran adalah keliru, termasuk sekitar seperempat pemilih Republik (CBS News Exit Poll, 2026). Trump sendiri mengakui kepada Fox News bahwa perang Iran membuat malam pemilu menjadi tidak terlalu menyenangkan (NBC Washington, 2026). Bahkan Gubernur Florida Ron DeSantis asal Partai Republik menyebut perang itu menjadi bumerang bagi partainya (WEAR, 2026).
Perang yang dijual sebagai upaya mencegah Iran memiliki senjata nuklir mungkin punya logika strategis. Namun, di mata pemilih biasa, yang tampak hanyalah perang tanpa ujung yang membuat bensin lebih mahal satu dolar dibanding tahun lalu (WJLA, 2026).
Lima Luka Satu Vonis
Yang membuat kekalahan ini begitu telak adalah cara kelima faktor itu saling menyambung. Perang menaikkan harga energi. Harga energi dan tarif mendorong inflasi. Inflasi menggerus upah, sehingga pasar kerja yang secara statistik sehat terasa rapuh. Potongan pajak tak terasa karena tertutup pungutan tarif. Sementara itu, kebijakan imigrasi yang keras kehilangan daya tariknya karena tampil kejam, tepat ketika pemilih menginginkan pemerintah yang fokus pada kebutuhan dapur mereka.
Di atas semuanya ada persoalan kepercayaan. Sekitar enam dari sepuluh pemilih menilai Trump mendahulukan kepentingan pribadinya ketimbang negara (CBS News Exit Poll, 2026), dan korupsi pemerintahan menjadi faktor penting bagi mayoritas tipis pemilih (AP VoteCast, 2026). Banyak pemilih yang dulu memberinya kesempatan kini merasa menyesal. Pemilu sela 2026 adalah tagihan yang akhirnya datang.
Tentu ada argumen tandingan yang layak dicatat. Pertama, sejarah memang tidak berpihak pada partai presiden petahana di AS. Partai yang berkuasa kehilangan kursi DPR dalam delapan dari sepuluh pemilu sela selama empat dekade terakhir (TNND, 2026). Ketua DPR Mike Johnson menekankan hal ini (Cox Media Group, 2026), sehingga sebagian kekalahan bisa dibaca sebagai pola siklus, bukan semata vonis atas Trump.
Kedua, sebagian lembaga survei konservatif berpendapat penegakan imigrasi, seperti kerja sama polisi lokal dengan otoritas federal, masih didukung mayoritas pemilih, dan yang ditolak adalah eksesnya, bukan tujuannya (Daily Signal, 2026).
Ketiga, laporan ketenagakerjaan Oktober yang kuat menunjukkan fondasi ekonomi tidak seburuk persepsi publik (KY3, 2026), dan kubu Trump bisa berargumen bahwa yang kalah adalah persepsi, bukan kebijakan.
Trump masih Presiden AS, tapi Partai Demokrat kini memegang kendali atas Senat dan DPR (Kongres). Tapi apakah ketika Demokrat berkuasa situasi akan lebih baik? Apakah Demokrat bisa menurunkan biaya hidup dan pengangguran?
Perkuat Ekonomi dan Retas Pengangguran
V.O. Key (1966) menggambarkan pemilih sebagai "dewa pembalas" yang menghukum atau mengganjar pemerintah berdasarkan kinerjanya. Morris Fiorina (1981) mengembangkannya menjadi teori retrospective voting.
Pemilih tidak perlu memahami detail kebijakan. Cukup bertanya: "Apakah hidup saya lebih baik dibanding sebelumnya?" Bagi pemilih dengan informasi terbatas, ini cara mengambil keputusan yang rasional dan murah. Anthony Downs (1957) menyebut cara berpikir seperti ini sebagai jalan pintas informasi.
Lewis-Beck dan Stegmaier (2000) menyimpulkan hal yang terus berulang dalam riset, yaitu bahwa pemilih menggunakan kondisi ekonomi untuk mengganjar atau menghukum partai petahana. Riset juga menemukan bahwa penilaian retrospektif lebih kuat daripada penilaian prospektif, temuan level mikro dan makro konsisten, dan pengangguran, inflasi, serta pertumbuhan adalah indikator terpenting.
Nannestad dan Paldam (1997) menemukan bahwa pemilih menghukum ekonomi yang buruk lebih keras daripada mengganjar ekonomi yang baik. Ini sejalan dengan loss aversion dalam ekonomi perilaku (Kahneman & Tversky): kerugian terasa lebih berat daripada keuntungan yang setara. Akibatnya posisi petahana tidak seimbang. Pertumbuhan dianggap wajar, sedangkan krisis dianggap kesalahan pemerintah.
Arthur Okun (1975) merumuskan misery index (inflasi + pengangguran) karena keduanya paling langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan PDB itu abstrak, sedangkan kehilangan pekerjaan dan harga beras yang naik itu konkret.
Pengangguran juga punya efek sosiotropik. Orang yang tidak menganggur pun merasa cemas ketika tetangga atau anggota keluarganya kehilangan pekerjaan, lalu menilai ekonomi nasional secara negatif. Penelitian menunjukkan bahwa penilaian sosiotropik (kondisi bangsa) biasanya lebih berpengaruh daripada penilaian egotropik (dompet pribadi).
Pemilih menimbang tahun terakhir. Achen dan Bartels (Democracy for Realists, 2016) menunjukkan bahwa pemilih "rabun". Mereka menilai kondisi menjelang pemilu, bukan kinerja selama satu periode penuh.
Temuan serupa muncul dalam studi lain yang menyimpulkan bahwa pemilih cenderung mengabaikan tiga tahun pertama pemerintahan dan memilih berdasarkan kondisi ekonomi pada tahun terakhir sebelum pemilu. Inilah dasar teori political business cycle (Nordhaus, 1975): petahana punya insentif mendorong ekonomi menjelang pemilu.
Di Amerika Serikat, dalam studi tingkat county, setiap kenaikan pengangguran nasional sebesar 1 persen dari tahun ke tahun menurunkan dukungan bagi partai petahana sebesar 9,2 persen. Studi yang sama menemukan bahwa kondisi ekonomi lokal hampir tidak berpengaruh, karena pemilih yakin presiden tidak banyak memengaruhi ekonomi lokal mereka. Jadi yang dihukum adalah kinerja makro yang dianggap menjadi tanggung jawab presiden.
Bukti tidak hanya datang dari AS. Di Chile, penelitian pada pemilu presiden 1989-1999 menemukan bahwa tingkat pengangguran dan output gap sama-sama berpengaruh signifikan terhadap suara petahana. Di Hungaria, dengan data yang sangat perinci, daerah yang mengalami kenaikan pengangguran lebih tajam menghukum partai yang sedang berkuasa.
Gelombang antipetahana pascapandemi Covid-19 (2022-2024). Ini "eksperimen alam" yang paling mencolok. Analisis Marketplace terhadap negara maju menemukan bahwa di lebih dari 70% negara yang dianalisis, petahana kehilangan kursi presiden atau perdana menteri, dan petahana kiri maupun kanan sama-sama kalah.
Financial Times mencatat bahwa untuk pertama kalinya, setiap partai berkuasa di negara maju yang menggelar pemilu kehilangan suara. Pakar ilmu politik Michael Miller menilai inflasi sebagai teori paling masuk akal untuk menjelaskan gelombang anti-petahana ini.
Hantu Bersyarat
Ekonomi memburuk adalah ancaman sistemik bagi petahana. Inflasi dan pengangguran adalah variabel paling berbahaya karena paling langsung terasa dan paling mudah dikaitkan dengan "pemerintah".
Namun "hantu" ini bersyarat. Kekuatannya bergantung pada kejelasan tanggung jawab, tingkat polarisasi, kepemilikan isu oleh partai, waktu (kondisi menjelang pemilu jauh lebih penting), dan kemampuan petahana mengelola narasi serta distribusi sumber daya.
Jadi lebih tepat menyebutnya bukan hantu yang pasti datang, melainkan risiko struktural yang selalu membayangi. Petahana yang ekonominya memburuk tidak otomatis kalah, tetapi ia bertanding dengan beban berat.
Ia harus menutup kerugian itu dengan keunggulan lain: Kandidat, narasi, polarisasi, atau sumber daya negara. AS di bawah Trump sudah mengalaminya. Bagaimana dengan Indonesia?
(miq/miq)