Dari Washington ke Kilang: Ujian Nyata Diplomasi Energi Kita

Dr. Anggawira,  CNBC Indonesia
21 February 2026 04:57
Dr. Anggawira
Dr. Anggawira
Dr. Anggawira merupakan pemimpin di dunia bisnis dan berbagai organisasi. Ia dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal HIPMI 2022-2025 dan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral & Batubara (ASPEBINDO). Saat ini, Anggawira menjabat sebagai Komisaris PT. Bum.. Selengkapnya
WASHINGTON, DC - MAY 12: Flags at the base of the Washington Monument fly at half staff as the United States nears the 1 millionth death attributed to COVID May 12, 2022 in Washington, DC. U.S. President ordered flags to fly at half-mast through next Monday and said the nation must stay resolved to fight the virus that has “forever changed” the country. (Photo by Win McNamee/Getty Images)
Foto: Bendera Amerika Serikat. (Photo by Win McNamee/Getty Images)

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat pada 20 Februari 2026 tidak sekadar memperlihatkan wajah diplomasi Indonesia di panggung global. Ia menandai satu fase baru: ketika diplomasi energi menjadi instrumen transaksi strategis-bukan hanya simbol kerja sama, tetapi alat tukar kepentingan nasional dalam arsitektur ekonomi dan keamanan global yang sedang berubah.



Kesepakatan ekonomi senilai USD 38,4 miliar dan pemberian tarif 0% untuk 1.819 produk Indonesia memang menjadi sorotan utama. Namun, bagi sektor energi dan industri, bagian paling menentukan dari kunjungan ini adalah masuknya nikel Indonesia ke dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya, Indonesia tidak hanya menjual bahan baku bagi transisi energi global-kita diundang masuk ke dalam sistem industrinya.

Tentu, setiap akses datang dengan harga. Komitmen impor migas dari Amerika Serikat yang diperkirakan mencapai Rp253 triliun per tahun menjadi bagian dari pertukaran kepentingan tersebut. Di sinilah diplomasi energi Presiden Prabowo harus diuji dalam kerangka Asta Cita, khususnya dalam agenda ketahanan energi nasional: apakah kesepakatan ini akan memperkuat fondasi produksi dan industri domestik, atau justru memperdalam ketergantungan jangka panjang?

Hari ini, Indonesia masih mengonsumsi sekitar 1,6 juta barel minyak per hari, sementara lifting domestik hanya berada di kisaran 580 ribu barel per hari hingga 610 ribu barel per hari. Artinya, lebih dari 60% kebutuhan energi minyak kita masih dipenuhi melalui impor, dengan defisit neraca migas yang mencapai USD 15 miliar hingga USD 18 miliar per tahun. Sementara itu, lebih dari 70% lapangan migas nasional telah memasuki fase mature, dengan tingkat penurunan produksi alami mencapai 10-15% per tahun.

Kerja sama Pertamina dengan Halliburton dalam penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) menjadi langkah awal untuk menahan penurunan tersebut. Namun, meningkatkan lifting saja tidak cukup. Ketahanan energi tidak akan tercapai jika kita tetap mengekspor gas mentah, mengimpor LPG hingga 6,5 juta ton per tahun, dan belum mengintegrasikan produksi domestik dengan industri petrokimia dan manufaktur berbasis energi.

Di sinilah hilirisasi menjadi ujian nyata. Pengalaman sektor nikel menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih mentah sejak 2020 mampu meningkatkan nilai ekspor produk turunannya dari sekitar USD 3 miliar menjadi lebih dari USD 33 miliar pada 2024. Jika pendekatan yang sama diterapkan pada sektor energi-khususnya gas yang saat ini diproduksi sekitar 5,3-5,5 BSCFD-Indonesia berpotensi mengurangi impor energi sekaligus memperkuat basis industri nasional.

Peran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjadi penting dalam memastikan bahwa setiap investasi hulu terhubung langsung dengan pembangunan kapasitas hilir. Target produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 BSCFD pada 2030 hanya akan bermakna jika diiringi dengan pembangunan kilang, pabrik petrokimia, dan ekosistem manufaktur domestik.

Namun, kita tidak boleh abai terhadap risiko. Tarif nol persen dapat membuka peluang ekspor manufaktur, tetapi juga berpotensi menekan sektor domestik jika impor tidak dikelola dengan hati-hati. Impor migas dalam skala besar dapat menjamin pasokan jangka pendek, tetapi tanpa hilirisasi yang paralel, defisit neraca energi bisa semakin melebar.

Diplomasi dua kaki Indonesia antara Washington dan Beijing juga harus dijaga dengan presisi. Masuk ke rantai pasok energi masa depan Amerika Serikat tidak boleh membuat Indonesia kehilangan fleksibilitas dalam menjaga kemitraan strategis dengan mitra global lainnya.

Bagi dunia usaha nasional, khususnya anggota HIPMI, momentum ini membuka ruang partisipasi dalam rantai pasok hilirisasi energi melalui pembiayaan usaha menengah di kisaran Rp5 miliar hingga Rp 50 miliar. Tanpa keterlibatan aktif sektor swasta, ketahanan energi akan tetap menjadi proyek negara, bukan gerakan ekonomi nasional.

Diplomasi energi telah membuka pintu. Hilirisasi akan menentukan apakah kita benar-benar masuk ke dalam rumah industri global-atau hanya berdiri di ambang pintunya. Ketahanan energi dalam kerangka Asta Cita tidak ditentukan oleh kesepakatan di Washington, tetapi oleh keberanian mengeksekusinya di dalam negeri.


(miq/miq) Add as a preferred
source on Google