Masa Depan Prabowonomics ada di Pasar Modal
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memasuki fase kebijakan yang lebih ambisius dan agresif. Dari sisi peningkatan kapasitas produksi agenda hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri strategis, swasembada pangan, transformasi energi, dan program pembangunan 3 juta rumah per tahun mencerminkan upaya untuk mempercepat transformasi struktural ekonomi nasional.
Sementara itu dari sisi permintaan Prabowo sungguh bersemangat untuk melakukan redistribusi pendapatan melalui program makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Dorongan yang kuat dari kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan akan menciptakan Big Push yang membuat ekonomi Indonesia tumbuh di aras 8% per tahun. Suatu angka yang sakral bagi Prabowo yang menginginkan Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah dan menuju negara maju di tahun 2045. Semua itu dibungkus dengan apa yang disebut sebagai Prabowonomics.
Bila melihat program-program besar Prabowo tersebut terutama program dari sisi peningkatan kapasitas produksi, sumber pendanaan yang besar untuk membiaya berbagai program tersebut pasti akan terbentur pada keterbatasan pendanaan dalam negeri.
Financial architecture di dalam negeri yang kurang memadai hampir selalu berujung pada bottleneck pembiayaan. Negara dapat memiliki visi pembangunan yang besar, tetapi tanpa sistem keuangan yang mampu menyediakan pendanaan jangka panjang secara efisien, visi tersebut berisiko berubah menjadi beban fiskal atau ekspansi kredit yang tidak berkelanjutan.
Dari Bank-Based ke Market Based Economy
Indonesia menghadapi paradoks pembangunan yang jarang disadari: ambisi ekonomi terus membesar, tetapi arsitektur pembiayaan yang menopangnya masih tertinggal dalam paradigma lama. Selama bertahun-tahun, sebagai contoh, diskursus publik mengenai pasar modal cenderung terjebak dalam ilusi ekuitas - sebuah keyakinan bahwa perkembangan pasar saham identik dengan pendalaman sistem keuangan.
Indeks saham yang naik dianggap sebagai simbol kemajuan, jumlah investor ritel yang meningkat dipersepsikan sebagai demokratisasi keuangan, dan aktivitas IPO diperlakukan sebagai indikator modernisasi ekonomi.
Namun sejarah ekonomi global menunjukkan transformasi industrial jarang ditopang oleh pasar saham semata. Tulang punggung sesungguhnya dari kapitalisme modern adalah pasar obligasi yang dalam dan instrumen pembiayaan berbasis aset yang mampu mendistribusikan risiko secara luas dan menyediakan pendanaan jangka panjang dalam skala besar.
Model kapitalisme Indonesia selama beberapa dekade berkembang dalam kerangka bank-centric. Perbankan menjadi sumber utama pembiayaan korporasi dan rumah tangga, sebuah struktur yang efektif pada tahap awal pembangunan karena memungkinkan alokasi kredit yang cepat dan terkontrol.
Namun model ini memiliki batas alami yang sering kali baru terlihat ketika ekonomi memasuki fase industrialisasi yang lebih kompleks. Bank menghimpun dana dari deposito yang relatif berjangka pendek, sementara proyek industrialisasi membutuhkan pembiayaan jangka panjang dengan tenor puluhan tahun.
Ketidaksesuaian ini menciptakan keterbatasan struktural yang sulit diatasi tanpa pendalaman pasar obligasi domestik. Negara-negara yang berhasil melakukan lompatan industrial - mulai dari Korea Selatan hingga Malaysia - memahami bahwa transisi dari bank-based financing menuju market-based financing merupakan prasyarat bagi pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.
Kondisi makroekonomi yang mendukung
Momentum untuk melakukan transformasi sebenarnya sudah tersedia dalam dinamika makroekonomi Indonesia sekarang. Dalam satu dekade terakhir, yield obligasi pemerintah tenor panjang (10 tahun) menunjukkan tren penurunan struktural dari level di atas 10 persen menjadi kisaran enam persen.
Penurunan ini bukan hanya refleksi stabilitas makroekonomi yang meningkat, tetapi juga sinyal bahwa biaya modal jangka panjang semakin rendah dan kredibilitas kebijakan fiskal serta moneter semakin kuat.
Namun implikasi terpenting dari tren ini sering kali tidak dibaca secara strategis. Ketika yield obligasi negara menurun, investor institusional yang berinvestasi dalam jangka panjang secara alami mencari alternatif instrumen keuangan dengan imbal hasil lebih tinggi namun tetap dalam batas risiko yang dapat diterima. Dalam sejarah perkembangan pasar keuangan global, fase seperti ini sering menjadi titik awal ekspansi obligasi korporasi dan instrumen sekuritisasi aset.
Kisah Sukses Malaysia
Berkaca dengan apa yang terjadi dengan Malaysia yang sering masyarakat kita sebut sebagai adik kandung Indonesia, memperlihatkan bagaimana financial deepening tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui desain kebijakan yang konsisten.
Malaysia membangun pasar obligasi domestik yang dalam melalui strategi nasional yang terintegrasi, termasuk pengembangan sekuritisasi sektor properti melalui institusi keuangan bernama Cagamas. Hasilnya adalah struktur pembiayaan yang lebih seimbang antara bank dan pasar modal, dengan porsi obligasi korporasi yang hampir sama dengan utang perbankan dalam total pembiayaan utang perusahaan (hampir 40%).
Perbedaan utama antara Indonesia dan Malaysia bukan hanya soal ukuran pasar, tetapi tentang cara melihat peran sistem keuangan dalam pembangunan: apakah pasar modal dipandang sebagai pelengkap kebijakan ekonomi saja, atau sebagai fondasi utama transformasi struktural. Malaysia melihat pasar modal sebagai jalan keluar kebutuan sistem perbankannya dalam menyalurkan pembiayaan yang murah pascakrisis keuangan 98.
Kisah sukses Cagamas dan menciptakan rumah yang terjangkau bagi rakyat Malaysia selama lebih dari 30 tahun disebabkan kemampuan institusi tersebut menghubungkan pendanaan jangka panjang dari pasar modal melalui penerbitan obligasi korporasi dan sekuritsasi aset dengan kebutuhan masyarakat akan pendanaan perumahan jangka panjang dengan beban bunga yang relatif rendah.
Berdasarkan data statistik Malaysia tercatat rata-rata rakyat Malaysia membeli rumah dengan bunga 8%-12 % dengan tenor 15 tahun di tahun 80 an. Kini di tahun 2025 rata-rata rakyat Malaysia hanya dikenakan bebang bunga pinjaman rumah sebesar 4%-5% dengan tenor hingga 35 tahun. Malaysia kini menjadi salah satu negara di Asia dengan Home Affordability Index (HAI) tertinggi dengan skor 1.6 di mana Indonesia hanya memiliki skor 0.6.
Program 3 juta rumah sebagai game changer
Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo sebenarnya berpeluang untuk meningkatkan HAI dengan program pembangunan 3 juta rumah. Program tersebut tidak hanya akan mendorong pemerataan kepemilikan rumah tetapi juga membuka peluang yang jauh melampaui tujuan sosialnya, yaitu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengeluarkan Indonesia dari jebakan pertumbuhan ekonomi rendah.
Jika harga rata-rata rumah diasumsikan sekitar Rp300 juta saja, maka nilai proyek tahunan dapat mencapai sekitar Rp900 triliun. Angka tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke level 7%-8%. Dengan asumsi pembiayaan KPR sekitar tujuh puluh persen, potensi portofolio kredit mencapai sekitar Rp630 triliun setiap tahun.
Jika sebagian dari portofolio tersebut disekuritisasi menjadi asset-backed securities, Indonesia berpotensi menciptakan kelas aset baru dalam pasar fixed income domestik dengan nilai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Dalam horizon beberapa tahun, outstanding sekuritisasi dapat mencapai skala yang cukup besar untuk mengubah struktur pasar obligasi nasional secara fundamental.
Sekuritisasi aset lebih dari sekedar finansial
Dampak sekuritisasi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial. Salah satu hambatan utama akses perumahan di Indonesia adalah tenor pembiayaan yang relatif pendek dibandingkan negara lain.
Tenor KPR yang umumnya berkisar antara sepuluh hingga lima belas tahun menciptakan cicilan bulanan yang tinggi dan meningkatkan debt service ratio terhadap pendapatan rumah tangga. Sebaliknya, di Malaysia tenor pembiayaan rata-rata mencapai sekitar 35 tahun, memungkinkan cicilan yang lebih rendah dan akses yang lebih luas bagi masyarakat.
Simulasi sederhana menunjukkan bahwa perpanjangan tenor dari 15 tahun menjadi 35 tahun dengan asumsi bunga sebesar 8% dengan sistem kredit perbankan dan dengan sekuritisasi aset menggunakan pendanaan dari pasar modal dengan bunga sebesar 6% dapat menurunkan cicilan bulanan secara signifikan sebesar 42%, sebuah perubahan yang secara langsung memengaruhi kemampuan keluarga kelas menengah untuk memiliki rumah. Dalam konteks ini, sekuritisasi aset bukan sekadar inovasi finansial, tetapi mekanisme kebijakan yang memiliki dampak sosial nyata.
Perlunya Insentif fiskal
Namun potensi tersebut tidak akan terwujud tanpa desain kebijakan yang tepat. Insentif pajak bunga sekuritisasi aset dapat meningkatkan daya tarik instrumen sekuritisasi bagi investor institusional. Sementara itu insentif pajak penjualan sekuritisasi aset dari bank ke liquidity provider juga dibutuhkan untuk mendorong perbankan lebih aktif melakukan sekuritisasi aset. Sementara credit guarantee parsial dari pemerintah dapat meningkatkan peringkat kredit bagi para issuer sekuritisasi aset ini dan memperluas basis investor.
Di sisi lain, peran Bank Indonesia (BI) sebagai penyedia likuiditas melalui fasilitas repo dapat menjadi fondasi kepercayaan pasar, memastikan bahwa instrumen sekuritisasi memiliki likuiditas sekunder yang memadai. Kombinasi kebijakan fiskal, regulasi, dan moneter seperti ini telah menjadi kunci keberhasilan pengembangan pasar sekuritisasi di berbagai negara.
Memaksimalkan kemampuan keuangan dalam negeri di tengah tensi geopolitik
Transformasi struktur keuangan di atas juga harus dilihat dalam konteks geopolitik global yang berubah cepat. Fragmentasi rantai pasok, rivalitas ekonomi antarkekuatan besar, dan perubahan arah capital flow menciptakan lingkungan di mana emerging markets bersaing untuk menarik investasi jangka panjang.
Negara yang memiliki pasar fixed income domestik yang dalam akan memiliki keunggulan struktural karena mampu menyerap aliran modal global tanpa menciptakan volatilitas berlebihan. Tanpa pendalaman pasar obligasi korporasi, Indonesia berisiko kehilangan peluang strategis dalam kompetisi global yang semakin intens.
Selain itu sekuritisasi aset berpeluang menaikkan perputaran uang atau velocity of money di masyarakat di mana modal investasi yang sama dapat diputar berkali kali di pasar modal sehingga kebutuhan akan arus modal asing tidak terlalu besar di tengah gejolak geopolitik yang menantang.
Pada akhirnya, masa depan Prabowonomics tidak hanya ditentukan oleh besarnya proyek pembangunan yang diluncurkan, tetapi oleh keberhasilan membangun arsitektur keuangan yang mampu menopang ambisi tersebut.
Program pembangunan 3 juta rumah dapat menjadi proyek sosial terbesar dalam sejarah Indonesia, tetapi jika dirancang sebagai platform sekuritisasi nasional, ia juga dapat menjadi reformasi struktural terbesar dalam sejarah pasar keuangan Indonesia. Sekuritisasi aset ini juga bisa dilakukan di banyak sektor tidak hanya perumahan tapi juga hilirasi pertambangan dan pembangunan infrastruktur.
Negara tidak diingat karena jumlah proyek yang dibangun hari ini, tetapi karena sistem yang memungkinkan pembangunan berkelanjutan di masa depan. Dalam ekonomi modern, transformasi terbesar sering kali tidak dimulai dari pembangunan fisik, tetapi dari perubahan cara sebuah negara membiayai masa depannya.
(miq/miq) Add
as a preferred
source on Google