Menteri Keuangan Baru di Persimpangan Fiskal
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pada 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai menteri keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebelumnya, Suahasil telah menjadi wakil menteri keuangan dan memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan.
Pergantian ini kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan pada 15 September 2026. Sesungguhnya pergantian Menteri Keuangan, bukan hanya masalah pergantian pejabat, namun yang diuji adalah arah kebijakan fiskal Indonesia.
Publik bertanya, bukan sekedar siapakah Menkeu yang baru? Akan tetapi: "Apa yang akan dilakukan Menkeu baru agar ekonomi Indonesia mampu menembus 6% tanpa mengorbankan kesehatan APBN?"
Suahasil memasuki Kementerian Keuangan bukan dalam kondisi ekonomi yang sedang jatuh. Justru sebaliknya, ekonomi Indonesia masih tumbuh relatif solid. Triwulan I-2026 tumbuh 5,61% dan triwulan II-2026 tumbuh 5,29%. Semester I-2026 bahkan mencatat pertumbuhan 5,45%. Pertumbuhan ini menyimpan sebuah paradoks, yaitu Indonesia tumbuh, tetapi belum cukup cepat untuk memenuhi ambisi pertumbuhan 6%.
Pekerjaan Rumah Menkeu Baru
Sudah terlalu lama ekonomi Indonesia berada di sekitar angka 5%. Bukan berarti pertumbuhan 5% itu buruk. Persoalannya adalah ketika 5% berubah dari batu loncatan menjadi zona nyaman. Pertumbuhan 5,61% persen pada triwulan I kemudian turun menjadi 5,29% pada triwulan II. Artinya, untuk mencapai 6 persen secara berkelanjutan, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar tambahan belanja pemerintah.
Bank Indonesia sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2026 berada dalam kisaran 4,9-5,7%. Kita membutuhkan perubahan kualitas pertumbuhan. Sebab pertumbuhan yang hanya ditopang oleh konsumsi, belanja pemerintah, komoditas tertentu, atau momentum hilirisasi tidak otomatis menciptakan mesin pertumbuhan baru.
Sekarang, di mana mesin pertumbuhan 6 persen itu? Apakah dari investasi? Ekspor? Industri manufaktur? Hilirisasi? UMKM? Ekonomi digital? Perbankan? Atau kombinasi semuanya? Di sinilah APBN seharusnya berfungsi. Bukan sebagai "mesin pertumbuhan" yang bekerja sendirian, tetapi sebagai katalis yang membuat sektor swasta berani berinvestasi, bank berani menyalurkan kredit, industri meningkatkan kapasitas produksi, dan masyarakat meningkatkan konsumsi produktif.
Menkeu selalu berada di antara dua pedal, yaitu antara pedal gas dan pedal rem. Kalau terlalu menginjak rem, pertumbuhan bisa kehilangan momentum. Kalau terlalu menginjak gas, APBN dapat kehilangan kredibilitas. Persoalannya, keduanya diperlukan.
Pemerintah membutuhkan belanja untuk mendorong pertumbuhan, tetapi investor juga membutuhkan keyakinan bahwa pemerintah masih mampu menjaga disiplin fiskal. Karena itu, persoalannya bukan: Perlu stimulus atau tidak? Melainkan: Stimulus seperti apa yang menghasilkan pertumbuhan tanpa menciptakan beban fiskal yang lebih besar daripada manfaat ekonominya?
Fakta historis, mendapati bahwa belanja Rp100 triliun tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan Rp100 triliun. Sesungguhnya yang penting adalah multiplier effect-nya. Apakah belanja tersebut menciptakan kapasitas produksi? Apakah membuka lapangan kerja? Apakah meningkatkan produktivitas? Apakah memperkuat UMKM?
Apakah mempercepat investasi swasta? Apakah menghasilkan penerimaan negara di masa depan? Kalau jawabannya tidak jelas, maka belanja pemerintah hanya menjadi uang yang berpindah tangan, bukan mesin pertumbuhan.
Kita harus menyadari bahwa defisit bukan musuh, tetapi defisit juga bukan solusi. Ada kecenderungan diskursus fiskal tarik menarik antarkutub: antara defisit harus dijaga sekecil mungkin, dengan keinginan tumbuh cepat, maka belanja saja. Saya pikir keduanya sangat disederhanakan. Karena defisit fiskal pada dasarnya adalah instrumen. Sebagai batu penjuru adalah bukan semata-mata seberapa besar defisit yang terjadi, tetapi untuk apa defisit tersebut digunakan.
Defisit untuk membiayai belanja konsumtif tentu berbeda dengan defisit untuk membangun infrastruktur produktif, meningkatkan kualitas manusia, memperkuat ketahanan pangan, atau menciptakan kapasitas industri. Karena itu, tantangan Suahasil bukan hanya menjaga angka defisit, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana menjaga kualitas defisit.
Jangan sampai Indonesia memiliki APBN yang terlihat disiplin secara angka tetapi tidak cukup kuat menghasilkan pertumbuhan. Sebaliknya, jangan pula mengejar pertumbuhan dengan memperlakukan utang sebagai uang gratis, karena utang tetap harus dibayar dan harus juga diingat bahwa bunga utang tidak mengenal slogan pertumbuhan.
Kredibilitas APBN Adalah Modal Pertumbuhan
Momentum pergantian Menkeu juga terjadi ketika kredibilitas kebijakan fiskal menjadi perhatian Masyarakat, terutama pasar. Saya memperhatikan bahwa pengangkatan Suahasil dipandang pasar sebagai sinyal untuk memperkuat kembali stabilitas dan prediktabilitas kebijakan fiskal. Suahasil sendiri memiliki pengalaman panjang sebagai teknokrat fiskal dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Dikarenakan pasar tidak hanya melihat berapa besar pertumbuhan Indonesia hari ini, tetapi juga bertanya Bagaimana pemerintah membiayai pertumbuhan itu? Berapa defisitnya? Bagaimana penerimaannya? Bagaimana utangnya? Bagaimana biaya bunganya? Bagaimana risiko nilai tukar? Bagaimana kebijakan fiskal berkoordinasi dengan moneter?
Tentunya yang tidak kalah penting adalah: Apakah kebijakan pemerintah konsisten dari waktu ke waktu? Investor dapat menerima kebijakan yang ketat. Investor juga dapat menerima kebijakan ekspansif. Akan tetapi yang sulit diterima adalah ketidakpastian arah kebijakan.
Menkeu Baru Tidak Hanya Menjadi "Penjaga Kas Negara"
Ungkapan ini adalah berupa tantangan yang sering dilupakan dan disepelekan. Menteri Keuangan bukan hanya bendahara negara. Dalam ekonomi modern, Menkeu adalah salah satu arsitek utama ekosistem pertumbuhan.
Ia harus berbicara dengan: Bank Indonesia mengenai bauran fiskal-moneter; OJK mengenai pembiayaan sektor produktif; Kementerian Investasi mengenai iklim investasi; Kementerian sektoral mengenai produktivitas; dunia usaha mengenai biaya ekonomi; Perbankan mengenai transmisi kebijakan ke kredit; Pemerintah daerah mengenai efektivitas belanja; dan tentu saja DPR mengenai kredibilitas APBN.
Karena itu, ukuran keberhasilan Menkeu bukan hanya: APBN aman, tetapi APBN aman dan ekonomi bergerak lebih cepat. Itulah seni menjadi Menteri Keuangan. Kita perlu hati-hati terhadap pertumbuhan ekonomi, karena ia datang bukan atas instruksi Presiden, tetapi pemerintah dapat menetapkan target.
APBN dapat memberikan stimulus. Bank Indonesia dapat mengatur bauran kebijakan. OJK dapat memperkuat intermediasi. Tetapi pada akhirnya pertumbuhan terjadi ketika: rumah tangga membeli, perusahaan berinvestasi, bank menyalurkan kredit, industri berproduksi, dan pasar luar negeri menyerap ekspor.
Oleh karenanya, jikalau Indonesia ingin naik dari 5% ke 6%, maka yang harus dinaikkan bukan hanya belanja negara, tetapi yang harus naik adalah produktivitas, seperti produktivitas tenaga kerja, produktivitas modal, produktivitas industri, produktivitas UMKM, produktivitas birokrasi, dan produktivitas belanja pemerintah. Kalau produktivitas tidak naik, tambahan belanja hanya akan menghasilkan inflasi fiscal, yaitu uang bertambah, tetapi kapasitas produksi tidak bertambah sebanding.
Perbankan: Mesin yang Terlupakan
Sebagai negara yang sistem keuangannya masih sangat bertumpu pada perbankan, Indonesia tidak dapat berbicara tentang pertumbuhan 6% tanpa berbicara tentang kredit. Satu sisi ada di APBN, sisi lainnya ada pada financial intermediation.
Jika pemerintah memberikan stimulus tetapi bank tidak menyalurkan kredit produktif, transmisi kebijakan akan tersendat. Jika kredit tumbuh tetapi masuk terutama ke konsumsi dan bukan investasi produktif, kapasitas produksi tidak bertambah secara optimal.
Karena itu, Menkeu baru perlu memastikan koordinasi fiskal dengan sektor keuangan tidak berhenti pada rapat KSSK. Harus ada pertanyaan yang lebih konkret: Bagaimana APBN dapat memperkecil risiko sehingga perbankan berani membiayai sektor produktif?
Di sinilah penjaminan, subsidi bunga yang tepat sasaran, insentif fiskal, blended finance, pembiayaan UMKM, dan penguatan proyek investasi dapat memainkan peran. Bukan untuk menggantikan mekanisme pasar, tetapi untuk mengatasi market failure.
Jangan mengejar 6% dengan mengorbankan 4%. Karena, sejarah ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi yang tidak disertai stabilitas dapat berakhir mahal. Karena jika inflasi naik, maka nilai tukar tertekan yield obligasi meningkat, maka capital outflow terjadi dan biaya utang naik. Bila pemerintah mengerem, maka pada akhirnya pertumbuhan kembali turun.
Maka jangan sampai kita mengejar 6% hari ini, tetapi membayar 4% di kemudian hari. Pertumbuhan yang dibutuhkan Indonesia adalah 6% yang berkelanjutan, bukan 6% yang dibeli dengan utang dan stimulus sementara.
Membangun Kepercayaan
Pergantian Menteri Keuangan selalu menghasilkan satu pertanyaan di pasar: Apakah kebijakan akan berubah? Dalam kasus Suahasil, latar belakangnya sebagai teknokrat fiskal memberikan kesinambungan institusional. Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN.
Tetapi pasar tidak akan berhenti pada pelantikan. Pasar akan menunggu policy action. Bagaimana penerimaan negara diperkuat? Bagaimana belanja diprioritaskan? Bagaimana risiko fiskal dikelola? Bagaimana pembiayaan APBN dilakukan? Bagaimana kebijakan investasi diperbaiki? Bagaimana pemerintah merespons tekanan eksternal? Dengan kata lain: Kepercayaan tidak dibangun melalui pidato. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi kebijakan.
Saya pikir, persoalan Indonesia bukan kekurangan ambisi. Kita bahkan memiliki terlalu banyak ambisi. Kita ingin pertumbuhan 6%, kemudian 8%, kita ingin hilirisasi. Kita ingin industrialisasi, ingin ketahanan pangan, ingin transisi energi, ingin digitalisasi, ingin kesejahteraan, dan ingin pemerataan. Semuanya benar. Tetapi pertanyaan fiskalnya sederhana: Siapa yang membayar?
Maka, secara sederhana, dari mana pertumbuhan produktifnya berasal? Di sinilah Menkeu baru harus membuat pilihan kebijakan yang tajam. Bukan semua program harus diberi uang yang sama. Prioritas harus benar-benar berarti prioritas.
Tiga Agenda Suahasil
Menurut saya, setidaknya ada tiga agenda besar yang harus menjadi perhatian. Pertama, Fiscal Credibility. Jaga kredibilitas APBN. Dengan cara: Mengendalikan defisit, kelola utang dengan hari-hari, pembiayaan yang efisien, risiko fiskal harus transparan, pasar harus mendapatkan sinyal bahwa Indonesia tetap merupakan negara dengan tata kelola fiskal yang dapat dipercaya.
Kedua, Productive Spending. Ubah paradigma, dari berapa besar belanja? Menjadi berapa besar dampak ekonominya? Belanja pendidikan harus meningkatkan kualitas manusia; belanja kesehatan harus meningkatkan produktivitas, belanja infrastruktur harus menurunkan biaya logistik, dukungan UMKM harus meningkatkan kapasitas usaha, Insentif investasi harus menghasilkan investasi nyata, dan belanja pemerintah harus memiliki ukuran outcome yang jelas.
Ketiga, Revenue Reform. Tidak mungkin negara ingin memberikan pelayanan publik kelas dunia dengan basis penerimaan yang sempit. Maka reformasi penerimaan negara harus menjadi agenda utama. Bukan sekadar menaikkan tarif. Tetapi memperluas basis pajak, memperbaiki kepatuhan, memperkuat administrasi, mengurangi ekonomi informal, dan memanfaatkan teknologi data.
Negara tidak boleh terus-menerus mencari uang dari wajib pajak yang sama. Basis ekonominya harus diperluas. Danantara: Jangan hanya mengelola kekayaan, tetapi menghasilkan produktivitas
Ada satu isu lain yang tidak boleh dilepaskan dari diskusi fiskal: Danantara. Jika negara memiliki instrumen investasi negara dengan aset yang sangat besar, maka tantangannya bukan hanya bagaimana aset tersebut dikelola. Maka yang lebih penting: Apakah aset tersebut mampu menghasilkan investasi produktif, meningkatkan efisiensi BUMN, menarik modal swasta, dan menciptakan kapasitas produksi baru? Danantara tidak boleh dipersepsikan sebagai "APBN kedua."
Ia harus memiliki disiplin investasi sendiri. Kalau tidak, negara hanya memindahkan risiko dari satu kantong ke kantong lainnya. Karena itu koordinasi antara Kementerian Keuangan, Danantara, kementerian teknis, sektor keuangan dan otoritas terkait menjadi sangat penting.
Pastikan Gas dan Rem Berfungsi
Pada akhirnya, saya pikir, metafora paling tepat untuk Menkeu baru adalah mobil. Indonesia sedang mengendarai mobil ekonomi menuju pertumbuhan 6%. Presiden menginginkan di-gas. Pasar menginginkan stabilitas. Bank Indonesia menjaga inflasi dan nilai tukar. Investor melihat risiko. Perbankan mencari debitur yang layak dibiayai. Masyarakat menginginkan pekerjaan dan daya beli.
Bagaimana dengan Menteri Keuangan? Menkeu harus memastikan bahwa gas bekerja, rem bekerja, mesin tidak overheat, bahan bakar tersedia, dan pengemudi tahu jalan yang dituju. Karena kalau hanya gas, mobil bisa masuk jurang. Kalau hanya rem, mobil tidak pernah sampai tujuan.
Menkeu baru tidak perlu membuat semua angka terlihat indah, tetapi masyarakat menginginkan angka yang jujur, kredibel dan produktif. Pertumbuhan 5,3% yang sehat lebih baik daripada 6% yang rapuh. Tetapi Indonesia juga tidak boleh menggunakan stabilitas sebagai alasan untuk terus tinggal di zona 5%.
Inilah tantangan Suahasil Nazara. Membawa Indonesia keluar dari "kutukan 5%" tanpa membuat APBN kehilangan napas. Ia harus menjawab tiga pertanyaan sekaligus: Bagaimana meningkatkan pertumbuhan? Bagaimana menjaga stabilitas? Bagaimana memastikan pertumbuhan hari ini menjadi kapasitas produksi untuk hari esok?
Jika tiga pertanyaan itu dapat dijawab secara konsisten, maka target 6% bukan sekadar angka dalam dokumen APBN. Ia menjadi hasil dari transformasi ekonomi yang nyata. Tetapi jika kita hanya mengandalkan tambahan belanja, tambahan utang, dan tambahan optimisme, maka kita mungkin mendapatkan angka pertumbuhan.
Tetapi, belum tentu mendapatkan mesin pertumbuhan dan Indonesia tidak membutuhkan sekadar angka. Indonesia membutuhkan mesin orkestrasi yang mampu terus tumbuh. Itulah ujian sebenarnya bagi Menkeu baru.
(miq/miq)