APBN 'Canggih' Saja tidak Cukup
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa APBN Indonesia merupakan salah satu yang "paling canggih" di Asia tentu menarik untuk dibedah (CNBC Indonesia, 7/5/2026). Klaim ini bukan fiksi. Dalam beberapa tahun terakhir, APBN terbukti menjadi shock absorber yang mumpuni melawan rentetan hantaman: mulai dari pandemi Covid-19, inflasi global, sampai tensi geopolitik.
Data BPS (2026) pun mengonfirmasinya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 melesat 5,61% secara tahunan (year-on-year/yoy). Di saat yang sama, Kementerian Keuangan berhasil menjaga defisit fiskal tetap jinak di bawah koridor aman.
Namun, pertanyaan krusial yang sering luput dari radar pengambil kebijakan adalah; Apakah APBN yang "canggih" secara otomatis menjadi cerminan postur fiskal yang "kuat"? Jawabannya: Belum tentu.
Kekuatan Instrumen fiskal tidak bisa hanya diukur dari kemampuan jangka pendek meredam krisis (stabilizer). Sebab indikator utamanya adalah efektivitas penggunaan anggaran dalam menstimulus transformasi ekonomi jangka panjang (accelerator). Nah, dari sinilah akan terlihat borok struktural fiskal yang mulai menganga.
Tantangan Fiskal
Pertama, rendahnya tax ratio yang hingga tahun 2025 masih terpuruk di kisaran 10%-11% terhadap PDB. Angka ini jomplang jika dibandingkan dengan rata-rata negara OECD yang mencapai 34%, bahkan tertinggal dari Thailand dan Vietnam.
Ekonom Faisal Basri (2024) mengingatkan: persoalan utama fiskal Indonesia bukan terletak pada besarnya belanja, melainkan lemahnya kapasitas penerimaan negara. Ketika basis pajak sempit, ruang manuver pemerintah otomatis terkunci. Imbasnya fatal, negara terjebak dalam kecanduan utang untuk membiayai pembangunan.
Perbandingan Tax Ratio (% Terhadap PDB)
- Rata-rata OECD : ~34%
- Indonesia (2025) : 10% - 11%
Sumber: OECD & Kemenkeu (diolah)
Kedua, anomali struktur belanja yang didominasi pos yang rigid. Belanja pegawai, subsidi energi yang salah sasaran, pembayaran bunga utang, hingga Transfer ke Daerah (TKD) menyedot porsi paling besar APBN. Akibatnya, ruang untuk belanja produktif seperti riset, inovasi, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan dan industrialisasi menjadi terpinggirkan.
Padahal, menurut Joseph Stiglitz (2019); kualitas pengeluaran pemerintah jauh lebih krusial ketimbang kuantitasnya. Negara-negara yang berhasil melompat menjadi raksasa ekonomi adalah mereka yang memperlakukan anggaran sebagai alat transformasi, bukan sekadar bumper stabilisasi.
Bom Waktu Bunga Utang dan Jebakan Konsumsi
Kita tidak bisa buta mata pada beban utang yang terus menggemuk. Meski rasio utangnya masih di bawah batas aman 40% dari PDB, beban pembayaran bunganya mulai mengkhawatirkan. Dalam postur APBN 2026, alokasi pembayaran bunga utang diperkirakan di atas Rp500 triliun.
Angka tersebut menjadi alarm keras. Karena ruang fiskal kita sebagian besar terkuras hutang, alih-alih mendanai masa depan. Hal ini diperparah dengan mesin pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada konsumsi rumah tangga dengan memberikan kontribusi di atas 53% terhadap PDB, sehingga tidak menyerap lapangan kerja dalam jumlah yang signifikan.
Bank Dunia (2025) mengingatkan; tanpa taji di sektor manufaktur dan ekspor bernilai tambah, Indonesia mustahil keluar dari jebakan middle-income trap. Target pertumbuhan konsisten di level 6-7% untuk menuju Indonesia Emas 2045, sulit terwujud karena penuh lubang dan mendaki.
Rekomendasi: Eksekusi Dua Kunci Utama
Sumber fiskal berasal murni berasal dari pajak. Kepercayaan publik hanya akan tegak apabila setiap rupiah yang diterima dikelola dengan amanah, transparan, dan bebas dari kebocoran korupsi. Di samping itu, menjaga kekayaan alam melalui hilirisasi sesuai Pasal 33 UUD NRI 1945 adalah harga mati.
Setidaknya ada dua strategi untuk menjadikan APBN kita menjadi mesin pertumbuhan bukan hanya sekadar "pemadam kebakaran". Pertama, peningkatan pendapatan: Reformasi perpajakan harus keluar dari zona nyaman administratif.
Pemerintah harus berani memperluas basis pajak secara berkeadilan, termasuk mengeksplorasi pajak progresif bagi kelompok ultra-wealthy (super kaya), juga meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), yang berasal dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, kue ekonomi digital, yang diproyeksikan Google-Temasek-Bain menembus US$146 miliar, harus dioptimalkan serapannya.
Kedua, menekan pengeluaran: Stop budaya korporatisasi birokrasi membuang anggaran untuk belanja seremonial, perjalanan dinas minim output, dan proyek mercusuar tak produktif. Kurangi jabatan-jabatan politik yang ikut menggerus APBN hanya karena balas budi.
Melalui teladan para pemimpinnya, negara harus berhenti pamer kemewahan di tengah tekanan daya beli rakyat dengan berubah menjadi gaya hidup sederhana dan penuh keadaban. Efisiensi bukan memotong anggaran publik, melainkan memastikan value for money berjalan optimal.
Mari kita jujur: APBN memang semakin modern dan digital, namun belum sepenuhnya naik kelas. Instrumen fiskal kita sudah sangat cerdas untuk memadamkan api krisis, tetapi masih kekurangan tenaga untuk membangun fondasi rumah baru yang kokoh.
Menghadapi tahun-tahun krusial menuju Indonesia Emas 2045, target fiskal tidak boleh lagi sekadar bertahan di angka psikologis 5%. APBN harus ditransformasikan menjadi senjata strategis yang memacu produktivitas dan mempercepat industrialisasi. Karena sejatinya, APBN yang kuat bukan hanya tahan banting, melainkan mampu mendesain masa depan semakin kokoh.
(miq/miq) Add
as a preferred
source on Google