Mengubah Paradigma Belanja Negara, Bukan Sekadar Mengejar Penyerapan
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Sampai dengan saat ini, menjelang akhir tahun (triwulan IV), masih jamak terjadi, proses belanja barang dan/atau belanja modal selesai mepet di akhir tahun anggaran. Sekilas, anggaran yang berhasil dihabiskan terdengar seperti sebuah pencapaian.
Namun, pola penumpukan belanja di akhir tahun (year-end spending dump) ini sebenarnya "tidak menguntungkan" bagi negara dan masyarakat. Ketika pencairan lambat di awal tahun, uang negara pada dasarnya hanya "tidur" atau bisa disebut sebagai kas menganggur (idle cash) di Rekening Kas Umum Negara (RKUN).
Padahal, anggaran negara adalah "bensin" bagi mesin perekonomian. Ketika proyek pemerintah terlambat berjalan, lambat pula terciptanya lapangan kerja baru dan perputaran uang di tengah masyarakat. Manfaat yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat sejak awal tahun, akan tertahan hingga penghujung tahun.
Oleh karena itu, di tengah prioritas kita untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pola pikir lama ini harus segera ditinggalkan. Sekadar mengejar target persentase agar serapan anggaran mencapai 100% di akhir tahun sudah tidak lagi relevan.
Kita membutuhkan pergeseran paradigma: Dari penumpukan belanja di akhir tahun dan sekadar menghabiskan uang, menuju kualitas belanja yang terencana dan berdampak (spending better). Fokus pada quality of spending inilah yang akan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi masyarakat.
Menggeser Paradigma menuju Spending Better
Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), paradigma lama berjalan dengan mengedepankan pada persentase penyerapan. Hal ini sudah diperbaiki dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, di mana setiap kementerian/lembaga sudah ditetapkan target capaian output atas kinerja penyerapan belanja mereka.
Keberhasilan kinerja keuangan K/L tidak hanya dihitung dari berapa besar rupiah yang telah dibelanjakan, sudah melampaui target belanja atau belum, namun, dihitung pula aspek kualitas perencanaan anggaran, aspek kualitas pelaksanaan anggaran, dan aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Ketika target persentase belanja bukan lagi tujuan utama, maka diharapkan manfaat pembangunan bisa sesuai dengan yang diharapkan (outcome) dan maksimal dirasakan masyarakat.
Sejalan dengan hal di atas, pemerintah kini terus mendorong transisi menuju prinsip spending better atau belanja berkualitas. Konsep ini tidak sekadar berbicara tentang penghematan, melainkan penerapan prinsip value for money (nilai manfaat uang).
Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan oleh kas negara harus memenuhi tiga indikator: Ekonomi (pengeluaran tidak boros dan produktif), efisiensi (pencapaian output yang maksimum dengan input yang minimum), dan efektivitas (capaian hasil program sesuai target yang ditetapkan) dan dieksekusi pada waktu yang tepat.
Korelasi dengan Pertumbuhan Ekonomi: Bekerjanya Efek Pengganda
Mengapa kualitas dan waktu belanja negara ini sangat krusial bagi perekonomian? Jawabannya terletak pada teori ekonomi dasar yang disebut efek pengganda (multiplier Effect).
Sebagai ilustrasi, ketika pemerintah mengalokasikan anggaran belanja modal untuk membangun infrastruktur publik, seperti jalan atau jembatan, aliran dana tersebut tidak berhenti di tangan kontraktor saja. Pekerja proyek akan menerima upah bulanan, yang kemudian akan mereka belanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di warung-warung sekitar proyek.
Pemilik warung yang pendapatannya meningkat akan menggunakan uang tersebut untuk membeli bahan baku di pasar tradisional, dan pedagang pasar akan membelanjakannya lagi untuk kebutuhan lain. Satu transaksi belanja dari pemerintah mampu memicu rantai perputaran uang yang panjang di tengah masyarakat. Inilah inti dari multiplier effect.
Urgensi Ketepatan Waktu (Timing)
Waktu pelaksanaan belanja (timing) sangat menentukan seberapa besar efek pengganda ini bekerja. Jika pemerintah baru mencairkan anggaran besar-besaran di bulan November atau Desember, rentetan perputaran ekonomi tersebut tidak memiliki cukup ruang dan waktu untuk bekerja secara maksimal di tahun berjalan. Uang negara seolah-olah "tertidur" di kas negara selama berbulan-bulan tanpa memberikan stimulus apa pun.
Sebaliknya, melalui spending better, pemerintah didorong untuk merealisasikan belanja sejak kuartal pertama (Januari-Maret). Dengan eksekusi belanja yang lebih dini dan terencana, uang negara akan memiliki waktu yang jauh lebih panjang untuk berputar, menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara maksimal. Uang negara tidak hanya sekadar habis tercatat di laporan keuangan, melainkan benar-benar bertransformasi menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat.
Mengurai Benang Kusut: Hambatan dan Strategi Percepatan Realisasi
Menerapkan konsep spending better secara teori terdengar ideal, namun dalam praktiknya, pelaksanaan anggaran negara tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dalam teori keuangan publik, ada prinsip dasar yang disebut akuntabilitas, di mana setiap rupiah uang negara yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada rakyat.
Prinsip kehati-hatian yang ketat ini sering kali memunculkan hambatan di lapangan. Para pelaksana anggaran di berbagai instansi pemerintah terkadang mengalami kendala psikologis berupa ketakutan akan kesalahan administrasi yang berujung pada temuan audit atau kerugian negara.
Akibatnya, proses birokrasi menjadi sangat berhati-hati dan lambat. Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa berskala besar (seperti pembangunan gedung atau jalan) membutuhkan tahapan seleksi atau lelang yang bisa memakan waktu berbulan-bulan.
Lalu, bagaimana negara memastikan anggaran bisa cair lebih cepat tanpa melanggar aturan hukum? Pemerintah menerapkan beberapa strategi taktis dan sistematis:
1. Penerapan Lelang Dini (Early Procurement)
Jika lelang proyek baru dimulai pada bulan Januari, pekerjaan fisik mungkin baru bisa dieksekusi pada bulan April atau Mei. Untuk memangkas waktu tunggu ini, pemerintah mengizinkan proses lelang dilakukan pada akhir tahun sebelumnya (November atau Desember).
Dengan begitu, saat lembaran tahun anggaran baru dibuka pada 1 Januari, kontrak sudah siap ditandatangani dan pekerjaan bisa langsung berjalan. Uang negara pun bisa langsung disalurkan untuk menggerakkan roda ekonomi di awal tahun.
2. Digitalisasi Pembayaran dan Ekosistem Pengadaan
Untuk belanja operasional pemerintah sehari-hari, sistem pembayaran terus dimodernisasi. Konsep manajemen kas negara kini memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi, seperti penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan marketplace khusus pengadaan pemerintah.
Layaknya berbelanja di toko daring (online), instansi pemerintah kini bisa membeli kebutuhan alat tulis atau jasa ringan dengan cepat dan transparan. Semua transaksi terekam secara digital, sehingga prosesnya cepat namun tetap sangat mudah diawasi (diaudit).
3. Penilaian Kinerja Melalui IKPA
Dalam manajemen keuangan negara, evaluasi tidak boleh hanya dilakukan di akhir tahun. Pemerintah saat ini telah menggunakan sebuah instrumen bernama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA ini berfungsi layaknya sistem peringatan dini (early warning system) yang berbasis data.
Melalui analisis data realisasi anggaran secara tepat waktu, instansi vertikal pengawal keuangan di daerah, seperti Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dapat memantau pergerakan uang negara. Jika ada instansi yang pergerakan belanjanya melambat, KPPN dapat segera melakukan intervensi dan memberikan pendampingan solusi sebelum masalah menumpuk di akhir tahun.
Dengan menggabungkan perencanaan yang mendahului tahun anggaran, inovasi digitalisasi, dan pengawasan berbasis data, pemerintah memastikan bahwa rem (akuntabilitas) dan gas (akselerasi belanja) dapat beroperasi secara seimbang untuk menciptakan kesejahteraan.
Perubahan dari "Mengejar Penyerapan di Akhir Tahun" menuju "Spending Better" adalah langkah penting agar APBN benar-benar menjadi "bensin" bagi mesin perekonomian bangsa. Dengan mengeksekusi belanja secara lebih awal, terencana, dan akuntabel, pemerintah dapat menyeimbangkan "gas" akselerasi ekonomi dengan "rem" akuntabilitas, sehingga manfaat belanja negara lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.
(miq/miq) Add
as a preferred
source on Google