Daya Pikat Pengadaan Alutsista Sementara

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Modernisasi militer Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang stabil. Selama bertahun-tahun, para perencana pertahanan menghadapi ragam kendala dalam kerangka Minimum Essential Force (MEF), sebuah strategi yang kerap terhambat keterbatasan anggaran dan menghasilkan inventaris alutsista lama yang terfragmentasi. Kini, arah pengadaan pertahanan Indonesia mulai bergeser ke pembangunan kemampuan tempur yang nyata dan daya tangkal terhadap ancaman eksternal.

Sejumlah program besar, seperti kontrak pengadaan 42 jet tempur Dassault Rafale, pembangunan fregat Merah Putih, serta lokalisasi manufaktur kapal selam berteknologi maju, menunjukkan komitmen yang jelas terhadap pembangunan kemampuan proyeksi kekuatan dalam jangka panjang.

Meskipun pengadaan berskala besar tersebut membutuhkan waktu beberapa tahun sebelum seluruh platform dapat beroperasi secara penuh, penguatan fisik Tentara Nasional Indonesia (TNI) kini mulai terlihat. Secara bertahap, TNI beralih dari postur yang berorientasi pada pertahanan teritorial dan membutuhkan pemeliharaan tinggi menuju kekuatan modern yang lebih terstandardisasi serta mampu mengamankan wilayah perairan dan ruang udara Indonesia yang luas.

Namun, panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan alutsista modern menciptakan kesenjangan kemampuan dalam jangka pendek. Umumnya, dibutuhkan waktu lima hingga tujuh tahun sejak kontrak ditandatangani hingga sebuah fregat baru, skuadron tempur, atau kapal selam mencapai kesiapan operasional penuh.

Di tengah lingkungan keamanan regional yang tidak menentu, khususnya akibat tekanan maritim yang terus berlangsung di Laut Natuna Utara, para komandan militer dan pembuat kebijakan menghadapi tekanan besar untuk mempertahankan kehadiran operasional secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut kerap memunculkan godaan untuk mengambil solusi sementara. Pembelian alutsista bekas atau penyewaan jangka pendek dari mitra asing sering dipandang sebagai langkah praktis untuk menutup kesenjangan, baik agar kapal tetap beroperasi di laut maupun pesawat tetap mengudara.

Di atas kertas, langkah tersebut tampak rasional untuk mengatasi kekurangan kemampuan dalam waktu singkat. Namun, solusi jangka pendek ini membawa berbagai persoalan logistik dan finansial yang kompleks sehingga perlu dikaji secara saksama sebelum anggaran dialokasikan.

Risiko utama pengadaan sementara terletak pada biaya siklus hidup atau life-cycle costs (LCC) alutsista. Dalam ekonomi pertahanan, harga pembelian awal suatu sistem persenjataan umumnya hanya mencakup sekitar 30% dari keseluruhan biaya selama masa operasionalnya. Sementara itu, 70% sisanya terserap untuk biaya operasi, pemeliharaan, dan dukungan keberlanjutan.

Masuknya platform sementara yang tidak terstandardisasi ke dalam inventaris TNI akan menciptakan rantai logistik tersendiri. Militer harus membiayai pasokan suku cadang khusus, membangun jalur pelatihan yang berbeda bagi operator dan teknisi, serta menyusun pengaturan maintenance, repair, and overhaul (MRO) secara terpisah dengan original equipment manufacturers (OEM) asing.

Alih-alih menghasilkan efisiensi skala, pengadaan sementara justru memecah anggaran pertahanan yang terbatas dan menambah beban personel teknik. Sumber daya penting yang seharusnya digunakan untuk mendukung armada permanen yang sedang dibangun akhirnya harus dialihkan untuk mempertahankan platform sementara tersebut.

Pada kenyataannya, penambahan platform, baik baru maupun bekas, juga membutuhkan anggaran MRO tambahan yang dapat mencapai sekitar 2%-3% dari harga platform setiap tahunnya. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, program pengisi kesenjangan kemampuan berisiko besar berubah menjadi proyek yang membebani anggaran.

Sejumlah negara telah berulang kali menghadapi kesulitan serius akibat pendekatan semacam ini. Pada tahun 2018, Kanada memutuskan membeli 18 jet tempur F/A-18 Hornet bekas dari Australia sebagai langkah sementara untuk mendukung angkatan udaranya yang menua, sementara proses pemilihan pengganti jet tempur permanen terus tertunda. Kesepakatan tersebut dipromosikan kepada publik Kanada sebagai solusi cepat dan hemat biaya.

Namun, Kantor Anggaran Parlemen Kanada kemudian melaporkan bahwa total biaya siklus hidup armada sementara tersebut meningkat menjadi lebih dari US$1 miliar atau Rp18 triliun, atau lebih dari 22% di atas perkiraan awal pemerintah. Rangka pesawat bekas dari Australia membutuhkan perpanjangan usia struktur secara ekstensif, sementara peningkatan sistem radar juga mengalami keterlambatan.

Akibatnya, kesiapan operasional penuh pesawat-pesawat tersebut tertunda dan menyerap banyak jam kerja tenaga teknik. Pada akhirnya, armada sementara itu berubah menjadi beban administratif yang mahal dan menguras sumber daya, tepat ketika Kanada akhirnya memutuskan untuk melanjutkan program pengadaan F-35.

Pelajaran global tersebut sangat relevan bagi modernisasi Angkatan Laut Indonesia saat ini. Galangan kapal milik negara PT PAL bersama Naval Group dari Prancis telah memulai pengerjaan program kapal selam Scorpène Evolved di Surabaya. Program ini merupakan investasi jangka panjang yang bertujuan membangun ekosistem domestik berteknologi tinggi untuk mendukung Pemeliharaan dalam Kondisi Operasional atau Maintenance in Operational Condition (MCO) kapal selam.

Dengan adanya komitmen tersebut, setiap usulan untuk memperoleh kapal selam sementara atau kapal selam bekas dari angkatan laut negara lain perlu dipandang secara kritis. Pemeliharaan kapal selam merupakan salah satu bidang paling kompleks dalam teknik angkatan laut.

Pengoperasian kelas kapal selam sementara yang sepenuhnya berbeda akan semakin memecah infrastruktur Angkatan Laut. Langkah tersebut akan membutuhkan perangkat simulator ganda, fasilitas penanganan baterai yang terpisah, serta kompetensi teknis yang sama sekali berbeda.

Bahkan kapal selam yang telah direkondisi tetap harus memiliki kesamaan komponen dan sistem dengan standar Scorpène yang akan digunakan pada masa mendatang. Tanpa kesamaan tersebut, kapal selam sementara berisiko menjadi aset yang tidak dapat dioperasikan dan hanya bersandar di dermaga, sekaligus menyerap anggaran dan personel yang seharusnya dialokasikan untuk program domestik.

Indonesia sendiri memiliki pengalaman yang jelas mengenai biaya tersembunyi dari pengadaan alutsista bekas sebagai solusi sementara. Pada 1992, pemerintah melakukan pengadaan besar-besaran terhadap 39 kapal bekas milik Jerman Timur. Pengadaan tersebut terdiri atas 16 korvet kelas Parchim, 14 kapal pendarat kelas Frosch, dan sembilan kapal penyapu ranjau kelas Kondor. Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan jumlah kapal Angkatan Laut dengan cepat.

Meskipun harga pembelian awal kapal-kapal tersebut terlihat relatif rendah, dampak finansial dan logistiknya terbukti sangat berat. Armada tersebut tiba dengan kondisi lambung yang telah mengalami degradasi parah serta menggunakan sistem propulsi era Pakta Warsawa yang sudah usang dan sepenuhnya tidak sesuai dengan sistem logistik Angkatan Laut Indonesia yang berorientasi pada peralatan Barat.

Total biaya memperbaiki, merekondisi, dan memodifikasi kapal-kapal tersebut agar sesuai dengan kondisi tropis dan kebutuhan operasional meningkat hingga ratusan juta dolar Amerika Serikat. Hal ini memicu perdebatan tajam di dalam pemerintahan mengenai alokasi anggaran. Selama beberapa dekade, upaya menjaga armada yang tidak terstandardisasi tersebut agar tetap laik laut menciptakan hambatan pemeliharaan permanen yang menyerap sebagian besar anggaran Angkatan Laut.

Membangun kekuatan militer yang modern dan andal membutuhkan perencanaan jangka panjang dan kesabaran, bukan sekadar pengadaan cepat seperti membeli barang di pasar. Kemajuan Indonesia dalam memperoleh alih teknologi dan membangun kerangka MRO di dalam negeri menunjukkan bahwa standardisasi merupakan satu-satunya jalan yang layak untuk membangun daya tangkal yang nyata.

Pengadaan jangka pendek mungkin memberikan keuntungan politik sementara atau sedikit kelonggaran operasional. Namun, langkah semacam itu kerap mengganggu strategi modernisasi yang lebih luas dan menimbulkan biaya jangka panjang yang tidak berkelanjutan. Pendekatan tersebut juga cenderung mengabaikan fakta bahwa, dalam sejumlah kasus, aset yang telah tersedia dapat dimodernisasi dengan biaya yang lebih efisien untuk menutup kesenjangan kemampuan.

Agar TNI dapat membangun kekuatan yang benar-benar tangguh dan mampu menjaga wilayah perbatasan Indonesia, para pembuat kebijakan harus tetap berpegang pada rencana jangka panjang. Konsistensi strategis yang didasarkan pada kepatuhan terhadap standardisasi alutsista akan selalu memberikan manfaat keamanan nasional yang lebih besar dibandingkan daya tarik semu dari solusi sementara.

(miq/miq) Add as a preferred
source on Google