Belajar dari Nikel sebelum Mengulang di Timah
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Hilirisasi mineral kembali menjadi sorotan. Pemerintah memastikan larangan ekspor timah mentah akan segera diberlakukan. Penghentian ekspor bahan mentah yang disertai pembangunan fasilitas hilirisasi dinilai penting untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Upaya ini sesungguhnya bukan hal baru. Sejak lama hilirisasi ditempatkan sebagai pintu masuk industrialisasi. Melalui hilirisasi, kegiatan ekonomi yang sebelumnya bertumpu pada ekspor bahan mentah diarahkan menjadi penghasil barang bernilai tambah. Investasi masuk, infrastruktur industri berkembang, lapangan kerja tercipta, dan pertumbuhan ekonomi pun terdorong.
Hilirisasi nikel sering dijadikan contoh naiknya nilai tambah. Sebelum larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2020, nilai ekspor Indonesia pada 2018-2019 hanya sekitar US$3,3 miliar. Lima tahun kemudian, nilainya melonjak menjadi US$33,9 miliar. Lonjakan sepuluh kali lipat dalam waktu singkat yang mengesankan.
Sebagai pusat hilirisasi nikel, Sulawesi Tengah menjadi wajah perubahan itu. Dalam sepuluh tahun terakhir, provinsi ini bertransformasi dari wilayah yang ekonominya bertumpu pada penambangan bijih nikel menjadi pusat industri pengolahan nikel berskala global.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, kontribusi industri pengolahan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melonjak dari 5,87 persen pada 2014 menjadi 41,18 persen pada 2024. Pertumbuhan ekonominya pun melesat. Pada 2022, Sulawesi Tengah tumbuh 15,22 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Bahkan ketika ekonomi nasional terkontraksi pada 2020 akibat pandemi, Sulawesi Tengah tetap tumbuh positif, menunjukkan ketangguhan ekonominya.
Keberhasilan hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah ini patut diapresiasi. Namun kemudian muncul pertanyaan lebih jauh. Apakah peningkatan industri itu menumbuhkan kegiatan ekonomi di sekitarnya? Ataukah ia hanya berkembang di dalam batas-batas kawasan industri itu sendiri? Pertanyaan ini menjadi relevan ketika pemerintah akan melakukan kebijakan serupa untuk komoditas timah.
Industrialisasi sejatinya bukan sekadar perubahan komposisi sektor dalam statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ia diukur dari seberapa jauh kegiatan ekonomi antarsektor saling terhubung. Dalam pandangan Albert O. Hirschman (1958), peningkatan industri pengolahan seharusnya menghasilkan efek pengganda yang luas terhadap perekonomian.
Industri manufaktur tidak berdiri sendiri, tetapi membutuhkan input dari berbagai sektor di belakangnya (backward linkage) dan menghasilkan output yang mendorong tumbuhnya sektor lain di depannya (forward linkage).
Industri pengolahan yang berkembang sehat akan menciptakan permintaan terhadap bahan baku, logistik, peralatan, makanan pekerja, distribusi dan berbagai kebutuhan lainnya sehingga aktivitas perdagangan meningkat.
Pada saat yang sama, hasil produksinya akan mengalir ke industri hilir, perdagangan besar, ritel, dan pasar domestik. Rantai nilai pun memanjang dan aktivitas ekonomi menyebar. Oleh karena itu, peningkatan industri pengolahan seharusnya diikuti oleh membesarnya sektor perdagangan dan transportasi.
Namun Sulawesi Tengah menunjukkan pola sebaliknya. Dalam sepuluh tahun terakhir, ketika industri pengolahan melonjak drastis, kontribusi sektor perdagangan justru turun dari 9,74 persen (2014) menjadi 5,87 persen (2024).
Transportasi juga menyusut dari 4,26 persen menjadi 2,17 persen. Fenomena ini menunjukkan lemahnya keterkaitan antarsektor. Pertumbuhan industri pengolahan belum mampu mendorong sektor lain sehingga dampaknya terhadap perekonomian setempat belum optimal.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu jawabannya terletak pada cara industri besar beroperasi. Banyak kebutuhan input mulai dari peralatan, komponen, hingga jasa teknis dipasok melalui jaringan perusahaan di luar daerah, bahkan melalui impor. Transaksi ekonomi tercatat di luar wilayah produksi. Sistem logistik yang terintegrasi di dalam kawasan industri membatasi partisipasi penyedia jasa transportasi setempat.
Kawasan perindustrian Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) bahkan memiliki pelabuhan dan bandara yang dikelola sendiri. Alhasil, meningkatnya hasil produksi industri pengolahan tidak serta merta mendorong pertumbuhan sektor jasa di wilayah sekitar.
Fenomena ini menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah mengalami kecenderungan terbentuknya ekonomi enklaf (enclave economy). Andre Gunder Frank (1967) menjelaskan ekonomi enklaf sebagai kondisi ketika sektor modern, yang sering kali berorientasi ekspor, tumbuh pesat namun relatif terpisah dari ekonomi setempat. Keterkaitan produksi dan distribusinya terbatas sehingga manfaat ekonominya tidak menyebar luas ke wilayah sekitarnya
Dalam ekonomi enklaf, industri membeli sebagian besar input dari luar daerah, menggunakan tenaga kerja terampil dari luar, dan menjual hampir seluruh hasil produksinya ke luar negeri atau ke pusat industri nasional lainnya. Alhasil, efek pengganda terhadap ekonomi lokal menjadi terbatas.
Dalam struktur seperti itu, nilai tambah memang tercipta, namun manfaatnya tidak menyebar luas. Pelaku usaha setempat belum tentu masuk ke dalam rantai pasok. Usaha kecil belum tentu menikmati limpahan permintaan. Pertumbuhan menjadi tinggi, tetapi sempit. Di sinilah letak pelajaran pentingnya: membangun smelter lebih mudah daripada membangun keterkaitan.
Industrialisasi berbasis sumber daya alam cenderung padat modal dan teknologi. Nilai investasinya besar, kapasitas produksinya tinggi, tetapi jumlah pelaku lokal yang terlibat tidak serta merta menjadi banyak. Tanpa kebijakan yang secara sengaja dirancang untuk memperluas partisipasi, kawasan industri dapat menjadi pusat pertumbuhan yang eksklusif. Padahal keberhasilan jangka panjang ditentukan oleh kedalaman, bukan hanya kecepatan.
Jika keterkaitan lokal kuat, industri akan menarik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemasok. Jasa logistik lokal berkembang. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja meningkat. Daerah tumbuh dengan struktur ekonomi yang semakin beragam. Sebaliknya, jika rantai nilai pendek di tingkat lokal, daerah menjadi sangat bergantung pada satu klaster industri.
Ketergantungan ini membawa risiko karena harga komoditas global berfluktuasi dan permintaan dunia bisa berubah cepat. Ketika pasar membaik, pertumbuhan melonjak. Ketika pasar melemah, tekanan dapat terasa signifikan. Tanpa keberagaman dan pendalaman sektor lain, ketahanan ekonomi daerah menjadi rapuh.
Semua ini bukan berarti hilirisasi nikel gagal. Justru sebaliknya, ia berhasil membangun basis industri modern yang sebelumnya tidak ada. Namun tahap pertama industrialisasi adalah membangun kapasitas produksi. Tahap berikutnya adalah memastikan manfaatnya menyebar dan menguatkan struktur ekonomi secara menyeluruh. Di sinilah kebijakan hilirisasi timah memiliki peluang untuk didesain lebih matang.
Larangan ekspor saja tidak cukup. Pembangunan fasilitas pengolahan saja belum memadai.
Sejak awal perlu dipikirkan bagaimana pemasok lokal dilibatkan, bagaimana usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas, bagaimana transaksi ekonomi tercatat dan berputar di daerah, bagaimana sektor jasa tumbuh mengikuti industri, serta bagaimana kesempatan kerja yang muncul di berbagai sektor. Jika indikator-indikator ini ikut meningkat, barulah industrialisasi dapat dikatakan menyebar.
Pengalaman Sulawesi Tengah memberi pelajaran. Hilirisasi memang mampu mendorong lonjakan industri dan pertumbuhan ekonomi. Namun efek berganda tidak muncul secara otomatis, melainkan perlu dirancang, didorong, dan diawasi.
Pada akhirnya, keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari tingginya industri pengolahan atau besarnya angka produksi, tetapi dari seberapa jauh kehidupan ekonomi di sekitarnya ikut bergerak. Jika pelajaran dari nikel dipakai, maka langkah menuju hilirisasi timah bukan sekadar pengulangan, tetapi menjadi peningkatan kualitas kebijakan.
(miq/miq) Add
as a preferred
source on Google