Penyadapan Presiden dan Urgensi Membenahi Hukum Intelijen Indonesia
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri membuka persoalan serius mengenai keamanan nasional dan akuntabilitas penggunaan instrumen intelijen.
Berdasarkan pemberitaan, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka atas dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Aktivitas yang diselidiki disebut berlangsung pada periode 2025-2026, termasuk dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi yang semestinya (Hambali, 2026; Rahmawati, 2026).
Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Hingga 9 November 2026, kepolisian masih mendalami dugaan makar dan pemberitaan menyebut para tersangka baru dijerat dengan ketentuan terkait penyadapan dan UU ITE.
Bahkan, Menteri Sekretaris Negara menyatakan bahwa isi percakapan, penerima hasil penyadapan, dan pihak yang berada di balik aktivitas tersebut belum diketahui secara terperinci (Prayudhia, 2026; Rahmawati, 2026). Dengan demikian, persoalan mendasar justru terletak pada pembuktian tujuan, alur informasi, dan kemungkinan penggunaan hasil penyadapan untuk mengganggu penyelenggaraan negara.
Fragmentasi Pengaturan Penyadapan di Indonesia
Indonesia sebenarnya tidak berada dalam kekosongan hukum total, dalam periode sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (selanjutnya disebut KUHP), Pasal 31 jo. Pasal 47 UU ITE telah mengatur intersepsi tanpa hak.
Sejak 2 Januari 2026, ketentuan pidana penyadapan dikodifikasikan dalam Pasal 258 KUHP, yang melarang tindakan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik nonpublik. Pasal 40 UU Telekomunikasi (UU No. 36 Tahun 1999) juga melarang penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi.
Di sisi lain, UU Intelijen Negara memberikan kewenangan penyadapan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk kepentingan intelijen, termasuk menghadapi spionase dan sabotase, dengan syarat tertentu. Kewenangan tersebut antara lain harus didasarkan pada perintah kepala BIN dan, terhadap sasaran yang telah memiliki bukti permulaan yang cukup, memerlukan penetapan ketua pengadilan negeri.
Pasal 47 juga mengatur pertanggungjawaban personel intelijen negara yang menyadap di luar fungsi yang ditentukan. Pengaturan ini tidak serta-merta menjadi rezim pengawasan terpadu bagi seluruh institusi yang memiliki akses terhadap teknologi penyadapan.
Kesenjangan tersebut semakin jelas dalam Pasal 136 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Penyidik memang dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan, tetapi tata caranya secara eksplisit diperintahkan untuk diatur lebih lanjut melalui undang-undang khusus.
Konsep awal RUU Penyadapan yang dipublikasikan Badan Keahlian DPR RI juga mengakui bahwa pengaturan saat ini tersebar, dengan mekanisme perizinan dan jangka waktu yang berbeda-beda (Badan Keahlian DPR RI, n.d.). Dengan demikian, persoalannya bukanketiadaan larangan pidana, melainkan fragmentasi kewenangan, prosedur, dan mekanisme pengawasan.
Penyadapan ilegal tidak otomatis merupakan spionase, terlebih lagi makar. Spionase berkaitan dengan pengumpulan atau penguasaan informasi strategis untuk tujuan tertentu, sedangkan intervensi asing mensyaratkan adanya keterkaitan dengan kepentingan atau arahan kekuatan asing.
Adapun makar terhadap presiden diatur dalam Pasal 191 KUHP, yakni tindakan dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Pasal 193 KUHP mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah secara tidak sah. Bahkan, Pasal 196 secara khusus memidana permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191-194 KUHP.
Oleh karena itu, pembuktian makar harus diarahkan pada tujuan dan hubungan antara tindakan penyadapan dengan rencana yang dilarang. Penyidik perlu menelusuri periode penyadapan, sasaran, jenis informasi yang dihimpun, pihak penerima, aliran perintah, serta kemungkinan adanya koordinasi untuk melumpuhkan fungsi presiden atau mengganti pemerintahan di luar mekanisme konstitusional. Penyalahgunaan jabatan, pelanggaran etik, dan insubordinasi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban tersendiri, tetapi tidak boleh disamakan begitu saja dengan makar.
Komparasi hingga Urgensi di masa depan
Amerika Serikat mengatur penyadapan intelijen melalui Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) 1978 (50 U.S.C. §§ 1804-1805). Undang-undang ini mensyaratkan adanya mekanisme perizinan yudisial melalui Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC).
Permohonan penyadapan harus diajukan oleh pejabat federal dengan persetujuan Jaksa Agung, disertai dasar probable cause bahwa sasaran merupakan kekuatan asing (foreign power) atau agennya. FISA juga menerapkan minimization procedures untuk membatasi pengumpulan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi yang tidak relevan. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa kepentingan intelijen nasional tetap harus berjalan dalam kerangka otorisasi dan pengawasan hukum.
Sementara itu, Inggris melalui National Security Act 2023 mengkriminalisasi tindakan intervensi asing apabila terdapat hubungan dengan kekuatan asing, perbuatan terlarang, serta maksud atau sikap sembrono terhadap timbulnya dampak intervensi terhadap keamanan dan penyelenggaraan negara. Pengaturan ini mencakup tindakan terselubung, manipulasi informasi, maupun tekanan yang bertujuan memengaruhi proses politik dan pemerintahan.
Di sisi lain, Investigatory Powers Act 2016 mengatur penyadapan melalui prinsip kebutuhan (necessity) dan proporsionalitas (proportionality), dengan mekanisme persetujuan Menteri Dalam Negeri yang harus disertai pengawasan yudisial oleh Judicial Commissioner. Mekanisme tersebut dikenal sebagai double-lock authorization, yang bertujuan mencegah penggunaan kewenangan penyadapan secara sewenang-wenang.
Australia mengembangkan pengaturan yang lebih eksplisit dengan memisahkan tindak pidana spionase dan intervensi asing melalui Criminal Code Act 1995, khususnya Division 91 dan Division 92. Pengaturannya mencakup perolehan maupun penyampaian informasi strategis kepada foreign principal, serta tindakan yang bertujuan memengaruhi proses politik dan pemerintahan atau merugikan keamanan nasional.
Adapun kewenangan penyadapan diatur melalui Telecommunications (Interception and Access) Act 1979, yang mensyaratkan surat perintah untuk pelaksanaan penyadapan intelijen oleh Australian Security Intelligence Organisation (ASIO). Pengawasan juga melibatkan Inspector-General of Intelligence and Security (IGIS) sebagai lembaga pengawas independen terhadap aktivitas intelijen.
Berdasarkan ketiga negara tersebut, terdapat pola pengaturan yang dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Amerika Serikat menekankan otorisasi yudisial dan pembatasan penggunaan informasi intelijen, Inggris mengembangkan pengawasan berlapis sekaligus kriminalisasi intervensi asing, sedangkan Australia secara tegas memisahkan pengaturan spionase dan intervensi asing dari kewenangan penyadapan.
Ketiganya menunjukkan bahwa perlindungan kedaulatan tidak cukup hanya melalui kriminalisasi spionase, tetapi juga membutuhkan pengaturan kewenangan intelijen, mekanisme pengawasan independen, dan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu membangun kerangka hukum yang mampu menjangkau
operasi spionase dan intervensi asing secara komprehensif, sekaligus mencegah penyalahgunaan instrumen intelijen oleh aparat negara sendiri.
Indonesia dalam hal ini membutuhkan dua kerangka yang saling melengkapi. Pertama, RUU Penyadapan sebagai procedural safeguard yang mengatur otorisasi pengadilan, standar kebutuhan dan proporsionalitas, pembatasan sasaran dan jangka waktu, penghapusan data yang tidak relevan, serta audit independen.
Kedua, RUU Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing yang mendefinisikan secara presisi hubungan dengan foreign principal, pencurian informasi strategis, operasi pengaruh terselubung, perekrutan agen, sabotase institusional, dan penyalahgunaan akses negara untuk kepentingan asing (Arbani, 2026).
Rumusan tersebut harus disertai perlindungan terhadap kritik politik, kerja jurnalistik, advokasi, dan pengungkapan pelanggaran demi kepentingan umum. Istilah "subversi" tidak boleh dirumuskan secara abstrak sehingga berubah menjadi instrumen untuk membatasi kebebasan sipil.
Perkara penyadapan presiden memperlihatkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan dapat muncul bukan hanya dari pihak eksternal, melainkan juga melalui penyalahgunaan akses dan kewenangan di dalam institusi negara.
Indonesia telah memiliki sejumlah delik penyadapan dan makar, tetapi belum mempunyai arsitektur hukum yang terpadu untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak spionase serta intervensi asing. Pembentukan undang-undang khusus menjadi penting, bukan untuk memperluas kekuasaan negara tanpa batas, melainkan untuk menjaga kedaulatan, konstitusi, dan hak warga negara secara bersamaan.
(miq/miq)