Ketika Prodi Ditutup, Siapa Sebenarnya yang Rugi?
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pengalaman bekerja di program Future Studies Korea Selatan mengajarkan satu hal penting: ilmu yang tampak "tidak relevan" hari ini bisa menjadi kompetensi paling dicari esok hari.
Dua tahun lalu, saya mendapat tawaran untuk bekerja di sebuah program pendidikan tinggi di Korsel. Awalnya saya ragu. Ini bukan bidang yang pernah saya sentuh sebelumnya - dunia digital, teknologi, dan ilmu yang jauh dari latar belakang saya sebagai lulusan Ilmu Keguruan. Namun setelah menimbang, saya terima tawaran itu. Dan pengalaman itu mengubah cara saya melihat pendidikan selamanya.
Perjalanan dari Jakarta ke Bali beberapa minggu lalu pun menyisakan percakapan yang tak mudah saya lupakan. Di kursi sebelah saya duduk seorang CEO perusahaan teknologi asal Polandia yang sudah lima tahun berbisnis di Indonesia.
Ia bertanya bagaimana saya merekrut karyawan di sini. Saya jujur: tidak mudah. Talenta berlimpah, tetapi yang benar-benar memenuhi standar perusahaan sulit ditemukan. Saya butuh dua tahun bongkar pasang tim sebelum akhirnya mendapatkan tim yang solid.
Dia tersenyum, lalu bercerita. Di masa pandemi Covid-19, dia perlu merekrut 160 orang dalam dua tahun di Indonesia. Untuk mencapai angka itu, dia harus menyaring lebih dari seribu kandidat.
Kesimpulannya tajam: talenta Indonesia tidak siap memasuki dunia kerja - bukan hanya soal skill sets, tapi juga mentalitas dan cara berpikir. Percakapan di atas pesawat itu, bagi saya, adalah cermin dari krisis yang sedang kita hadapi hari ini.
Dalam beberapa minggu terakhir, publik dikejutkan oleh wacana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) yang akan menghapus ratusan program studi (prodi) tidak aktif di berbagai perguruan tinggi Indonesia. Kebijakan ini memantik perdebatan: apakah ini langkah efisiensi yang sudah lama dibutuhkan, atau justru amputasi tergesa-gesa terhadap sistem yang sedang sakit?
Data BPS memang tidak berbohong. Tingkat pengangguran terdidik - mereka yang memegang ijazah diploma hingga sarjana semakin tinggi. Beberapa bulan lalu, saya pernah menulis di media ini tentang sebuah perguruan tinggi negeri di Sumatera yang setiap tahun meluluskan hampir 5.000 sarjana S1, S2, dan S3 - sementara lapangan kerja di daerah tersebut nyaris tidak tersedia. Namun apakah menutup prodi adalah jawaban yang tepat?
Sebuah prodi menjadi tidak aktif bukan karena ilmu yang diajarkannya tidak relevan, melainkan karena institusi gagal mengemas dan menghadirkan ilmu itu secara kontekstual bagi dunia yang terus berubah. Prodi Filsafat yang sepi bukan bukti bahwa bangsa ini tidak butuh pemikir kritis.
Justru sebaliknya - di era banjir disinformasi digital, kemampuan berpikir kritis adalah komoditas paling langka yang belum kita sadari nilainya. Menghapus prodi berdasarkan jumlah pendaftar adalah seperti membakar perpustakaan karena buku-bukunya jarang dibaca.
Data Kementerian Ketenagakerjaan menyingkap paradoks yang menyakitkan: ribuan lowongan kerja di sektor teknologi, energi terbarukan, ekonomi kreatif, dan logistik digital tidak terisi - sementara jutaan sarjana menganggur. Ini bukan soal kelebihan lulusan. Ini soal ketidaksesuaian (mismatch) yang berakar dari cara kita mendisiplinkan ilmu pengetahuan secara kaku dan terisolasi.
Industri masa kini tidak lagi mencari "sarjana ekonomi murni" atau "insinyur mesin konvensional". Perusahaan teknologi keuangan butuh seseorang yang memahami psikologi perilaku konsumen sekaligus bisa menulis baris kode.
Startup kesehatan digital memerlukan figur yang menguasai data science sekaligus etika medis. McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa pada tahun 2030, sekitar 375 juta pekerja di seluruh dunia perlu berpindah kategori pekerjaan akibat otomatisasi. Di Indonesia, World Economic Forum memproyeksikan lebih dari 85 juta pekerjaan terancam digantikan mesin dalam satu dekade ini.
Pelajaran dari Korea: JW Kim College of Future Studies
Di sinilah pengalaman saya di Korea Selatan menjadi relevan. Tempat saya bekerja adalah sebuah jurusan baru di kampus - JW KIM College of Future Studies. Di tahun pertama, seluruh mahasiswa wajib mengikuti General Education: Bahasa Inggris, Fisika, Matematika, Critical Thinking, dan sejumlah mata kuliah fondasi lintas bidang yang kami sebut Interdisciplinary Studies. Baru di tahun kedua, mahasiswa memilih konsentrasi sesuai minat dan tujuan karier mereka.
Model ini menghasilkan sesuatu yang berbeda: lulusan yang tidak hanya ahli di satu bidang, tapi mampu membaca konteks, beradaptasi, dan berkomunikasi lintas disiplin. Itulah persis yang dicari oleh CEO Polandia yang duduk di sebelah saya di pesawat itu.
Sementara Indonesia sibuk menghapus prodi yang dianggap usang, universitas-universitas terkemuka dunia justru agresif meruntuhkan tembok antardisiplin. Stanford memiliki d.school yang menggabungkan desain, teknologi, dan humaniora.
MIT Media Lab tidak mengenal batas antara seni, sains, dan rekayasa. Future Studies bukan ilmu ramal-meramal - ini metodologi yang menggabungkan analisis data, teori sistem, sosiologi, dan kebijakan publik untuk membuat keputusan bijak di tengah ketidakpastian.
Alih-alih menutup, ada tiga langkah konkret yang bisa dimulai. Pertama, dorong penggabungan strategis: Prodi Seni Rupa dan Teknologi Informasi bisa bertransformasi menjadi Creative Technology Design. Bukan penghapusan - melainkan evolusi yang disengaja.
Kedua, buka ruang kolaborasi antarkampus. Jika sebuah perguruan tinggi swasta tidak memiliki ahli di bidang tertentu, mereka tidak harus menutup prodi - mereka bisa berkolaborasi dengan kampus lain, dalam negeri maupun luar negeri. Model seperti ini menekan biaya operasional sekaligus memperluas jaringan akademik.
Ketiga, Indonesia membutuhkan kerangka regulasi yang memungkinkan gelar ganda dan minor lintas fakultas secara sistematis. Dan sudah saatnya pemerintah menginisiasi pilot program Future Studies di setidaknya tiga universitas negeri unggulan - bukan sekadar mencetak tenaga ahli baru, tapi membangun kapasitas bangsa untuk berpikir jangka panjang.
Saya adalah lulusan Ilmu Keguruan yang kini bekerja di persimpangan bisnis, kebijakan publik, AI, data science, dan cognitive science. Bukan karena saya meninggalkan ilmu lama saya - tapi karena pengalaman memaksa saya belajar melampaui batas disiplin yang pernah saya pilih. Itulah sebenarnya yang kita butuhkan dari sistem pendidikan tinggi kita.
Penghapusan prodi tidak aktif, jika dilakukan tanpa visi yang jelas, berisiko menjadi kebijakan yang memangkas masa depan dengan dalih efisiensi masa kini. Solusinya bukan memilih antara menghapus atau mempertahankan. Solusinya adalah transformasi: mendorong perguruan tinggi berpikir lintas batas, dan mencetak generasi yang tidak hanya siap kerja - tapi siap menciptakan pekerjaan yang belum ada namanya hari ini.
Masa depan tidak menunggu. Dan kita tidak bisa menyambutnya dengan ilmu-ilmu yang berdiri sendiri di lorong-lorong sempit.
(miq/miq) Add
as a preferred
source on Google